JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Tekanan fiskal yang membayangi Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menjadi perhatian serius Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi keuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi tersebut, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Sutan Nasomal, menyusutnya kemampuan keuangan daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau kewajiban melakukan penghematan belanja. Di balik angka-angka dalam dokumen APBD, terdapat kepentingan masyarakat yang harus tetap dilindungi, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam pernyataannya dari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), pakar hukum internasional tersebut menyampaikan keprihatinannya atas tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Afni Zulkifli, M.Si.
Ia menilai, pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat agar tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan memangkas belanja. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sumber pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, pengelolaan sumber daya alam, serta kinerja aset-aset strategis milik daerah. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam bahan pernyataan narasumber.
APBD SIAK MENYUSUT, RUANG PEMBANGUNAN SEMAKIN TERBATAS
Berdasarkan bahan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang disebut dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD pada 25 September 2026, pendapatan daerah direncanakan turun sekitar Rp160,17 miliar, dari Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Dalam dokumen yang sama, transfer pemerintah pusat disebut berkurang sekitar Rp131 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan tercatat sebesar Rp623,06 miliar.
Belanja daerah juga direncanakan mengalami penyesuaian sekitar Rp134,69 miliar, dengan rancangan defisit anggaran sebesar Rp26,6 miliar.
Angka-angka tersebut menggambarkan tekanan terhadap ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Siak. Meski demikian, besaran dan status akhir setiap pos anggaran tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi APBD Perubahan yang telah ditetapkan.
Bagi Sutan Nasomal, tantangan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah dituntut tetap menjaga kualitas pelayanan publik, sedangkan pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan fiskal dan mekanisme transfer ke daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya dibiarkan menghadapi tekanan anggaran tanpa dukungan koordinasi dan kebijakan yang memadai, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dipenuhi.
PEMERINTAH PUSAT DIMINTA PERHATIKAN NASIB DAERAH PENGHASIL MIGAS
Kabupaten Siak dikenal memiliki potensi sumber daya alam, termasuk minyak bumi. Namun, kekayaan sumber daya alam tidak serta-merta menjamin tersedianya ruang fiskal yang besar bagi pemerintah daerah.
Penerimaan daerah turut dipengaruhi oleh tingkat produksi migas, harga komoditas, formula dana bagi hasil, kebijakan transfer, kemampuan PAD, serta ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, Sutan Nasomal mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi berbasis data terhadap dampak kebijakan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Ia menilai, keterbukaan mengenai realisasi dana bagi hasil migas, perkembangan penerimaan daerah, serta kebutuhan pembiayaan pelayanan publik penting untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai kondisi keuangan Kabupaten Siak.
“Daerah penghasil sumber daya alam membutuhkan tata kelola penerimaan yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat menghadapi keterbatasan pelayanan ketika kebutuhan pembangunan masih begitu besar,” demikian substansi pesan yang perlu dikonfirmasi kepada narasumber sebelum dikutip sebagai pernyataan langsung.
Perhatian pemerintah pusat, lanjut pokok pandangan tersebut, diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengendalian belanja, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan, pemerataan manfaat sumber daya alam, dan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan masyarakat.
BELANJA MODAL DAN BANTUAN SOSIAL PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Tekanan APBD juga perlu dicermati dari sisi komposisi belanja. Dalam bahan rancangan perubahan anggaran yang diterima redaksi, belanja modal disebut turun sebesar 27,23 persen, belanja transfer ke desa 22,80 persen, belanja hibah 22,63 persen, dan belanja bantuan sosial 43,29 persen.
Persentase tersebut perlu diverifikasi kembali berdasarkan dokumen resmi, termasuk nilai anggaran awal, nilai perubahan, serta dasar penghitungan setiap pos.
Meski penurunan alokasi tidak otomatis berarti seluruh program akan dihentikan, perubahan tersebut patut dikaji untuk mengetahui dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Belanja modal, misalnya, berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dan pengadaan aset. Sementara itu, transfer ke desa serta bantuan sosial memiliki arti penting bagi kapasitas pemerintah desa dan perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sutan Nasomal mendorong agar kebijakan efisiensi dilaksanakan secara terukur. Program yang kurang prioritas dapat dievaluasi, tetapi kebutuhan mendasar masyarakat harus memperoleh perlindungan yang memadai.
Dalam kondisi fiskal yang menantang, transparansi dan ketepatan penentuan prioritas menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Siak.
PT BUMI SIAK PUSAKO DISOROT, PEMELIHARAAN ASET MIGAS HARUS DIPASTIKAN
Selain persoalan APBD, perhatian juga diarahkan kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP), BUMD yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi dan memiliki arti strategis bagi perekonomian daerah.
Sebagai aset penting milik daerah, keberlanjutan operasional, pengelolaan biaya, pemeliharaan fasilitas, serta kinerja keuangan PT BSP perlu mendapat perhatian serius.
Dalam bahan informasi yang diterima redaksi, terdapat sorotan mengenai persoalan congeal atau pengentalan minyak yang disebut dapat mengganggu kelancaran aliran minyak melalui jaringan pipa. Selain itu, terdapat pengamatan lapangan mengenai vegetasi atau semak belukar di sekitar sejumlah fasilitas dan jalur operasional.
Temuan visual tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis. Keberadaan vegetasi di sekitar fasilitas tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kelalaian pemeliharaan, pelanggaran standar keselamatan, atau pengurangan anggaran perawatan.
