JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menyusul penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, mendapat perhatian dari Prof. Dr. KH. Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar hukum internasional dan ekonom tersebut mengajak masyarakat untuk menyikapi kondisi keuangan daerah secara objektif serta tidak terburu-buru menyalahkan Bupati Siak, Afni Zulkifli, tanpa memahami faktor-faktor yang memengaruhi penurunan pendapatan daerah.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, persoalan fiskal daerah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, dinamika ekonomi, serta perkembangan pendapatan dari sektor sumber daya alam.
Ia menegaskan, perdebatan mengenai penurunan APBD semestinya diarahkan pada upaya mencari solusi, bukan sekadar membangun polemik yang berpotensi menghambat kerja sama dalam pembangunan daerah.
“Jangan terburu-buru menyalahkan Bupati Siak ketika APBD mengalami penurunan. Persoalan ini harus dilihat secara objektif dan menyeluruh. Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar ketika pendapatan berkurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi. Yang terpenting adalah mencari solusi bersama agar rakyat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Penurunan Pendapatan Daerah Capai Rp160,17 Miliar
Perhatian tersebut berkaitan dengan pemaparan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Afni Zulkifli dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak pada Jumat, 25 September 2026.
Berdasarkan angka yang tercantum dalam bahan pemberitaan, pendapatan daerah Kabupaten Siak direncanakan turun sebesar Rp160,17 miliar atau 6,76 persen, dari sekitar Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya komponen transfer pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp131 miliar atau 8,76 persen, sehingga menjadi Rp1,370 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilaporkan mengalami penurunan sebesar 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar. Sementara itu, penerimaan pajak daerah tercatat turun sekitar Rp87,82 miliar atau 28,38 persen, menjadi Rp221,6 miliar.
Dampak penyesuaian juga terlihat pada rencana belanja daerah yang turun sebesar Rp134,69 miliar atau 5,68 persen, dari sekitar Rp2,371 triliun menjadi Rp2,236 triliun.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, angka-angka tersebut menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan setiap program pembangunan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan pendapatan daerah tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan seorang kepala daerah. Penilaian terhadap kinerja pemerintah harus mempertimbangkan penyebab perubahan penerimaan, efektivitas kebijakan, realisasi anggaran, serta hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Jangan Dikesampingkan
Di tengah keterbatasan fiskal, Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berdasarkan data dalam bahan pemberitaan, belanja modal dalam rancangan perubahan APBD tersebut mengalami penurunan sebesar 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar.
Belanja transfer ke desa juga dilaporkan turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar. Sementara itu, belanja hibah turun 22,63 persen dan bantuan sosial mengalami penurunan sebesar 43,29 persen. Menurutnya, penyesuaian anggaran harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, warga desa, anak-anak usia sekolah, serta masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan.
“Saya berharap penyesuaian anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan, pendidikan anak-anak harus mendapat perhatian, dan pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan prioritas belanja kepada publik agar masyarakat memahami program mana yang dipertahankan, disesuaikan, atau ditunda.
Meski demikian, penurunan belanja daerah secara keseluruhan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa anggaran kesehatan dan pendidikan telah dipangkas dalam jumlah tertentu. Penilaian tersebut tetap memerlukan rincian alokasi anggaran masing-masing sektor dan dokumen resmi perubahan APBD.
Daerah Penghasil Migas Perlu Memperoleh Perhatian Proporsional
Sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas minyak dan gas bumi, Kabupaten Siak dinilai memiliki potensi strategis untuk mendukung perekonomian daerah. Namun, potensi sumber daya alam tersebut juga perlu diiringi dengan kebijakan fiskal yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dalam membahas penerimaan daerah, termasuk dana bagi hasil sumber daya alam dan mekanisme transfer yang memengaruhi kapasitas fiskal kabupaten.
Menurutnya, pemerintah pusat tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran nasional. Kendati demikian, komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah penting agar kebutuhan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam tetap diperhitungkan secara proporsional.
“Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam yang patut dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus membangun komunikasi serta mencari jalan keluar bersama. Tujuan akhirnya harus sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan transfer pemerintah pusat tidak otomatis membuktikan adanya penurunan produksi minyak bumi. Untuk memahami penyebab perubahan penerimaan daerah, diperlukan data yang dapat diverifikasi mengenai produksi migas, realisasi dana bagi hasil, serta kebijakan fiskal yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan mengenai tekanan APBD sebaiknya didasarkan pada informasi resmi dan analisis yang menyeluruh, bukan semata-mata asumsi.
Optimalisasi BUMD untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal
Selain mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat, Prof. Sutan Nasomal menilai penguatan sumber pendapatan daerah perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kabupaten Siak. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui tata kelola profesional, transparansi, pengawasan yang efektif, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.
PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Siak.
Dalam bahan pemberitaan, terdapat proyeksi pembagian dividen BSP untuk 2026 sekitar 6 juta dolar AS atau lebih dari Rp100 miliar, dengan perkiraan bagian Kabupaten Siak sekitar Rp52 miliar. Angka tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi perusahaan dan pemerintah daerah, serta dibedakan dari keputusan pembagian dividen maupun penerimaan yang telah masuk ke kas daerah.
Selain BSP, PT Permodalan Siak (Persi) juga disebut memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui dividen pada sejumlah tahun sebelumnya.
Prof. Sutan Nasomal berpandangan bahwa kontribusi BUMD perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesehatan perusahaan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan. Kemandirian fiskal tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu sumber pendapatan. Potensi ekonomi daerah harus dikembangkan secara terencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ia menilai, penguatan BUMD perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sektor perkebunan, perdagangan, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan memperluas basis pendapatan daerah.
Kritik Tetap Diperlukan, tetapi Harus Berbasis Data
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah daerah bukan berarti meniadakan fungsi pengawasan publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan data, analisis yang proporsional, dan usulan perbaikan yang dapat dilaksanakan.
Ia berharap DPRD Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mencari solusi atas tekanan fiskal yang sedang dihadapi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan pendapatan, penyesuaian belanja, program prioritas, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Pada saat yang sama, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan daerah agar penilaian terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara adil.
“Pengawasan publik tetap penting, tetapi harus disertai pemahaman terhadap persoalan yang sebenarnya. Jangan sampai energi kita habis untuk saling menyalahkan, sementara masyarakat menunggu solusi. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, kerja sama, dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas Utama
Menutup keterangannya, Prof. Sutan Nasomal berharap tekanan fiskal Kabupaten Siak pada 2026 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki perencanaan anggaran, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan koordinasi antarpemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan anggaran digunakan secara efektif, transparan, serta bertanggung jawab.
Bupati Afni Zulkifli bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak, menurutnya, perlu terus mengupayakan langkah-langkah strategis agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya berharap seluruh pihak memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk bekerja dan mencari solusi, sekaligus tetap menjalankan pengawasan secara konstruktif. Jangan terburu-buru menyalahkan pemerintah daerah tanpa melihat persoalan secara utuh. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD harus bergandengan tangan agar rakyat tidak menjadi korban tekanan anggaran,” pungkasnya.
Pada akhirnya, tantangan fiskal Kabupaten Siak bukan hanya persoalan angka dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kemampuan pemerintah menjaga kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, langkah paling penting saat ini adalah memperkuat koordinasi, memastikan transparansi anggaran, dan menetapkan prioritas belanja berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
Narasumber :
Prof. Dr. KH. Alhamdhu Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom; Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID); Ketua Umum YPLBH; Rektor Universitas Bangsa Negara Bersatu (UBNB); Rektor STIA, STIH, dan STIK Pronass; Ketua Umum Yayasan Pendidikan Brigade Global Indonesia Plus (YP-BRIGIP); serta Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (KOMPII).
Catatan redaksi :
Data keuangan, persentase perubahan APBD, dan proyeksi dividen yang dimuat dalam naskah ini perlu dicocokkan dengan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD Kabupaten Siak, serta perusahaan terkait sebelum diterbitkan. Pernyataan narasumber hendaknya dipastikan kembali sesuai hasil konfirmasi dan rekaman wawancara.
