Jawa barat | Bandung Barat | Buserinvestigasi24.com
Dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut-sebut berlangsung cukup terbuka, bahkan terkesan tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum. Jum’at (03/04/2026)
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa penjualan rokok tanpa pita cukai diduga terjadi di wilayah Jalan RT Kampung Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, tepatnya di sekitar depan Stasiun Tagog Apu. Selain itu, titik lain yang juga diduga menjadi lokasi peredaran berada di Kampung Cilame, Desa Cempaka Mekar RT: 01 RW: 19, Kecamatan Padalarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah merek rokok yang diduga tidak memiliki pita cukai resmi seperti (Angker, Lexi, dan Smith) dilaporkan beredar luas dan diperjualbelikan secara eceran di warung-warung kecil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: di mana peran pengawasan aparat?
Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa aktivitas penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan menurut pengakuan penjual, mereka mengklaim telah
“berkoordinasi” dengan oknum tertentu, meskipun kebenaran klaim tersebut tentu perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum melalui penyelidikan resmi.
Jika benar terjadi, situasi ini bukan hanya persoalan pelanggaran administratif semata. Peredaran rokok ilegal merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan negara dalam jumlah besar melalui hilangnya potensi penerimaan cukai.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dijerat Pasal 54, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Selain itu, Pasal 56 UU Cukai juga mengatur bahwa siapa pun yang menimbun, menyimpan, memiliki, atau menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari pelanggaran hukum dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun serta denda hingga 10 kali nilai cukai.
Fenomena ini memperlihatkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan. Dari sisi kerugian negara, praktik ini dapat menggerus penerimaan cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.
Sementara dari sisi dampak sosial, peredaran rokok ilegal berpotensi memperkuat jaringan ekonomi gelap yang sulit dikendalikan. Jika dibiarkan, jaringan distribusi ilegal dapat berkembang menjadi praktik yang lebih luas seperti penyelundupan terorganisir, manipulasi distribusi barang, hingga potensi keterlibatan oknum yang mencederai integritas institusi.
Tidak hanya itu, dampak lingkungan juga menjadi persoalan tersendiri. Rokok ilegal umumnya diproduksi tanpa pengawasan standar industri yang ketat. Proses produksinya berpotensi menghasilkan limbah tanpa pengolahan yang memadai, mulai dari sisa tembakau, bahan kimia tambahan, hingga limbah kemasan yang mencemari lingkungan sekitar lokasi produksi.
Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk unsur Bea dan Cukai, kepolisian, serta pemerintah daerah melalui Satpol PP diharapkan dapat melakukan langkah tegas berupa penyelidikan mendalam, penelusuran jalur distribusi, hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Masyarakat juga berharap agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional. Jika memang terdapat indikasi keterlibatan oknum, maka hal tersebut harus ditindak secara objektif sesuai aturan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum yang tegas bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara. Sebab ketika rokok ilegal dapat beredar secara bebas, yang dipertaruhkan bukan sekadar kerugian finansial negara, melainkan juga wibawa hukum itu sendiri.
Kini publik menunggu: apakah aparat akan bertindak cepat membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya, atau praktik ilegal tersebut akan terus beroperasi di tengah masyarakat seolah tanpa pengawasan.
Karena pada akhirnya, negara tidak boleh kalah oleh jaringan penyelundup.
Reporter : Endri Supriatna
