RIAU|PELALAWAN|PALAS | Buserinvestigasi24.com
Pada hari kamis malam Tgl 12/11/2026 pukul 09:00 hingga pukul 03:00 Wib Dugaan tindakan penganiayaan, intimidasi, ancaman kekerasan, serta pengambilan sepeda motor yang dialami seorang wartawan berinisial “J” di Desa Pasar Palas, Kabupaten Pelalawan, menjadi perhatian serius dan Sorotan Tajam Ketua DPD LSM GEMPUR, Asep Susanto, S.H. Senin (16/11/2026).
Asep Susanto, S.H. mendesak jajaran pimpinan PT.PHI Langgam, mulai dari Direktur, Manager, (Humas =Bapak Yusman Priyadi) hingga Asisten terkait, agar segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap Agus Setiawan yang menurut informasi merupakan salah satu karyawan pabrik perusahaan kelapa sawit yang terletak di desa kemang tersebut.
Bahkan, Asep meminta agar perusahaan mempertimbangkan penonaktifan sementara hingga tindakan pemutusan hubungan kerja apabila dugaan pelanggaran berat tersebut terbukti melalui pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan perusahaan. Menurut Asep, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pertengkaran pribadi biasa apabila benar terdapat dugaan pemukulan, ancaman terhadap keselamatan seseorang, tekanan massa, dan penguasaan kendaraan tanpa hak.
“JANGAN ADA YANG MERASA KEBAL HUKUM!
Tidak boleh ada seorang pun yang merasa memiliki kewenangan untuk menghukum orang lain dengan tangannya sendiri. Apabila ada persoalan pribadi, tuduhan, atau kecurigaan, tempuh jalur hukum. Bukan dengan kekerasan, intimidasi, ancaman, apalagi tindakan yang merampas hak orang lain. Kami meminta Polres Pelalawan menangani perkara ini secara serius, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum hanya karena suatu persoalan dianggap sebagai masalah rumah tangga atau persoalan pribadi,” tegas Asep Susanto, S.H.
KRONOLOGI DUGAAN PENGANIAYAAN: WARTAWAN “J” MENGAKU DIPUKUL HINGGA MENGALAMI LUKA SERIUS
Berdasarkan keterangan yang disampaikan wartawan berinisial “J”, peristiwa tersebut bermula pada 13 November 2026 ketika dirinya menghadiri kegiatan kampanye calon kepala desa di kawasan Pasar Palas setelah menerima undangan dari rekan-rekan medianya.
Dalam kegiatan tersebut, “J” mengaku bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, istri Agus Setiawan. Menurut keterangannya, Sunenti sempat mengundangnya berkunjung ke rumahnya. Namun, undangan tersebut ditolak keras oleh “J” karena merasa tidak nyaman dan menghormati keberadaan suaminya.
Selanjutnya, menurut pengakuan “J”, Sunenti mengarahkan pertemuan ke rumah kakek dan neneknya. Di lokasi tersebut, mereka disebut hanya berbincang biasa dan pertemuan berlangsung di halaman rumah dengan disaksikan kakek, nenek, anak-anak, serta beberapa anggota keluarganya. Namun, situasi yang semula diklaim berlangsung biasa tersebut kemudian berubah menjadi keributan ketika Agus Setiawan datang.
“J” mengaku Agus datang dalam keadaan emosi Brutal, berlari menuju lokasi sambil meneriakkan kata-kata kasar dan makian binatang.(“Anjing Kau! Mati kau disini ya!”) Karena merasa terancam, “J” mengaku berusaha menyelamatkan diri. Dalam upaya tersebut dirinya terjatuh dan tersungkur beberapa kali sebelum akhirnya diduga berhasil ditangkap dan dipukuli berulang kali oleh agus setiawan. Akibat kejadian tersebut, “J” mengaku mengalami sejumlah luka, antara lain kepala bengkak dan pusing, lutut lecet, serta lengan memar. Ia juga menyatakan mengalami tekanan psikologis mental akibat kejadian tersebut. Kondisi luka dan tingkat keparahannya sudah dipastikan melalui pemeriksaan medis serta visum et repertum oleh pihak penyidik polres pelalawan di rumah sakit selasih desa makmur.
