JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Ancaman krisis pangan global yang dipicu konflik geopolitik, peperangan berkepanjangan, perubahan iklim ekstrem, kekeringan, gagal panen, serta terganggunya rantai pasok internasional harus menjadi perhatian serius seluruh negara, termasuk Indonesia.
Peringatan mengenai potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut, bahkan diperkirakan mencapai ratusan juta jiwa, menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak terlambat mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Pakar Politik Internasional, mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton ketika berbagai negara menghadapi tekanan ekonomi, krisis pangan, dan bencana kemanusiaan akibat konflik internasional.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, perlu memastikan seluruh instrumen pemerintahan telah bekerja secara maksimal untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, baik pada 2026, 2027 maupun 2028.
“Pertanyaan besarnya, apakah pemerintah Indonesia sudah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai ancaman krisis pangan global yang berpotensi semakin berat? Apakah laporan para pakar, ekonom, lembaga intelijen, serta analisis strategis internasional sudah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional?”
“Jangan sampai pemerintah baru mengambil langkah setelah masyarakat merasakan dampaknya. Keselamatan pangan 280 juta rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Negara wajib memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan makanan, memperoleh pelayanan kesehatan, serta menjalani kehidupan yang layak di tengah ketidakpastian ekonomi dunia,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
KONFLIK GEOPOLITIK DAN PERANG MENJADI ANCAMAN SERIUS BAGI KETAHANAN PANGAN DUNIA
Prof. Sutan Nasomal menilai, konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2014 dan meningkat menjadi perang terbuka berskala besar pada Februari 2022 telah memberikan tekanan terhadap stabilitas geopolitik, perdagangan internasional, energi, pupuk, serta distribusi komoditas pangan dunia.
Di sisi lain, ketegangan Iran dan Israel serta konflik yang melibatkan berbagai kekuatan regional dan internasional semakin memperbesar ketidakpastian keamanan global.
Dampak konflik tersebut tidak hanya menyangkut persoalan militer dan politik, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga minyak, biaya transportasi, jalur perdagangan, ketersediaan bahan baku pertanian, dan daya beli masyarakat.
“Perang tidak hanya menghancurkan bangunan dan infrastruktur. Perang juga menghancurkan kemampuan masyarakat untuk bekerja, memperoleh penghasilan, membeli makanan, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Inilah yang harus diperhitungkan oleh setiap pemimpin negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan musim dari kemarau menuju musim dingin di sejumlah kawasan dunia dapat memperberat persoalan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah konflik dan pengungsian.
Perubahan iklim, fenomena El Niño, kekeringan, banjir, dan potensi gagal panen harus dipandang sebagai ancaman yang saling berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan pangan.
SUDAN: KRISIS KEMANUSIAAN DAN KELAPARAN SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN
Sudan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana konflik berkepanjangan dapat menghancurkan ketahanan hidup masyarakat.
Perang saudara telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk secara besar-besaran, terganggunya aktivitas ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap bahan makanan dan pelayanan kesehatan.
Jutaan masyarakat menghadapi ancaman kelaparan dan kekurangan gizi, sementara anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak krisis kemanusiaan.
Ketergantungan terhadap bantuan internasional semakin memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat ketika sistem pemerintahan, distribusi pangan, dan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
PALESTINA: ANAK-ANAK MENJADI KORBAN TERBESAR KRISIS PANGAN
Kondisi kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza, juga menjadi perhatian serius masyarakat internasional.
Konflik berkepanjangan, kerusakan fasilitas umum, terbatasnya akses bantuan kemanusiaan, serta terganggunya distribusi kebutuhan pokok telah menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak.
Jutaan warga sipil membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan, sementara anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan yang semakin berat.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, berulang kali menyoroti memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah konflik, termasuk Sudan dan Jalur Gaza.
Di tengah kondisi tersebut, pengurangan bantuan pangan akibat keterbatasan pendanaan internasional semakin memperberat kehidupan masyarakat yang menggantungkan harapan pada bantuan kemanusiaan.
“Jangan pernah menganggap persoalan kelaparan di Palestina sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Ketika akses pangan dijadikan persoalan dalam konflik, maka yang paling menderita adalah masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri,” ungkap Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti ancaman musim dingin bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat. Cuaca ekstrem, minimnya makanan, buruknya sanitasi, dan keterbatasan obat-obatan dapat meningkatkan risiko penyakit, terutama pada anak-anak.
YAMAN: JUTAAN ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN PANGAN
Krisis kemanusiaan di Yaman juga menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan dapat menciptakan persoalan multidimensi.
Persoalan kemiskinan, kelangkaan air bersih, kerusakan infrastruktur, dan terbatasnya pelayanan kesehatan telah memperburuk kehidupan masyarakat.
UNICEF telah memperingatkan mengenai kondisi jutaan anak Yaman yang membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik dan krisis ekonomi.
Banyak keluarga pengungsi terpaksa tinggal di kamp-kamp dengan fasilitas terbatas. Mereka menghadapi kesulitan mendapatkan makanan bergizi, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Prof. Sutan Nasomal menilai, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dari pertahanan nasional.
EROPA: TEKANAN BIAYA HIDUP DAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT
Kawasan Eropa juga menghadapi tantangan ekonomi akibat kombinasi tekanan geopolitik, perubahan harga energi, inflasi, gangguan perdagangan, dan persoalan biaya hidup.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan keluarga berpendapatan menengah ke bawah.
Sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, kekeringan di sejumlah wilayah, serta meningkatnya biaya produksi.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara dengan perekonomian maju sekalipun tidak sepenuhnya terbebas dari tekanan ekonomi global.
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa Indonesia perlu memperhatikan perkembangan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial, stabilisasi harga, dan penguatan produksi pangan domestik.
AMERIKA SERIKAT: TEKANAN EKONOMI DAN DAYA BELI MASYARAKAT PERLU DIWASPADAI
Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia juga menghadapi persoalan biaya hidup, tekanan harga kebutuhan pokok, perumahan, pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan obat-obatan bagi sebagian kelompok masyarakat.
Kenaikan biaya energi dapat memberikan efek berantai terhadap sektor transportasi, industri, distribusi barang, dan harga kebutuhan sehari-hari.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan berbagai kekuatan internasional juga berpotensi meningkatkan ketidakpastian pasar energi dan perdagangan dunia.
“Jangan mengukur kekuatan suatu negara hanya dari besarnya kekuatan militer, kecanggihan teknologi, atau nilai ekonominya. Kekuatan negara juga terlihat dari kemampuannya memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak kehilangan akses terhadap pengobatan, dan tetap mempunyai kesempatan hidup secara layak,” kata Prof. Sutan Nasomal.
INDONESIA HARUS MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menghadapi ketidakpastian global, mulai dari sumber daya alam, lahan pertanian, potensi perkebunan, perikanan, kekayaan laut, hingga jumlah penduduk yang dapat menjadi kekuatan produktif nasional.
Namun, seluruh potensi tersebut harus dikelola melalui kebijakan yang terukur, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sejumlah langkah strategis berikut:
1. Mempercepat kemandirian pangan nasional. Mengoptimalkan lahan pertanian produktif, memperbaiki irigasi, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah.
2. Mengembangkan ketahanan energi. Memperkuat produksi energi dalam negeri, mengembangkan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
3. Melindungi daya beli masyarakat. Memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali serta memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Memperkuat industri pertanian dan pupuk. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, teknologi pertanian, serta sarana produksi agar petani tidak mengalami kesulitan menghadapi perubahan ekonomi global.
5. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis. Menyiapkan skenario darurat apabila terjadi gangguan impor pangan, lonjakan harga energi, konflik internasional, atau bencana iklim ekstrem.
6. Memperluas kerja sama ekonomi internasional. Mengoptimalkan hubungan perdagangan dan investasi dengan berbagai negara, termasuk Eropa, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara mitra strategis lainnya.
7. Memperkuat sistem peringatan dini nasional. Mengintegrasikan analisis ekonomi, geopolitik, intelijen, iklim, dan pangan agar pemerintah dapat mengambil keputusan sebelum krisis berkembang menjadi keadaan darurat.
INDONESIA HARUS MENJADI KEKUATAN PENOPANG STABILITAS KAWASAN
Lebih jauh, Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada keselamatan ekonomi dalam negeri, tetapi juga harus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kemanusiaan kawasan.
Dengan posisi geografis, kekayaan sumber daya, jumlah penduduk, serta potensi ekonomi yang dimiliki, Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi salah satu kekuatan penopang stabilitas pangan dan ekonomi di kawasan Asia.
“Indonesia harus menjadi pohon besar tempat masyarakat dan negara-negara sahabat dapat berteduh ketika menghadapi badai krisis dunia. Artinya, Indonesia harus memiliki ketahanan internal yang kuat sehingga mampu menjaga rakyatnya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan dan kemanusiaan internasional,” paparnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kemungkinan terburuk, termasuk eskalasi konflik internasional yang dapat berkembang menjadi perang berskala lebih luas, bahkan risiko penggunaan senjata nuklir.
Menurutnya, pencegahan konflik, diplomasi internasional, penguatan ekonomi, serta kesiapan nasional harus berjalan secara bersamaan.
PRESIDEN PRABOWO DIMINTA MENEMPATKAN KESELAMATAN RAKYAT SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
Menutup keterangannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajaran kabinet untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman krisis global.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi geopolitik internasional.
“Jangan menunggu rakyat kesulitan membeli beras, minyak goreng, telur, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu petani kehilangan hasil panen, industri mengalami kesulitan energi, atau masyarakat tidak mampu membeli obat-obatan baru kemudian dilakukan langkah darurat.”
“Keselamatan 280 juta rakyat Indonesia harus berada di atas kepentingan politik dan kepentingan kelompok mana pun. Pemerintah harus memastikan Indonesia mempunyai persediaan pangan yang cukup, energi yang aman, ekonomi yang tangguh, serta sistem perlindungan sosial yang benar-benar bekerja.”
“Situasi dunia sedang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan segala kemungkinan dengan perhitungan matang. Kita berharap tidak terjadi perang nuklir maupun bencana kemanusiaan berskala global. Namun, sebagai negara besar, Indonesia wajib siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun,” tutup Prof. Sutan Nasomal. (Red)
NARASUMBER :
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional dan Pakar Politik Internasional
Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka.
KETERANGAN :
Pernyataan tersebut disampaikan dalam menanggapi materi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan media online dalam serta luar negeri, dari kantor pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta Timur, melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026).
