JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kerja sama internasional di bidang teknologi internet dan infrastruktur digital. Menurutnya, Indonesia perlu membuka peluang kemitraan dengan berbagai negara maju, termasuk negara-negara Eropa, Jepang, dan China, guna memperkuat konektivitas, meningkatkan keamanan digital, serta menjamin keberlangsungan layanan internet bagi masyarakat.
“Saya sangat mendukung apabila Presiden Prabowo Subianto memperluas kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi internet maju. Silakan membuka pintu kemitraan seluas-luasnya, sepanjang kerja sama tersebut dilandasi prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Menurut Sutan Nasomal, perkembangan teknologi digital telah menjadikan internet sebagai salah satu infrastruktur strategis nasional. Internet bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga penopang perekonomian, pendidikan, pelayanan publik, aktivitas bisnis, hingga sistem keamanan dan pertahanan negara.
Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu memiliki strategi kerja sama internasional yang matang agar tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap satu negara, satu perusahaan, ataupun satu jalur infrastruktur komunikasi.
Indonesia Harus Tegas Menjaga Kedaulatan Digital
Sutan Nasomal menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan kebutuhan internet yang terus berkembang. Kondisi tersebut memberikan posisi strategis bagi Indonesia dalam membangun kemitraan dengan berbagai penyedia teknologi global.
Ia berpandangan, apabila terdapat mitra yang menyampaikan ancaman pemutusan kabel atau pembatasan infrastruktur internet, pemerintah perlu meresponsnya melalui langkah diplomatik dan evaluasi strategis yang terukur.
“Indonesia tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang lemah hanya karena membutuhkan akses internet. Kita memiliki kepentingan nasional yang harus dihormati. Apabila terdapat ancaman terhadap keberlangsungan konektivitas digital, pemerintah perlu mengevaluasi risiko kerja sama tersebut dan menyiapkan alternatif yang dapat melindungi kepentingan bangsa,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan yang justru merugikan masyarakat. Setiap kebijakan terkait kerja sama internet harus mempertimbangkan kepastian layanan, stabilitas ekonomi, keamanan data, serta kepentingan pengguna internet di seluruh wilayah Indonesia.
Komdigi Didorong Membuka Peluang Kemitraan yang Lebih Luas
Lebih lanjut, Sutan Nasomal mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperluas penjajakan kerja sama dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi yang memiliki kapasitas memadai dalam membangun infrastruktur digital.
Menurutnya, diversifikasi mitra merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan jaringan internet nasional. Pemerintah dapat mengkaji berbagai pilihan teknologi, mulai dari penambahan jalur kabel laut, penguatan jaringan terestrial, pengembangan pusat data, hingga pemanfaatan satelit dan teknologi komunikasi alternatif.
Namun, seluruh pilihan tersebut harus dinilai berdasarkan kelayakan teknis, biaya, kapasitas, keamanan, dan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
“Jangan sampai kebutuhan internet nasional hanya bergantung pada satu jalur atau satu mitra. Pemerintah perlu menyiapkan beberapa alternatif yang realistis, sehingga apabila terjadi gangguan, konflik geopolitik, atau persoalan kerja sama, pelayanan internet kepada masyarakat tetap dapat berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketahanan infrastruktur digital harus menjadi bagian dari perencanaan strategis negara. Gangguan terhadap jaringan komunikasi dapat berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi, layanan pemerintahan, dunia pendidikan, hingga komunikasi darurat.
Kemandirian Digital Harus Disertai Keamanan dan Kepastian Layanan
Sebagai pemerhati persoalan nasional, Sutan Nasomal menilai bahwa kemandirian digital tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, Indonesia perlu membangun kerja sama yang luas, tetapi tetap memiliki kendali atas kebijakan, perlindungan data, dan kepentingan strategis nasional.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar keamanan siber, perlindungan data pribadi, keandalan jaringan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam setiap perjanjian kerja sama teknologi.
“Bermitra dengan negara lain bukan berarti menyerahkan kendali atas kepentingan nasional. Indonesia harus mampu bekerja sama dengan siapa pun yang menghormati kedaulatan kita. Prinsipnya jelas: saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak saling mengintimidasi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan agar perluasan kerja sama internasional tidak hanya menguntungkan pelaku industri, tetapi turut meningkatkan kualitas layanan, memperluas pemerataan akses internet, dan menjaga keterjangkauan biaya bagi masyarakat.
Presiden Diharapkan Memperkuat Strategi Internet Nasional
Menutup pernyataannya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal mengajak Presiden Prabowo Subianto bersama Komdigi dan kementerian terkait untuk memperkuat strategi nasional di bidang konektivitas digital melalui kerja sama internasional yang transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia berharap Indonesia mampu memanfaatkan persaingan dan kemajuan teknologi global sebagai peluang untuk memperkuat posisi nasional, bukan justru menjadi sumber ketergantungan baru.
“Indonesia adalah negara besar yang harus berdiri tegak dalam menentukan arah pembangunan digitalnya. Kita harus terbuka terhadap kemajuan teknologi dunia, tetapi tetap tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan rakyat. Internet yang kuat, aman, merata, dan berkelanjutan merupakan bagian penting dari masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber :
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., dikenal sebagai pemerhati persoalan nasional dan disebut menjabat sejumlah organisasi, antara lain Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Dr. Sutan Nasomal, serta Rektor UBNB dan pimpinan sejumlah lembaga pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam profilnya.
Jurnalis: Jono.MS
Media: Buserinvestigasi24.com
