Bupati Pelalawan H. Zukri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Senin (30/6/2025). Forum strategis ini mengusung tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)”.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid dan turut dihadiri secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum menyatukan visi dan strategi pembangunan Riau lima tahun ke depan.
“Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan nyata: ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor primer. Tapi kita juga punya modal kuat.” tegas Gubernur Wahid.
Beliau merinci capaian ekonomi Riau yang tumbuh sebesar 4,65% pada triwulan I 2025, naik dari 3,65% pada tahun sebelumnya. PDRB Riau tercatat Rp1.112 triliun, terbesar kedua di luar Pulau Jawa. IPM mencapai 75,67, tingkat kemiskinan turun ke 6,36%, pengangguran menyusut ke 3,70%, dan gini rasio membaik menjadi 0,306.
Namun menurut Gubernur, pembangunan bukan sekadar angka, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah”, serta diturunkan ke dalam enam program prioritas pembangunan, yakni Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; infrastruktur andal dan merata; Ekonomi berbasis hilirisasi; Penurunan kemiskinan dan ketimpangan; Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan Perlindungan budaya dan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Riau juga menerapkan pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP):
1. WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai)
2. WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti)
3. WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan strategis. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah bukan hanya dilihat dari besaran pendapatan, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara tepat sasaran.
“Musrenbang RPJMD ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tapi kita tidak hanya bicara soal pembangunan, kita bicara soal bagaimana pendapatan dikelola secara adil dan efektif untuk rakyat.” ungkap Bupati.
Bupati juga mendorong perlunya inisiatif daerah dalam mempercepat hilirisasi dan mendorong proyek strategis daerah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri. Dari proyek strategis daerah inilah yang nantinya akan menjadi Proyek Strategis Nasional.” Jelas Bupati.
Ia menyoroti pentingnya skema penguatan PSN berbasis potensi lokal dan menegaskan bahwa proyek daerah perlu didorong menjadi PSN melalui kolaborasi antara kabupaten dan pemerintah provinsi.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perhatian infrastruktur, seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono yang menjadi akses vital antara Pelalawan dan Inhil, serta percepatan tol Pekanbaru–Rengat yang membutuhkan dukungan komersial dan kebijakan yang tepat.
Di bidang pariwisata, Bupati mendorong agar sektor ini masuk dalam prioritas PSN, mengingat potensi ekonomi yang besar. Ia mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya Melayu Provinsi Riau. Bahkan di Pelalawan, kata Bupati, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan berbahasa Melayu sekali dalam sepekan sebagai bentuk pelestarian budaya.
Terkait penanganan banjir, Bupati Zukri mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan Sumatera Barat melalui BWS, pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Ia mengharapkan tim provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendata kawasan-kawasan yang selama ini belum memiliki kejelasan status.
“Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tetapi juga HPT dan HPK yang menyangkut tanah masyarakat. Kami berharap ada kerja sama konkret agar status lahan dan hak masyarakat bisa diselesaikan secara adil.” tegasnya. (Jono)