Untuk memperoleh gambaran yang objektif, diperlukan penjelasan resmi dari manajemen PT BSP mengenai kondisi fasilitas, jadwal pemeliharaan, keandalan jaringan pipa, potensi gangguan produksi, serta langkah mitigasi risiko operasional.
Sutan Nasomal memandang bahwa penghematan biaya perusahaan harus tetap mempertimbangkan keselamatan kerja, keandalan fasilitas, dan keberlanjutan produksi.
Pemeliharaan aset produktif merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Apabila tidak direncanakan dengan baik, gangguan operasional berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar pada masa mendatang.
Karena itu, evaluasi terhadap PT BSP sebaiknya dilakukan secara profesional, berdasarkan data teknis dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau pengamatan visual.
PEMKAB DAN DPRD SIAK PERLU MEMPERKUAT PENGAWASAN BUMD
Sutan Nasomal juga mendorong Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD memperkuat fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap BUMD, khususnya perusahaan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.
Evaluasi tersebut perlu mencakup perkembangan produksi, biaya operasional, kebutuhan investasi, efisiensi usaha, kewajiban pemeliharaan, serta kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.
Pengawasan yang baik tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya dividen yang dapat disetorkan kepada pemerintah daerah. Kebutuhan investasi, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan usaha juga harus diperhitungkan.
BUMD yang sehat diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Di sisi lain, hubungan antara kinerja PT BSP dan penurunan APBD Kabupaten Siak harus dianalisis secara hati-hati. Penurunan pendapatan daerah tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat gangguan produksi perusahaan tanpa dukungan data yang memadai.
Diperlukan penjelasan mengenai realisasi produksi, penerimaan dari sektor migas, mekanisme dana bagi hasil, serta kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
BUPATI AFNI MEMBUTUHKAN SINERGI, BUKAN SEKADAR TUNTUTAN
Di tengah tekanan fiskal, Bupati Afni Zulkifli menghadapi tanggung jawab besar untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Siak.
Namun, penyelesaian persoalan anggaran tidak dapat dibebankan kepada kepala daerah semata. Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, pemerintah pusat, manajemen BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas belanja secara cermat, memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, termasuk memastikan bahwa penyesuaian belanja dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan membuka ruang koordinasi yang konstruktif untuk membahas kebutuhan fiskal daerah, termasuk mekanisme transfer dan penerimaan dari sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan terhadap Bupati Afni, dalam konteks ini, bukan berarti meniadakan kritik atau pengawasan. Sebaliknya, dukungan yang sehat harus berjalan beriringan dengan evaluasi objektif, keterbukaan informasi, dan keberanian memperbaiki kebijakan yang belum optimal.
SIAK KAYA SUMBER DAYA ALAM, KETAHANAN FISKAL HARUS DIPERKUAT
Persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana Kabupaten Siak dapat memperkuat ketahanan fiskalnya ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
Ketergantungan pada penerimaan yang dipengaruhi sektor sumber daya alam menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itu, penguatan PAD, pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan kualitas investasi, dan perbaikan tata kelola keuangan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pembangunan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga keterbatasan anggaran tidak berujung pada pemborosan maupun penurunan kualitas pelayanan.
Transparansi mengenai kondisi APBD, realisasi dana bagi hasil migas, kinerja BUMD, dan dampak perubahan belanja akan membantu masyarakat memahami persoalan sekaligus mengawasi langkah penyelesaiannya.
Sutan Nasomal mendorong agar seluruh pihak mengutamakan penyelesaian berbasis data daripada saling menyalahkan. Persoalan fiskal membutuhkan kebijakan yang terukur, koordinasi yang kuat, serta komitmen untuk menjaga kepentingan masyarakat.
PESAN TEGAS: SELAMATKAN RUANG FISKAL, JAGA ASET DAERAH, LINDUNGI RAKYAT
Pada akhirnya, tekanan APBD Kabupaten Siak harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, mengevaluasi pengelolaan aset strategis, dan membangun koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian proporsional terhadap kebutuhan daerah penghasil migas. Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD perlu memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat sasaran. Sementara itu, PT BSP diharapkan terus memperkuat profesionalitas pengelolaan perusahaan, menjaga keandalan fasilitas, dan meningkatkan transparansi kinerja.
Bagi Sutan Nasomal, yang harus ditempatkan di atas seluruh kepentingan kelembagaan adalah keberlangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Siak tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam. Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kini, publik menantikan langkah konkret dan penjelasan terbuka dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, serta manajemen PT BSP dalam menjawab tantangan anggaran dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan.
Sebab, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga pelayanan publik, melindungi kepentingan rakyat, dan memastikan aset daerah tetap produktif untuk masa depan Siak. (Red)
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum YLBH Mualaf Indonesia
Call Center: 0877-1902-1960
Redaksi: krN/Rishki
Catatan Redaksi:
Angka-angka keuangan dalam pemberitaan ini mengacu pada bahan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang diterima redaksi dan perlu diverifikasi dengan dokumen resmi. Pernyataan yang diatribusikan kepada narasumber harus mendapat konfirmasi atau persetujuan sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung. Redaksi juga perlu meminta konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD Kabupaten Siak, pemerintah pusat melalui instansi terkait, serta manajemen PT BSP mengenai data anggaran, dana bagi hasil migas, kondisi fasilitas, operasional perusahaan, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hak jawab dan koreksi tetap dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.
