RIAU|PELALAWAN|PALAS|Buserinvestigasi24.com
Pada hari kamis malam Tgl 12/11/2026 pukul 09:00 hingga pukul 03:00 Wib telah terjadi dugaan tindak kekerasan terhadap seorang wartawan berinisial “J” di Desa Pasar Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian aparat penegak hukum (APH). kini menjadi perhatian serius dan Sorotan Tajam Ketua Umum PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) di jakarta Pusat Wilson Lalengke,S.Pd, M.Sc, MA, sekaligus mantan lulusan Lemhannas RI 2012 alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI itu menyayangkan tindak kekerasan yang terjadi kepada anggotanya J di lapangan, diduga melibatkan seorang pria bernama “AGUS SETIAWAN”, yang disebut sebagai suami Sunenti Ade Safitri dan bekerja di lingkungan pabrik kelapa sawit PT.PHI Langgam di daerah Kemang. Senin (16/11/2026).
Berdasarkan keterangan wartawan “J”, peristiwa tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penganiayaan fisik, tetapi juga dugaan intimidasi, ancaman kekerasan, tekanan sejumlah orang, serta penguasaan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi 155 LX warna hitam bernomor polisi BM 5928 CAH. Peristiwa ini harus diusut secara objektif. Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan kekerasan, siapa pun pelakunya dan apa pun persoalan pribadi yang melatarbelakanginya.
AWAL PERTEMUAN: WARTAWAN “J” DATANG ATAS UNDANGAN SUNENTI ADE SAFITRI
Berdasarkan penuturan korban, pada Kamis, 13 November 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, wartawan berinisial “J” menghadiri kegiatan kampanye kepala desa di kawasan Pasar Palas setelah mendapat undangan dari rekan-rekan media. Dalam kegiatan tersebut, korban secara tidak sengaja bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, istri dari Agus Setiawan.
Menurut pengakuan korban J, Sunenti sempat mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya. Namun, undangan tersebut ditolak keras oleh “J” karena korban merasa tidak nyaman dan menghormati status Sunenti sebagai istri Sah orang lain.
Korban kemudian mengaku diarahkan untuk bertemu di rumah kakek dan nenek Sunenti.
Di tempat tersebut, menurut keterangannya, mereka hanya berbincang biasa dan disaksikan oleh kakek, nenek, anak-anak Sunenti, serta sejumlah anggota keluarganya. Korban J membantah dengan keras adanya hubungan khusus atau hubungan terlarang dengan Sunenti Ade Safitri.
DISERANG SECARA BRUTAL, EMOSI DAN TIBA-TIBA, KORBAN MENGAKU DIPUKUL BERULANG KALI HINGGA TERSUNGKUR BERGULING-GULING KE TANAH
Situasi yang awalnya disebut berlangsung biasa berubah menjadi tegang ketika Agus Setiawan datang ke lokasi.
Menurut keterangan wartawan “J”, Agus tiba-tiba datang dengan berlari sambil meneriakkan kata-kata kasar dan bernada ancaman : “Anjing kau! Mati kau disini ya!” Korban mengaku terkejut, kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan lokasi.
Dalam upaya tersebut, korban mengaku beberapa kali terjatuh dan berguling-guling di tanah hingga akhirnya berhasil ditangkap dan mengalami pemukulan berulang kali.
Akibat kejadian tersebut, korban J telah mengalami sejumlah luka fisik, antara lain:
1. Kepala mengalami pembengkakan, memar dan pusing.
2. Lutut mengalami luka lecet dan lebam.
3. Lengan mengalami memar dan lecat.
4. Terdapat luka lecet dan berdarah pada beberapa bagian tubuh.
5. Mengalami tekanan psikologis dan trauma setelah peristiwa tersebut.
Kondisi medis korban J sudah dibuktikan melalui pemeriksaan dokter dan visum et repertum di Rumah Sakit Selasih di desa makmur oleh penyidik satreskrim polres pelalawan. dan dari hasil keterangan tersebut sudah terbukti, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan hanya karena seseorang merasa cemburu buta, tersinggung, atau menduga pasangannya memiliki hubungan dengan orang lain. Persoalan rumah tangga bukan alasan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.
