JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan rakyat. Sejumlah negara yang kaya akan minyak, gas, emas, dan mineral justru menghadapi konflik berkepanjangan, ketimpangan ekonomi, serta persoalan tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi bahan refleksi bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam persoalan serupa.
Pakar hukum internasional dan ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada kekayaan alam dan luas wilayahnya, tetapi juga pada persatuan bangsa, stabilitas politik, serta kemampuan pemerintah mengelola kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantor pusat partai oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, pada Senin (02/11/2026).
Menurut Sutan Nasomal, kemerdekaan Indonesia semestinya menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Namun, ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan, mulai dari beban pajak, pendapatan masyarakat yang belum memadai, tekanan terhadap dunia usaha, hingga kesenjangan penguasaan kekayaan nasional.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya kekayaan negeri sendiri. Negara harus hadir untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil, terutama oleh masyarakat kecil,” demikian inti pandangan yang disampaikan Sutan Nasomal.
Ia berharap pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama seluruh jajaran kabinetnya mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada kepentingan nasional.
Kemerdekaan Harus Menghadirkan Kesejahteraan
Sutan Nasomal mengajak masyarakat melihat perjalanan Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia terus berjuang membangun pemerintahan, memperkuat perekonomian, memperluas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan pembangunan Indonesia berlangsung di tengah persaingan geopolitik dunia yang sangat kuat. Ketika sejumlah negara mengembangkan teknologi militer, persenjataan nuklir, dan teknologi antariksa, Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, penerangan, teknologi, serta akses ekonomi di berbagai wilayah.
Sebagai gambaran, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957, satelit buatan pertama yang mengorbit Bumi. Sementara itu, Indonesia pada masa tersebut masih berjuang mengatasi keterbatasan pembangunan di berbagai daerah.
Perbedaan kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan betapa panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam mengejar ketertinggalan.
Meski demikian, Indonesia memiliki modal penting berupa persatuan nasional, kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, serta posisi strategis di kawasan Asia Tenggara.
“Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh potensi itu sudah benar-benar memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat? Inilah pekerjaan besar yang harus dijawab melalui kebijakan nyata, bukan sekadar janji,” menjadi pesan utama yang ditekankan dalam pandangan tersebut.
Mengapa Sejumlah Negara Afrika Terjebak dalam Konflik?
Dalam paparannya, Sutan Nasomal menyoroti sejumlah negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam besar, tetapi mengalami konflik bersenjata, perebutan kekuasaan, ketidakstabilan politik, dan ketimpangan ekonomi.
Ia menilai bahwa warisan kolonialisme, persaingan kepentingan geopolitik, perebutan sumber daya alam, perdagangan senjata, serta lemahnya institusi negara merupakan faktor-faktor yang patut diperhatikan dalam memahami konflik di kawasan tersebut.
Menurutnya, ketika kekayaan alam tidak dikelola secara transparan dan institusi pemerintahan tidak mampu menjamin keadilan, hasil sumber daya alam berpotensi hanya dinikmati kelompok tertentu. Sementara itu, masyarakat luas tetap menghadapi kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik.
Ia juga mengkritik praktik campur tangan pihak luar yang, dalam pandangannya, dapat memperburuk perpecahan apabila kepentingan ekonomi dan politik asing lebih diutamakan daripada perdamaian masyarakat setempat.
Namun, persoalan Afrika tidak dapat disamaratakan. Setiap negara memiliki sejarah, kondisi politik, dan penyebab konflik yang berbeda. Karena itu, pengalaman negara-negara tersebut perlu dipelajari secara cermat agar Indonesia dapat mengambil pelajaran yang tepat.
Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kekayaan alam tanpa tata kelola yang baik justru dapat menjadi sumber perebutan kepentingan. Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkuat kedaulatan ekonomi, menjaga persatuan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
Persaingan Geopolitik dan Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi
Sutan Nasomal turut menyoroti persaingan negara-negara besar dalam memperebutkan pengaruh ekonomi, politik, teknologi, dan militer di berbagai kawasan dunia.
