RIAU | PELALAWAN | PALAS | Buserinvestigasi24.com
Pada hari kamis malam Tgl 12/11/2026 pukul 09:00 hingga pukul 03:00 Wib telah terjadi dugaan kekerasan terhadap seorang wartawan berinisial J di Desa Pasar Palas, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang kini menjadi perhatian serius dan sorotan tajam Kantor hukum Yose Silaban,S.H., dan Partner terhadap perlindungan keselamatan warga negara, penghormatan terhadap profesi pers, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Senin (16/11/2026).
Peristiwa yang menurut keterangan korban terjadi pada malam 13 November 2026 tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata apabila benar ditemukan adanya tindakan kekerasan fisik, ancaman, tekanan terhadap korban, pemaksaan penandatanganan surat perdamaian, serta persoalan penguasaan kendaraan bermotor milik korban. Kantor hukum Yose Silaban, S.H., dan Partner menyampaikan keprihatinan atas dugaan peristiwa tersebut dan mendorong Polres Pelalawan agar melakukan penanganan secara serius, objektif, transparan, serta profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut informasi dan pengakuan wartawan J, dirinya mengalami dugaan pemukulan yang mengakibatkan luka lecet, memar, pembengkakan pada bagian kepala, luka pada lutut, serta memar pada lengan. Korban juga mengaku mengalami tekanan psikologis mental akibat peristiwa tersebut.
BERAWAL DARI UNDANGAN, BERUJUNG DUGAAN KEKERASAN
Berdasarkan keterangan wartawan J, sebelum peristiwa terjadi, dirinya menghadiri kegiatan kampanye calon kepala desa di kawasan Pasar Palas setelah mendapat undangan dari rekan-rekan media. Dalam kegiatan tersebut, J mengaku bertemu dengan seorang perempuan bernama Sunenti Ade Safitri, yang kemudian mengajaknya berkunjung ke rumah. Ajakan untuk datang ke rumah pribadi disebut telah ditolak keras oleh J. Namun, menurut keterangannya, Sunenti kemudian mengarahkan pertemuan ke rumah nenek dan kakeknya.
J menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya berupa percakapan biasa dan berlangsung di hadapan sejumlah anggota keluarga, termasuk nenek, kakek, anak-anak, serta beberapa kerabat Sunenti.
Persoalan kemudian berubah ketika Agus Setiawan, suami Sunenti, datang ke lokasi.
Menurut pengakuan korban, Agus datang dalam keadaan emosi, berteriak dengan kata-kata kasar, kemudian mengejar dan diduga melakukan pemukulan terhadap dirinya.
Korban mengaku terjatuh beberapa kali ketika berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya tertangkap dan mengalami dugaan pemukulan berulang kali.
Akibat kejadian tersebut, J menyebut mengalami sejumlah luka fisik dan ketakutan mendalam. Seluruh keterangan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, serta bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
DUGAAN INTIMIDASI DAN ANCAMAN DI HADAPAN WARGA
Situasi semakin memprihatinkan ketika sejumlah warga datang dan berusaha memisahkan kedua pihak. Menurut keterangan J, setelah kejadian pemukulan, dirinya justru menghadapi tekanan dari sejumlah orang yang hadir di lokasi. J mengaku dituduh memiliki hubungan khusus dengan istri Agus Setiawan. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh J namun agus setiawan tetap bersikukuh.
Korban menyatakan bahwa dirinya datang ke lokasi atas undangan Sunenti dan pertemuan tersebut disaksikan sejumlah anggota keluarga.
Dalam situasi tersebut, J mengaku mendapatkan tekanan agar mengakui tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Bahkan, korban mengaku mendengar pernyataan bernada ancaman yang diduga disampaikan Agus, antara lain:
“Kau kalau sempat tidak dipisahkan warga di sini kau J sudah mampus dan mati kau kubuat!” Pernyataan tersebut, menurut J, direkam melalui telepon genggamnya. Keterangan warga yang berada di lokasi juga perlu dimintai secara independen. Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan hanya karena seseorang merasa tersinggung, cemburu, atau menduga adanya persoalan dalam rumah tangga. Persoalan hubungan pribadi, apabila memang ada, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang benar, bukan melalui tindakan kekerasan, ancaman, atau penghakiman oleh massa.
SURAT PERDAMAIAN DAN PERMINTAAN Rp;15 JUTA PERLU DIUJI
Hal lain yang tidak kalah serius adalah munculnya surat kesepakatan perdamaian yang menurut pengakuan J dibuat ketika dirinya sedang berada dalam kondisi yang sangat tertekan.Korban J menyebut terdapat permintaan uang kompensasi sebesar Rp;15.000.000 dengan alasan untuk membantu membayar utang-utang pihak tertentu dan sebagai bentuk ganti rugi atas dugaan persoalan rumah tangganya agus setiawan.