DUGAAN INTIMIDASI MASSA DAN ANCAMAN KEKERASAN: KORBAN “J” MENGAKU TIDAK DIBERIKAN RUANG UNTUK MEMBELA DIRI OLEH WARGA
Setelah kejadian pemukulan, sejumlah warga datang dan berusaha memisahkan kedua pihak. Namun, menurut penuturan korban, persoalan kemudian berkembang menjadi tekanan dan interogasi oleh sejumlah orang yang berada di lokasi. Beberapa warga dan anggota “BANSER” (Bantuan Serbaguna) disebut turut hadir dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.
Korban mengaku mendapatkan tekanan agar mengakui tuduhan bahwa dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Sunenti Ade Safitri. Padahal, menurut keterangan “J”, ia telah berulang kali membantah keras tuduhan tersebut. Lebih serius lagi, korban “J” mengaku mendengar pernyataan bernada ancaman dari Agus Setiawan, yang pada intinya menyebut bahwa apabila tidak dipisahkan warga, korban J dapat dibuat tewas meninggal dunia oleh agus setiawan.
Korban “J” juga menyatakan bahwa Agus menendang meja dengan keras ke arah dirinya. Yang menjadi persoalan hukum bukan siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan massa, melainkan apakah telah terjadi kekerasan, ancaman, dan pemaksaan yang melanggar hukum. Korban mengaku secara diam-diam merekam sebagian pernyataan tersebut menggunakan telepon genggamnya.
DUGAAN PEMAKSAAN MEMBUAT SURAT PERDAMAIAN DAN PERMINTAAN KOMPENSASI Rp;15 JUTA
Persoalan semakin serius ketika pada malam tersebut muncul kesepakatan untuk membuat surat pernyataan atau surat perdamaian. Menurut pengakuan wartawan “J”, dirinya berada dalam kondisi sangat ketakutan, sangat tertekan, sangat terintimidasi dan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menjelaskan duduk persoalan secara terbuka.
Dalam surat yang ditandatangani tersebut, tercantum kewajiban kompensasi sebesar Rp;15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selain itu, disebutkan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi 155 LX bernomor polisi BM 5928 CAH sebagai jaminan.
Surat tersebut juga memuat ketentuan pelunasan dalam waktu tiga hari. Korban “J” mempertanyakan dasar permintaan kompensasi tersebut karena menurut pengakuannya, tidak pernah ada bukti kuat yang diperlihatkan kepadanya mengenai tuduhan hubungan khusus dengan fitri. Korban juga mempertanyakan mengapa persoalan yang belum dibuktikan harus diselesaikan melalui tekanan massa dan kesepakatan pembayaran uang dalam keadaan dirinya merasa terancam.
Secara hukum, Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian serta akibat kesepakatan yang diperoleh karena paksaan sepihak.
Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPerdata juga mengatur persoalan paksaan dalam suatu perjanjian.
Oleh karena itu, apabila benar terdapat tekanan atau ancaman yang memengaruhi kehendak korban ketika menandatangani surat tersebut, keabsahan kesepakatan patut diperiksa secara hukum dan Tidak boleh pula disimpulkan bahwa kendaraan otomatis menjadi milik pihak yang menerima jaminan hanya karena dicantumkan dalam surat perdamaian.
POLISI SEMPAT DATANG KE LOKASI KEJADIAN
Dalam keterangannya, wartawan “J” mengaku telah menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Palas melalui pesan WhatsApp karena J merasa ketakutan menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang. Tidak lama kemudian, dua orang anggota Polsek Pangkalan Kuras disebut datang ke lokasi untuk melakukan mediasi.
Menurut keterangan korban, petugas memberikan arahan agar masyarakat tidak melakukan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri sebelum terdapat pemeriksaan saksi dan bukti yang cukup, Setelah itu, petugas meninggalkan lokasi.
