Keluarga dan masyarakat diminta mendapat penjelasan yang utuh terkait setiap fakta dalam rangkaian peristiwa tersebut
MEDAN | Buserinvestigasi24.com
— 10 Agustus 2026 — Keprihatinan menyelimuti masyarakat Kepulauan Nias menyusul tiga peristiwa kematian yang melibatkan Agnis Jance Zebua, Genial Gavensi Gulo, dan Winda Lorenza Gowasa dalam kurun waktu sekitar tiga bulan terakhir.
Rangkaian peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Pemuda Demokrasi Indonesia. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, serta berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Perhatian khusus disampaikan terhadap kasus almarhum Genial Gavensi Gulo dan almarhumah Winda Lorenza Gowasa yang, berdasarkan keterangan aparat sebagaimana disampaikan kepada publik, dinyatakan meninggal akibat bunuh diri.
Pernyataan tersebut, menurut Pemuda Demokrasi Indonesia, perlu disertai dengan penjelasan yang komprehensif mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar kesimpulan tersebut, terutama kepada keluarga korban dan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi serta memastikan setiap kemungkinan telah diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Wakil Sekretaris DPD Pemuda Demokrasi Indonesia, Elifasius Gulo, S.IP., menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kewenangan aparat penegak hukum, namun pada saat yang sama mendorong agar seluruh rangkaian peristiwa tersebut mendapat perhatian serius.
«“Kami meminta agar setiap kasus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta. Keluarga korban berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Elifasius.»
Tiga Sikap Pemuda Demokrasi Indonesia
Pertama, mendorong pengusutan secara menyeluruh.
Pemuda Demokrasi Indonesia meminta Kepolisian melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta dan kronologi setiap kasus, termasuk memeriksa berbagai kemungkinan yang relevan berdasarkan bukti yang tersedia.
Apabila dalam proses hukum ditemukan adanya dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, mengedepankan transparansi dan koordinasi antarinstansi.
Pemuda Demokrasi Indonesia mendorong terbangunnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk dalam memberikan informasi yang proporsional kepada keluarga korban dan masyarakat.
Transparansi dinilai penting agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
Ketiga, memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
Rangkaian peristiwa tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Karena itu, negara melalui aparat yang berwenang diharapkan hadir memberikan rasa aman serta memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara adil.
Elifasius menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului hasil penyelidikan maupun penyidikan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga korban dan masyarakat yang membutuhkan kepastian informasi.
“Duka keluarga korban adalah duka kita bersama. Kami berharap tidak ada satu pun kasus yang berhenti pada kesimpulan tanpa penjelasan yang memadai. Kebenaran harus ditemukan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif,” tegasnya.
Pemuda Demokrasi Indonesia selanjutnya mengajak seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak keluarga korban merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Masyarakat kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan bukti, sehingga setiap keluarga korban memperoleh kepastian serta rasa keadilan yang layak.
(Tim/Red)