J mengaku tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menjelaskan seluruh duduk perkara sebelum menyetujui surat tersebut. Karena itu, ada sejumlah pertanyaan hukum yang patut dijawab:
1. Apakah surat perdamaian tersebut dibuat berdasarkan kehendak bebas seluruh pihak?
2. Apakah terdapat tekanan, ancaman, atau kekerasan ketika surat itu disusun dan ditandatangani?
3. Siapa yang mengusulkan nilai kompensasi Rp;15 juta dan apa dasar perhitungannya?
4. Apakah uang tersebut benar-benar telah diserahkan atau baru sebatas permintaan?
5. Apakah seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menjelaskan dan membela diri?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan asumsi. Penyidik perlu memeriksa dokumen asli, saksi penandatanganan, komunikasi, dan bukti transaksi apabila ada.
Perdamaian tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan kewajiban aparat dalam memeriksa dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi.
KEDATANGAN POLISI HARUS DITINDAKLANJUTI DENGAN PENANGANAN YANG JELAS
Menurut keterangan korban, dirinya sempat menghubungi Bhabinkamtibmas untuk meminta pertolongan karena merasa terancam oleh kerumunan warga. Tidak lama kemudian, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras disebut datang ke lokasi dan berupaya menenangkan serta memediasi situasi.
Korban menyampaikan bahwa anggota kepolisian saat itu mengingatkan agar tidak terjadi tindakan kekerasan maupun main hakim sendiri sebelum persoalan diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang memadai. Kehadiran aparat tersebut patut patut diapresiasi sebagai langkah meredakan situasi.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana tindak lanjut setelah situasi berhasil dikendalikan? Apakah dugaan pemukulan telah didokumentasikan? Apakah korban diarahkan menjalani pemeriksaan medis dan visum? Apakah rekaman ancaman telah diamankan? Apakah kendaraan korban telah dipastikan keberadaannya? Apakah seluruh saksi telah dimintai keterangan?
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan tindak pidana ditangani berdasarkan prosedur, bukan sekadar berakhir dengan tanda tangan kesepakatan di tengah situasi yang belum tentu bebas dari tekanan.
DUGAAN KETERLIBATAN PIHAK LAIN JUGA PERLU DIUNGKAP
J juga menyampaikan bahwa setelah anggota kepolisian meninggalkan lokasi, seorang pemuda yang disebut sebagai anak almarhum pak budi mantan karyawan PT .ADE datang dalam keadaan emosi dan diduga hendak melakukan pemukulan.
Menurut korban, pemuda tersebut sempat dilerai warga.
Bahkan, ketika J hendak meninggalkan lokasi bersama rekannya yang juga berprofesi sebagai wartawan (M), pemuda tersebut kembali diduga berusaha melakukan tindakan kekerasan. Mengenai dugaan orang suruhan agus setiawan adanya pihak yang menyuruh atau menggerakkan pemuda tersebut, hal itu masih merupakan dugaan korban dan belum dapat dipastikan.
Oleh karena itu, aparat perlu mengidentifikasi orang yang bersangkutan, memeriksa motif kedatangannya, serta menggali keterangan saksi yang melihat langsung kejadian. Jangan sampai ada pihak yang melakukan kekerasan, tetapi luput dari pemeriksaan hanya karena identitas maupun keterlibatannya belum diungkap secara menyeluruh.
KENDARAAN YAMAHA LEXI 155 JUGA HARUS DIPERJELAS
Selain dugaan kekerasan fisik dan intimidasi, terdapat persoalan kendaraan bermotor milik korban berupa:
– Jenis: Yamaha Lexi 155 LX
– Warna: Hitam
– Nomor polisi: BM 5928 CAH
Korban menyebut kendaraan tersebut turut menjadi persoalan dalam rangkaian kejadian.
Aparat kepolisian perlu memastikan siapa yang terakhir menguasai kendaraan, bagaimana kendaraan tersebut berpindah penguasaan, apakah ada persetujuan pemilik, serta di mana keberadaannya sekarang.
Apabila terdapat penguasaan atau pengambilan kendaraan tanpa hak, unsur hukumnya harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, bukan langsung disimpulkan sebagai perampasan maupun pencurian.
DASAR HUKUM: JANGAN BIARKAN DUGAAN KEKERASAN BERHENTI TANPA KEJELASAN
Dalam sistem hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi bahan pemeriksaan penyidik, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.
1. Pasal 466 KUHP – Penganiayaan
Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling lama 5 tahun.
2. Pasal 448 ayat (1) KUHP – Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Mengatur perbuatan memaksa seseorang secara melawan hukum agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Ancaman pidananya paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II.
Ketentuan ini perlu dikaji apabila benar terdapat pemaksaan terhadap korban untuk menandatangani surat atau melakukan sesuatu melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan.
3. Pasal 449 KUHP – Ancaman Kekerasan Tertentu
Mengatur ancaman terhadap orang lain dengan jenis ancaman sebagaimana dirinci dalam pasal tersebut, termasuk ancaman kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama.