DUGAAN ANCAMAN DI HADAPAN WARGA, REKAMAN HP DIKLAIM MENJADI BUKTI
Persoalan semakin serius ketika menurut keterangan “J”, setelah warga berdatangan untuk melerai, dirinya justru menghadapi tekanan dari sejumlah orang yang berada di lokasi tersebut Agus disebut menuduh “J” memiliki hubungan khusus dengan istrinya. dan Tuduhan tersebut dibantah keras oleh “J” yang menyatakan bahwa dirinya hanya berteman dan datang atas undangan Sunenti sendiri.
Dalam situasi tersebut, menurut pengakuan korban, Agus sempat melontarkan kalimat bernada ancaman yang intinya menyatakan bahwa dirinya sudah lama mengincar keberadaan “J”, bahkan mengancam akan membuatnya mati apabila tidak dipisahkan warga di pasar palas ini.
Agus juga disebut menendang meja ke arah korban. Wartawan “J” mengaku merekam ucapan tersebut melalui telepon genggamnya.
“Ancaman terhadap keselamatan seseorang bukan persoalan sepele. Polisi harus memeriksa siapa yang mengucapkan ancaman, siapa yang menyaksikan, bagaimana situasinya, dan apakah terdapat unsur tindak pidana. Semua harus diuji dengan alat bukti, bukan sekadar saling tuduh,” tegasnya.
SURAT PERDAMAIAN DAN PERMINTAAN KOMPENSASI Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN
Hal lain yang menjadi sorotan Ketua DPD LSM GEMPUR adalah munculnya surat kesepakatan perdamaian yang menurut pengakuan “J” dibuat dalam keadaan sangat tertekan.
Dalam keterangannya, “J” menyatakan bahwa dirinya diminta menyetujui pembayaran kompensasi sebesar Rp;15.000.000 (lima belas juta rupiah). Permintaan tersebut, menurut pengakuan korban, dikaitkan dengan alasan kerugian rumah tangga dan kewajiban membantu melunasi hutang-hutang istrinya yaitu Sunenti ade safitri.
Persoalan ini harus diperiksa secara cermat.
Apakah benar terdapat kerugian yang dapat dibuktikan? Apa dasar perhitungan kompensasi Rp;15 juta? Apakah terdapat kesepakatan yang diberikan secara bebas? Apakah surat tersebut dibuat tanpa ancaman dan tekanan? Asep meminta aparat tidak hanya melihat tanda tangan dalam surat perdamaian, tetapi juga memeriksa proses pembuatannya.
“Surat perdamaian tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan tindakan kekerasan. Apabila benar ada tekanan, intimidasi, atau ancaman ketika surat dibuat, hal tersebut wajib diperiksa. Jangan sampai korban justru kehilangan hak hukumnya karena dipaksa menandatangani sebuah dokumen,” ujarnya kepada awak media.
Menurut kronologi yang disampaikan “J”, dirinya sempat menghubungi Bhabinkamtibmas melalui WhatsApp untuk meminta bantuan karena merasa terancam oleh kerumunan massa. Tidak lama kemudian, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras disebut datang ke lokasi dan melakukan mediasi.
Namun, setelah kedua anggota kepolisian meninggalkan tempat, seorang pemuda yang disebut sebagai anak almarhum Pak Budi diduga kembali datang dalam keadaan emosi dan berusaha melakukan pemukulan terhadap “J”. Pemuda tersebut juga disebut sempat hendak memukul seorang rekan “J” yang berprofesi sebagai wartawan (M). Keduanya akhirnya dipisahkan warga.
