JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban, mulai dari peredaran narkoba, aksi begal, tawuran, hingga dugaan praktik penagihan utang yang berujung intimidasi, mendorong perlunya langkah pencegahan yang lebih terstruktur, humanis, dan melibatkan seluruh elemen bangsa.
Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, mempertimbangkan penguatan program Jumat Keliling (Jumling) sebagai gerakan bersama untuk mempererat hubungan aparat keamanan dengan masyarakat.
Gagasan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dalam membangun lingkungan yang aman sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan jalanan.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, termasuk media dari dalam dan luar negeri, melalui sambungan telepon seluler pada 26 Oktober 2026, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan bahwa keterbatasan personel aparat di berbagai wilayah perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan masing-masing. Apabila melihat dugaan tindak pidana, seperti begal, tawuran, atau peredaran narkoba, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat berwenang terdekat. Jangan mengambil tindakan sendiri yang justru dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.
Jumling sebagai Ruang Silaturahmi, Edukasi, dan Pencegahan Kejahatan
Prof. Sutan Nasomal mendorong agar jajaran TNI dan Polri, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pengurus masjid, mengembangkan kegiatan Jumat Keliling secara bergantian di berbagai wilayah.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang silaturahmi, penyampaian pesan-pesan moral, edukasi hukum, dialog terbuka, sekaligus sarana menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.
Ia mengusulkan agar para komandan Kodim, Kapolres, Kapolsek, Danramil, serta jajaran terkait mempertimbangkan kegiatan kunjungan dan dialog rutin dengan masyarakat sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai aparat hanya hadir ketika persoalan sudah membesar. Kehadiran yang konsisten, komunikasi yang terbuka, serta pendekatan yang mengedepankan keteladanan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban,” tegasnya.
Ia juga menilai masjid dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk mempererat hubungan antara aparat, ulama, dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan menghormati fungsi ibadah, menjaga netralitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut terbuka dan bermanfaat bagi seluruh warga.
Lindungi Generasi Muda dengan Kegiatan Positif
Selain pendekatan keamanan, Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan organisasi kemasyarakatan dalam membentengi generasi muda.
Orang tua diharapkan mengarahkan putra-putrinya kepada kegiatan positif, seperti pengajian, olahraga, seni, kegiatan sosial, pendidikan keterampilan, serta aktivitas lain yang dapat membangun karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan sosial, termasuk kemiskinan, kesulitan memperoleh pekerjaan, lemahnya pendampingan keluarga, serta kurangnya akses terhadap kegiatan produktif bagi anak muda.
“Generasi muda harus dirangkul, bukan semata-mata dicurigai. Berikan mereka ruang untuk berkembang, berprestasi, dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Ketika keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan aparat berjalan bersama, peluang untuk mencegah perilaku menyimpang akan semakin terbuka,” ungkapnya.
Musyawarah untuk Menjawab Persoalan Bangsa
Lebih jauh, Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu diperluas untuk membahas berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Persoalan tersebut antara lain kejahatan jalanan, peredaran narkoba, tawuran, korupsi, penyalahgunaan media sosial, kemiskinan, tekanan ekonomi, gagal panen, keterbatasan air bersih, pencemaran lingkungan, serta ancaman penyakit di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Diperlukan koordinasi lintas sektor, kebijakan yang tepat sasaran, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak menutup diri terhadap kritik dan laporan warga, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.
“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang menutup telinga terhadap kritik. Justru laporan, masukan, dan keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik. Rakyat perlu diberi ruang untuk berbicara, sementara pemerintah wajib mendengar, memeriksa, dan menindaklanjuti setiap persoalan sesuai aturan,” katanya.
Presiden Diharapkan Mendorong Koordinasi Nasional
Atas dasar pemikiran tersebut, Prof. Sutan Nasomal berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendorong penguatan kegiatan Jumat Keliling sebagai salah satu program pembinaan masyarakat dan pencegahan gangguan keamanan.
Ia juga mengharapkan dukungan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, serta organisasi kemasyarakatan untuk membangun pola kerja sama yang terukur dan berkelanjutan.
Menurutnya, apabila dikembangkan secara baik, kegiatan Jumling dapat menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga, menyampaikan edukasi hukum dan keagamaan, serta mengidentifikasi persoalan sosial sejak dini.
Meski demikian, pelaksanaan program tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, mengedepankan pelayanan yang inklusif, serta memiliki mekanisme evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya aparat, tetapi juga oleh kepercayaan publik, kepedulian sosial, dan keadilan dalam penegakan hukum.
“Indonesia adalah rumah kita bersama. Jika ada persoalan, mari kita duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari solusi yang konkret. Perkuat silaturahmi, jaga persatuan, cegah kejahatan sejak dini, dan jangan biarkan generasi bangsa kehilangan arah. Setiap persoalan harus dihadapi dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kerja nyata,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan persatuan dan kepedulian sebagai kekuatan dalam menjaga Indonesia.
“Jika Indonesia sedang menghadapi persoalan, jangan saling menyalahkan tanpa solusi. Mari kita obati bersama melalui persatuan, musyawarah, penegakan hukum yang adil, dan pengabdian nyata kepada rakyat.”
Narasumber :
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)