Ancaman pidananya paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Penerapannya harus mempertimbangkan bentuk ancaman dan unsur yang dapat dibuktikan.
4. Pasal 482 KUHP – Pemerasan
Apabila terbukti seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, dapat dipertimbangkan Pasal 482 KUHP.
Ancaman pidananya paling lama 9 tahun.
Namun, permintaan uang Rp;15 juta tidak otomatis merupakan pemerasan. Harus dibuktikan adanya unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta maksud menguntungkan secara melawan hukum.
5. Pasal 483 KUHP – Pengancaman
Dapat dipertimbangkan apabila terdapat pemaksaan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia demi keuntungan secara melawan hukum.
Ancaman pidananya paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
6. Pasal 479 KUHP – Pencurian dengan Kekerasan
Ketentuan ini baru relevan apabila terbukti terdapat pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Ancaman pidana pokoknya paling lama 9 tahun.
Dengan demikian, persoalan Yamaha Lexi milik korban harus terlebih dahulu diperjelas unsur perbuatannya.
7. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp;500.000.000.
Penerapan pasal ini harus melihat apakah tindakan yang dipersoalkan memang berkaitan dengan penghambatan atau penghalangan kemerdekaan pers dan pelaksanaan fungsi jurnalistik. Tidak setiap perselisihan yang melibatkan seseorang berprofesi wartawan otomatis merupakan pelanggaran UU Pers.
KANTOR HUKUM YOSE SILABAN, S.H., DAN PARTNER : POLRES PELALAWAN JANGAN HANYA BERHENTI PADA MEDIASI
Kantor hukum Yose Silaban, S.H., dan partner mendorong agar Polres Pelalawan memberikan perhatian serius terhadap laporan maupun pengaduan korban dan memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan, intimidasi, ataupun tindakan main hakim sendiri dengan alasan persoalan pribadi.
Penanganan perkara harus didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, dokumen, serta rekaman yang dapat diuji keasliannya. Polisi juga perlu memberikan perlindungan kepada korban J dari kemungkinan intimidasi lanjutan, sekaligus menjamin hak semua pihak untuk memberikan keterangan secara adil.
Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa persoalan hukum dapat diselesaikan hanya dengan menghadirkan massa, memberikan tekanan, kemudian membuat surat perdamaian.
Hukum tidak boleh tunduk pada jumlah orang yang berkumpul. Hukum juga tidak boleh kalah oleh suara paling keras di lokasi kejadian. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses harus berjalan sesuai ketentuan. Apabila tidak ditemukan, penyidik wajib menjelaskan alasan hukumnya secara profesional.
TUJUH PERTANYAAN PUBLIK UNTUK POLRES PELALAWAN
Atas peristiwa tersebut, sejumlah hal patut mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum:
1. Apakah dugaan penganiayaan terhadap wartawan J telah diterima dan ditindaklanjuti secara resmi?
2. Apakah korban telah menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum?
3. Apakah rekaman dugaan ancaman, surat perdamaian, serta keterangan saksi telah diamankan?
4. Apakah permintaan kompensasi Rp15 juta telah diperiksa dasar dan proses pembuatannya?
5. Apakah persoalan penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi BM 5928 CAH telah ditelusuri?
6. Apakah seluruh orang yang diduga melakukan kekerasan atau intimidasi telah diidentifikasi dan diperiksa?
7. Apakah korban telah memperoleh jaminan perlindungan dari ancaman atau tekanan lanjutan?
Pertanyaan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan transparansi, bukan tuduhan bahwa aparat telah melakukan pelanggaran.
PENUTUP: KEADILAN TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH TEKANAN MASSA
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak seorang pun memiliki kewenangan untuk menghukum orang lain berdasarkan tuduhan pribadi tanpa melalui proses hukum.
Apabila benar terdapat penganiayaan, ancaman, pemaksaan, atau penguasaan kendaraan tanpa hak, seluruhnya harus diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum.
Korban berhak memperoleh perlindungan dan keadilan. Pihak yang dituduh juga berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah dan kesempatan memberikan klarifikasi.
Polres Pelalawan diharapkan tidak membiarkan perkara ini menggantung tanpa kepastian. Tegakkan hukum berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan. Berikan perlindungan kepada korban, dengarkan semua saksi, dan ungkap setiap fakta secara profesional.
Sebab, kewibawaan hukum bukan diukur dari seberapa cepat persoalan diredam, melainkan dari seberapa adil, transparan, dan tuntas sebuah perkara ditangani. (Tim Redaksi).
Catatan Redaksi :
Berita ini disusun berdasarkan keterangan awal wartawan berinisial J. Seluruh dugaan tindakan dan pernyataan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh aparat berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, pihak keluarga, saksi-saksi, serta Polres Pelalawan. Penyebutan nama maupun identitas dalam berita ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