Identitas, motif, hubungan pemuda tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan keterlibatan orang lain masih harus diklarifikasi. Tidak boleh ada tuduhan bahwa seseorang merupakan orang suruhan pihak tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
MOTOR YAMAHA LEXI 155 JUGA HARUS DIUSUT
Selain dugaan penganiayaan dan ancaman, persoalan kendaraan juga menjadi perhatian.
Dalam laporan kronologi yang disampaikan, disebutkan adanya pengambilan satu unit sepeda motor:
– Jenis: Yamaha Lexi 155 LX.
– Warna: Hitam.
– Nomor polisi: BM 5928 CAH.
Aparat kepolisian perlu memastikan siapa yang mengambil, siapa yang menguasai kendaraan, apa dasar penguasaannya, dan di mana kendaraan tersebut berada.
Apabila kendaraan dikuasai tanpa hak, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan pidana yang relevan.
Jangan sampai persoalan kendaraan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan status maupun kepastian pengembaliannya kepada pihak yang berhak.
ASEP SUSANTO DESAK POLRES PELALAWAN JANGAN BERHENTI PADA MEDIASI
Ketua DPD LSM GEMPUR Asep Susanto, S.H. meminta Kapolres Pelalawan beserta jajaran Satreskrim yang menangani perkara ini agar memberikan perhatian serius terhadap seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Menurutnya, mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan perselisihan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menutup mata terhadap dugaan tindak pidana yang harus diperiksa berdasarkan hukum.
Ia meminta penyidik:
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan resmi korban.
2. Memeriksa korban serta melakukan pemeriksaan medis dan visum.
3. Memeriksa Agus Setiawan dan seluruh pihak yang disebut berada di lokasi.
4. Memeriksa kakek, nenek, keluarga, warga, dan anggota Banser yang menyaksikan peristiwa itu.
5. Mengamankan serta memeriksa rekaman suara dan video yang diklaim dimiliki korban.
6. Memeriksa surat perdamaian dan proses permintaan kompensasi Rp;15 juta.
7. Menelusuri keberadaan dan status sepeda motor Yamaha Lexi 155 LX BM 5928 CAH.
8. Mengusut dugaan ancaman dan tindakan kekerasan yang terjadi setelah mediasi.
9. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi apabila terdapat ancaman lanjutan.
10. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan hak para pihak.
“Kami tidak meminta polisi memihak kepada wartawan. Kami meminta polisi berpihak kepada hukum dan kebenaran. Kalau wartawan salah, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Tetapi apabila ada dugaan penganiayaan, intimidasi, ancaman, dan pengambilan kendaraan tanpa hak, semuanya juga wajib diproses,” tegas Asep.
PT PHI LANGGAM DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Asep Susanto juga meminta manajemen PT PHI Langgam khusunya kepada HUMAS PT. PHI Yaitu: “Bapak Yusman Priadi” tidak menganggap persoalan ini sebagai urusan pribadi yang sama sekali tidak perlu diperhatikan. Menurutnya, perusahaan memiliki kepentingan untuk memastikan setiap pekerja menjaga perilaku, etika, dan tanggung jawab sosial, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.
Ia mendesak Direktur, Manager, Humas,(Yusman Priadi) serta Asisten terkait agar melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal secara objektif terhadap informasi yang menyebut Agus Setiawan sebagai karyawan perusahaan. Apabila dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum terbukti melalui proses yang sah, perusahaan diminta menjatuhkan tindakan disiplin sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan ketenagakerjaan, termasuk mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja apabila dasar hukumnya terpenuhi.
Namun, perusahaan juga harus memberikan kesempatan kepada pekerja yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.
“Nama baik perusahaan jangan sampai terseret akibat perilaku individu yang belum diperiksa secara tuntas. Kami meminta manajemen PT.PHI terbuka, melakukan pemeriksaan, dan mengambil sikap berdasarkan fakta. Jangan melindungi siapa pun apabila pelanggaran memang terbukti,” kata Asep.
