PELALAWAN | Buserinvestigasi24.com
Kondisi keuangan Perumda Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan kembali menjadi sorotan tajam publik. Kabarnya masih adanya tunggakan pembayaran listrik sebesar Rp18 miliar kepada pihak RAPP memunculkan gelombang pertanyaan dan kecurigaan dari berbagai kalangan. Informasi yang beredar menyebutkan, total tunggakan sebelumnya mencapai sekitar Rp21 miliar. Namun, baru sekitar Rp3 miliar yang dibayarkan, sementara sisanya masih menggunung hingga Rp18 miliar. Sabtu (09/05/2026)
Besarnya angka tunggakan itu dinilai sulit diterima akal sehat masyarakat. Pasalnya, pelanggan tetap membayar tagihan listrik setiap bulan. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya aliran uang pembayaran pelanggan selama ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah persoalan ini murni akibat banyaknya pelanggan menunggak? Ataukah ada kebocoran serius dalam pengelolaan keuangan? Bahkan isu dugaan pencurian arus listrik kini ikut menyeruak dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sejumlah aktivis di Pelalawan mulai angkat bicara dan mendesak adanya audit menyeluruh terhadap Perumda Tuah Sekata.
“Menurut saya ini harus ada keterbukaan terkait hutang tunggakan listrik ke RAPP. Dulu informasinya Rp21 miliar, baru dibayar Rp3 miliar dan masih tersisa Rp18 miliar. Ini harus diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar salah seorang aktivis pemuda Pelalawan.
Kritik terhadap Perumda Tuah Sekata bukan kali pertama mencuat. Selama ini, perusahaan daerah tersebut kerap dianggap berjalan tanpa transparansi yang jelas. Publik menilai pengelolaan perusahaan terkesan tertutup, sementara persoalan demi persoalan terus muncul ke permukaan.
Ironisnya, di tengah beban tunggakan fantastis itu, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Pelanggan dituntut disiplin membayar tagihan, namun di sisi lain muncul pertanyaan besar terkait tata kelola keuangan perusahaan daerah tersebut.
Jika benar tunggakan mencapai puluhan miliar rupiah, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap masalah biasa. Pemerintah daerah dan aparat pengawas diminta tidak tutup mata. Inspektorat hingga aparat penegak hukum didesak turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Publik kini menunggu keberanian pihak terkait untuk membuka semuanya secara terang benderang. Sebab jika dibiarkan tanpa penjelasan, krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tuah Sekata akan semakin dalam. (Red)