Namun, korban “J” mengaku bahwa setelah petugas pergi, muncul seorang pemuda laki-laki Anak mendiang pak Budi yang pernah jadi karyawan di PT.ade Tinggalnya di kerinci yang diduga hendak melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap “J” dan seorang rekan wartawan (M) yang tinggal di kemang dan ingin menjemput “J” pada Pukul 02:00 malam itu. Pemuda tersebut kemudian dipisahkan oleh warga.
Korban “J” juga mengaku mendapatkan ancaman dan upaya pemukulan kembali oleh Anak mendiang pak Budi yang pernah jadi karyawan di PT.ade Tinggalnya di kerinci ketika hendak meninggalkan lokasi.
Identitas, motif, dan hubungan pemuda tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat masih harus ditelusuri. ada dugaan pemuda laki-laki itu adalah orang suruhan Agus Setiawan.
KETUM PPWI MENGUTUK KERAS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DAN MINTA KAPOLRES PELALAWAN BERTINDAK TEGAS DAN USUT SAMPAI TUNTAS
Wilson Lalengke,S.Pd, M.Sc, MA, sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sekaligus mantan Ketua Jaringan Informasi Sekolah (JIS) Pekanbaru 2002 itu menyampaikan sikapnya dan mengecam keras setiap tindakan kekerasan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan “J”.
Persoalan pribadi tidak boleh diselesaikan dengan pukulan, ancaman kematian, tekanan massa, ataupun pemaksaan penyerahan barang.
Kapolres Pelalawan diminta memberikan perhatian serius terhadap pengaduan korban dan memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara profesional.
Ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab melalui proses penyelidikan:
1. Apakah benar telah terjadi penganiayaan terhadap wartawan “J”?
2. Siapa saja yang melakukan pemukulan dan apakah ada pihak lain yang turut membantu?
3. Apakah terdapat ancaman kekerasan yang terekam dalam telepon genggam korban?
4. Apakah benar korban dipaksa menandatangani surat perdamaian itu?
5. Apa dasar hukumnya permintaan kompensasi Rp;15 juta itu?
6. Bagaimana proses penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi 155 LX BM 5928 CAH?
7. Apakah terdapat saksi yang melihat dugaan kekerasan dan tekanan terhadap korban?
8. Apakah terdapat tindakan lanjutan berupa ancaman atau upaya pemukulan setelah anggota kepolisian meninggalkan lokasi?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Negara tidak boleh membiarkan hukum kalah oleh kekuatan massa. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan, hubungan keluarga, pekerjaan, ataupun kedekatan seseorang dengan pihak tertentu.
DASAR HUKUM DAN ANCAMAN PIDANA TERBARU :
Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada November 2026 harus diperiksa menggunakan ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat kejadian, termasuk KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk diperiksa antara lain:
1. Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP – Penganiayaan
– Ayat (1): Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
– Ayat (2): Jika mengakibatkan luka berat, ancaman penjara paling lama 5 tahun.
– Ayat (3): Jika mengakibatkan kematian, ancaman penjara paling lama 7 tahun.
Penerapan ayat yang tepat bergantung pada hasil pemeriksaan medis dan pembuktian unsur tindak pidana.
2. Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 – Kekerasan Bersama-sama di Muka Umum
Apabila terbukti kekerasan dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama:
– Ayat (1): Ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V, yaitu Rp500 juta.
– Ayat (2): Jika mengakibatkan luka, ancaman penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori IV, yaitu Rp200 juta.
– Ayat (3): Jika mengakibatkan luka berat, ancaman penjara paling lama 9 tahun.
– Ayat (4): Jika mengakibatkan kematian, ancaman penjara paling lama 12 tahun.
3. Pasal 448 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 – Pemaksaan
Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam:
– Penjara paling lama 1 tahun; atau
– Denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
Ketentuan ini relevan untuk diperiksa apabila terbukti terdapat pemaksaan dalam penandatanganan surat.
