Kepulauan Meranti, Riau | Buserinvestigasi24.com
Aroma dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan lingkungan mencuat dari sebuah usaha mikro kilang sagu bernama “Sio A Hiang” di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti. Temuan ini mencuat setelah tim DPD LSM Penjara Indonesia melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.
Dari hasil investigasi lapangan, sejumlah kondisi yang ditemukan memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja serta potensi pencemaran lingkungan yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Upah Harian Diduga Jauh dari Kata Standar
Kilang sagu tersebut diketahui mempekerjakan sekitar 18 orang tenaga kerja. Namun berdasarkan keterangan pekerja yang dihimpun tim investigasi, upah yang diterima hanya berkisar Rp80.000 hingga Rp95.000 per hari. Angka tersebut dinilai jauh dari standar kesejahteraan pekerja.
Padahal, dalam Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemberi kerja wajib memberikan upah yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terbukti melanggar ketentuan pengupahan, pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp400 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.
Tanpa Jaminan Sosial, Pekerja Menanggung Risiko Sendiri
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah para pekerja tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kondisi ini diduga bertentangan dengan Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke program perlindungan sosial.
Lebih memprihatinkan lagi, pekerja mengaku jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit, mereka harus meminta bantuan langsung kepada pemilik kilang, dan biaya tersebut justru dipotong dari gaji mereka.
“Kalau kami sakit atau kecelakaan kerja, tidak ada jaminan. Kami harus minta uang ke bos, tapi nanti dipotong dari gaji,” ungkap seorang pekerja kepada tim investigasi.
APD Nihil, Pekerja Hanya Pakai Sandal
Kondisi keselamatan kerja di lokasi juga dinilai sangat memprihatinkan.
Para pekerja disebut tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) seperti sepatu safety, helm, masker, sarung tangan, maupun kacamata pelindung,Sebagian pekerja bahkan hanya menggunakan sandal saat bekerja di lingkungan kilang yang memiliki potensi bahaya.
Padahal kewajiban penyediaan perlindungan keselamatan kerja telah diatur dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pengusaha menjamin keselamatan tenaga kerja di tempat kerja.
Air Minum Tidak Layak Konsumsi
Permasalahan lain yang ditemukan adalah fasilitas dasar pekerja yang dinilai tidak manusiawi.
Air minum yang tersedia di lokasi disebut berasal dari air gambut yang terasa asin dan diduga tidak memenuhi standar kesehatan.
Pekerja mengaku sudah beberapa kali meminta agar disediakan air bersih yang layak, namun hingga kini belum ada perubahan.
Limbah Diduga Mengalir ke Hutan Bakau dan Laut
Selain persoalan ketenagakerjaan, tim investigasi juga menemukan dugaan pengelolaan limbah yang tidak semestinya.Limbah cair dari aktivitas kilang disebut dialirkan langsung ke kawasan bakau dan menuju laut tanpa pengolahan terlebih dahulu.Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi melanggar Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukum terhadap pelanggaran lingkungan dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.
Dampak Lingkungan yang Mengancam
Kerusakan ekosistem hutan bakau
Menurunnya kualitas air laut
Ancaman terhadap biota laut seperti ikan dan kepiting
Potensi rusaknya ekosistem pesisir
Dampak Sosial Bagi Masyarakat
Pendapatan nelayan berpotensi menurun
Risiko gangguan kesehatan warga pesisir
Munculnya konflik sosial antara masyarakat dan pelaku usaha
Menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar
Respons Pemilik Kilang Dinilai Menghindari Substansi Saat dilakukan konfirmasi, pemilik kilang yang disebut bernama Sandi tidak memberikan penjelasan langsung terkait temuan tersebut.
Sebaliknya, ia menyatakan akan “melaporkan terlebih dahulu ke Mabes” sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut, bahkan menyarankan pertemuan di Jakarta atau melalui perwakilan di Polresta Pekanbaru, Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan yang disampaikan tim investigasi.
Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Dengan Tegas!
Menanggapi temuan tersebut, John Purba dari DPD LSM Penjara Indonesia menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada instansi terkait, Ia menegaskan persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak pekerja, keselamatan kerja, serta kelestarian lingkungan hidup.
“Jika dugaan ini benar terjadi, maka aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus turun tangan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Publik kini menanti langkah nyata dari dinas tenaga kerja, dinas lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran tersebut benar terjadi atau tidak.
Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, bukan hanya pekerja yang dirugikan, tetapi juga lingkungan dan masyarakat pesisir Kepulauan Meranti yang akan menanggung dampaknya dalam jangka panjang.
(Tim Redaksi)