Menurutnya, persaingan tersebut dapat memengaruhi negara-negara berkembang, khususnya yang memiliki sumber daya alam strategis. Kepentingan atas energi, mineral, jalur perdagangan, dan pasar senjata kerap menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional.
Ia menilai Indonesia harus mampu membaca perubahan geopolitik dengan cermat, tanpa terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap satu negara atau kekuatan tertentu.
Politik luar negeri yang bebas aktif, menurutnya, perlu dijalankan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menentukan arah pembangunan sendiri.
“Indonesia harus bersahabat dengan semua negara, tetapi kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa tidak boleh dikorbankan. Kerja sama internasional harus memberikan manfaat yang terukur bagi Indonesia,” demikian penekanan pandangannya.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan adanya kepentingan asing dalam konflik di suatu negara harus dinilai berdasarkan bukti, dokumen, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata melalui prasangka politik.
Freeport, Papua, dan Pelajaran dari Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam konteks Indonesia, Sutan Nasomal menyinggung pengelolaan sumber daya mineral di Papua, termasuk keberadaan tambang yang dioperasikan Freeport sejak era 1960-an.
Ia menilai bahwa pengelolaan kekayaan alam strategis harus selalu dievaluasi berdasarkan manfaat ekonomi bagi negara, penerimaan pemerintah, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, Indonesia perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kontrak, penerimaan negara, dan pembagian manfaat ekonomi harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan kebijakan yang transparan.
Kekayaan alam, lanjutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi munculnya ketimpangan atau konflik sosial yang berkepanjangan.
Aceh, Timor Timur, dan Papua: Pentingnya Menjaga Persatuan
Sutan Nasomal juga mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari berbagai konflik yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk konflik Aceh, proses lepasnya Timor Timur, serta persoalan keamanan dan politik di Papua.
Menurutnya, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga persatuan nasional sekaligus menyelesaikan persoalan daerah melalui pendekatan yang adil, dialogis, dan menghormati hak masyarakat.
Sejarah Timor Timur menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Indonesia. Pada 28 November 1975, FRETILIN mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut dari Portugal. Setelah itu, Timor Timur diintegrasikan ke Indonesia pada 1976.
Pada 30 Agustus 1999, mayoritas pemilih dalam jajak pendapat yang diselenggarakan di bawah naungan PBB memilih menolak otonomi khusus dalam Indonesia. Timor-Leste kemudian memperoleh kemerdekaan yang diakui secara internasional pada 20 Mei 2002.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan integrasi wilayah, identitas masyarakat, konflik bersenjata, dan diplomasi internasional dapat membawa konsekuensi besar bagi suatu negara.
Sementara itu, di Aceh, konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui kesepakatan damai yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya membutuhkan pendekatan keamanan, tetapi juga dialog politik, keadilan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di Papua, persoalan keamanan dan tuntutan politik juga memerlukan penanganan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan pembangunan berjalan adil, pelayanan publik semakin baik, serta masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menikmati hasil pembangunan.
Sutan Nasomal menegaskan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berjalan seiring dengan upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah.
Dugaan Kebocoran Ekonomi dan Praktik Under-Invoicing
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan kebocoran penerimaan negara akibat praktik perdagangan yang tidak transparan, termasuk under-invoicing.
Secara umum, under-invoicing merupakan praktik mencantumkan nilai transaksi dalam dokumen faktur lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya. Dalam perdagangan internasional, praktik tersebut dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak atau bea, maupun mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi lain.
Pada ekspor komoditas, misalnya, pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya berpotensi mengurangi penerimaan negara apabila berkaitan dengan kewajiban perpajakan atau pungutan yang relevan.