4. Pasal 482 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 – Pemerasan
Apabila terbukti seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, ancamannya:
– Penjara paling lama 9 tahun.
Penerapan pasal ini memerlukan pembuktian seluruh unsur, termasuk tujuan menguntungkan secara melawan hukum.
5. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Apabila penyelidikan membuktikan bahwa kekerasan atau intimidasi tersebut dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), ancaman pidananya:
– Penjara paling lama 2 tahun; atau
– Denda paling banyak Rp500 juta.
Ketentuan ini hanya dapat diterapkan apabila unsur penghalangan kerja jurnalistik benar-benar terpenuhi. Status seseorang sebagai wartawan saja tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana penghalangan pers.
APH DIMINTA TIDAK HANYA MENERIMA LAPORAN, TETAPI MEMERIKSA SELURUH BUKTI
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah bukti yang perlu segera diamankan dan diperiksa, antara lain:
– Rekaman suara dugaan ancaman.
– Video atau dokumentasi lokasi kejadian.
– Hasil visum et repertum dan pemeriksaan medis.
– Keterangan kakek dan nenek Sunenti.
– Keterangan anak-anak dan anggota keluarga yang berada di lokasi, dengan pemeriksaan yang sesuai usia dan prosedur.
– Keterangan warga yang memisahkan kedua pihak.
– Keterangan anggota Banser yang hadir.
– Surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani.
– Dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan sepeda motor BM 5928 CAH.
Semua bukti tersebut harus dinilai secara objektif dan tidak boleh dipilih-pilih hanya untuk menguntungkan salah satu pihak.
PERMINTAAN TEGAS KETUM PPWI KEPADA KAPOLRES PELALAWAN
Ketua Umum PPWI meminta Kapolres Pelalawan agar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan memastikan:
1. Menerima serta menindaklanjuti laporan korban sesuai prosedur hukum.
2. Memeriksa Agus Setiawan berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
3. Memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan atau intimidasi.
4. Memeriksa keaslian rekaman ancaman yang dimiliki korban.
5. Memeriksa dugaan pemaksaan dalam pembuatan surat perdamaian.
6. Menelusuri keberadaan dan status hukum sepeda motor Yamaha Lexi 155 LX BM 5928 CAH yang masih dalam status kredit.
7. Memberikan perlindungan kepada korban “J” dari kemungkinan ancaman atau kekerasan lanjutan.
8. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap dugaan kekerasan hanya karena persoalan tersebut dikemas sebagai masalah rumah tangga atau diselesaikan melalui kesepakatan di bawah tekanan.
Perdamaian yang sah harus lahir dari kehendak bebas, bukan dari ketakutan terhadap ancaman dan kekuatan massa.
PENUTUP: HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEBENARAN, BUKAN DI BAWAH TEKANAN
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum dan keselamatan dirinya.
Jika seseorang merasa dirugikan, tersedia jalur hukum untuk mencari keadilan. Tidak ada pembenaran bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan, mengancam keselamatan orang lain, atau mengambil barang secara melawan hukum.
Wartawan juga bukan manusia yang kebal hukum. Namun, wartawan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan, intimidasi, atau tindakan main hakim sendiri. Kapolres Pelalawan diharapkan tidak membiarkan persoalan ini berhenti hanya pada mediasi. Apabila terdapat bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Sebab keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling kuat, paling ramai pendukungnya, atau paling keras suaranya. (Tim Redaksi)
HUKUM HARUS TEGAK DAN ADIL! KEKERASAN HARUS DIUSUT! DAN SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM.
Catatan Redaksi :
Berita ini disusun berdasarkan keterangan awal korban “J” dan dokumen yang diperlihatkan kepada publik. Seluruh dugaan tindak pidana masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, saksi-saksi, pihak kepolisian, serta pihak terkait lainnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Media: Buserinvestigasi24.com
Tajam, Akurat & Terpercaya.