DASAR HUKUM DAN ANCAMAN PIDANA YANG PERLU DIUJI PENYIDIK
Peristiwa yang dilaporkan tersebut berpotensi berkaitan dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan memperhatikan perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
1. Pasal 466 KUHP – Penganiayaan
Apabila terbukti terdapat tindakan penganiayaan, ketentuannya mengatur:
– Ayat (1): pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
– Ayat (2): apabila mengakibatkan luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun.
– Ayat (3): apabila mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Pasal 448 KUHP – Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Apabila terbukti seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancamannya adalah:
– Penjara paling lama 1 tahun; atau
– Denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
Ketentuan ini perlu diperiksa berkaitan dengan dugaan tekanan untuk menandatangani surat perdamaian.
3. Pasal 449 KUHP – Ancaman Tindak Pidana Tertentu
Pasal ini mengatur ancaman terhadap tindak pidana tertentu, termasuk ancaman penganiayaan berat atau tindak pidana terhadap nyawa.
Apabila unsur pasal tersebut terpenuhi, ancamannya:
– Penjara paling lama 3 tahun; atau
– Denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
Apabila ancaman dilakukan secara tertulis dengan syarat tertentu sebagaimana diatur ayat (2), ancamannya dapat mencapai 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV.
Penerapannya harus disesuaikan dengan isi ancaman, konteks, dan bukti yang diperoleh penyidik.
4. Dugaan Pengambilan Sepeda Motor
Penyidik perlu menguji apakah penguasaan kendaraan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian, penggelapan, pemaksaan, atau justru memiliki dasar hukum lain.
Pasal pidana yang digunakan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan istilah perampasan dalam kronologi. Harus diperiksa siapa pemilik kendaraan, siapa yang mengambil, bagaimana kendaraan berpindah tangan, dan apakah ada niat memiliki secara melawan hukum.
5. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa:
– Penjara paling lama 2 tahun; atau
– Denda paling banyak Rp;500 juta.
Namun, penerapan ketentuan ini memerlukan pembuktian bahwa tindakan yang dipersoalkan memang berkaitan dengan penghambatan atau penghalangan kegiatan jurnalistik. Status seseorang sebagai wartawan saja tidak otomatis menjadikan setiap persoalan pribadinya sebagai tindak pidana pers.
PENEGASAN: HUKUM BUKAN MILIK ORANG YANG PALING KUAT
Asep Susanto,S.H. menegaskan bahwa tidak boleh ada penyelesaian perkara dengan cara main hakim sendiri, pengerahan massa, ataupun tekanan yang menghilangkan kebebasan seseorang untuk membela diri.
Setiap pihak mempunyai hak untuk menyampaikan keterangan, menunjukkan bukti, membantah tuduhan, dan mendapatkan perlakuan yang adil.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum. Jangan sampai korban takut melapor, saksi takut memberikan keterangan, dan bukti-bukti tidak diperiksa. Kami ingin Polres Pelalawan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa memandang pekerjaan, jabatan, kedudukan, maupun hubungan kekeluargaan,” tutup Asep Susanto, S.H.
Kini publik menunggu langkah konkret Polres Pelalawan dan klarifikasi resmi manajemen PT PHI Langgam. Apakah dugaan penganiayaan, ancaman, tekanan dalam pembuatan surat perdamaian, serta pengambilan sepeda motor tersebut akan ditangani secara menyeluruh?
Ataukah persoalan ini akan berhenti hanya pada mediasi tanpa pemeriksaan tuntas terhadap seluruh bukti dan keterangan saksi? (Tim Redaksi)
HUKUM HARUS DITEGAKKAN. KEKERASAN TIDAK BOLEH DIBENARKAN. KEBENARAN HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PROSES HUKUM.
Catatan Redaksi :
Berita ini disusun berdasarkan kronologi dan keterangan yang disampaikan pihak wartawan berinisial “J” serta pernyataan Ketua DPD LSM GEMPUR. Redaksi belum memperoleh hasil penyelidikan kepolisian, hasil visum, maupun klarifikasi resmi Agus Setiawan dan manajemen PT PHI Langgam. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