Sutan Nasomal mengemukakan perkiraan kerugian ekonomi Indonesia yang mencapai ratusan miliar dolar AS akibat berbagai praktik yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pelaporan perdagangan, termasuk under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing.
Dalam materi yang disampaikannya, disebutkan angka sekitar US$908 miliar untuk periode 1991–2024, atau diperkirakan setara dengan Rp15.000 triliun hingga Rp15.400 triliun.
Angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Penilaian terhadap kerugian negara harus merujuk pada metodologi, sumber penelitian, periode penghitungan, serta pembedaan antara arus keuangan ilegal, potensi kehilangan penerimaan pajak, dan kerugian negara yang telah dibuktikan secara hukum.
Karena itu, diperlukan kajian yang dapat diuji secara independen agar besaran kerugian dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara akurat.
Sutan Nasomal juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor pertambangan, perkebunan, minyak dan gas, serta komoditas ekspor lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem kepabeanan, transparansi harga ekspor, pertukaran data lintas negara, audit perusahaan, dan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi.
Ia menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten harus menjadi bagian dari upaya mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Korupsi dan Ketimpangan Harus Ditangani Secara Serius
Selain persoalan perdagangan internasional, Sutan Nasomal menyoroti korupsi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial.
Ia menyampaikan perkiraan kebocoran anggaran pemerintah yang menurutnya mencapai rata-rata Rp300 triliun per tahun. Jika angka tersebut dikalikan selama 35 tahun, hasil aritmetisnya mencapai Rp10.500 triliun.
Namun, angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan narasumber dan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai jumlah kerugian negara yang telah terbukti. Diperlukan data dan kajian yang jelas untuk memastikan cakupan, metode penghitungan, serta kemungkinan tumpang tindih antarkomponen kerugian.
Terlepas dari perdebatan mengenai angka, Sutan Nasomal menegaskan bahwa korupsi harus ditangani secara serius karena dapat mengurangi kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Ia mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, disertai pemulihan aset hasil kejahatan dan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme hukum.
Dalam pandangannya, hukuman harus memberikan efek jera, sementara proses peradilan tetap menjunjung tinggi bukti, asas praduga tak bersalah, dan kepastian hukum.
Ia juga meminta agar pengawasan anggaran diperkuat mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Presiden Prabowo Diharapkan Menghadirkan Perubahan Nyata
Sutan Nasomal berharap Presiden Prabowo Subianto bersama kabinetnya mampu menjawab persoalan ekonomi dan tata kelola yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, melainkan juga kemampuan negara meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, serta memberikan akses pelayanan publik yang berkualitas.
Ia menilai kebijakan perpajakan perlu dilaksanakan secara adil, transparan, dan proporsional. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian hukum serta iklim usaha yang sehat agar mampu bertahan, berkembang, dan menyerap tenaga kerja.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dari sumber daya alam dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Rakyat tidak cukup hanya diminta bersabar. Mereka membutuhkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Negara harus hadir memberikan kepastian, kesempatan berusaha, pekerjaan yang layak, dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan,” demikian pesan yang menjadi inti harapannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Persatuan dan Keadilan Menentukan Masa Depan Indonesia
Menutup keterangannya, Sutan Nasomal mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Namun, kekayaan alam dan besarnya jumlah penduduk harus didukung tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, pendidikan berkualitas, serta persatuan nasional.
Ia mengajak generasi muda agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan politik, ekonomi, dan kebangsaan. Masyarakat perlu meningkatkan literasi politik, memeriksa kebenaran informasi, serta berani mengawasi kebijakan publik melalui cara-cara yang sah dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, selama disampaikan berdasarkan fakta, tidak menyebarkan fitnah, dan tetap menghormati hukum.
Indonesia, lanjutnya, tidak boleh membiarkan kekayaan nasional menjadi sumber ketimpangan. Kekayaan tersebut harus dikelola untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.
“Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menghancurkan. Indonesia harus kuat karena persatuan, maju karena keadilan, dan sejahtera karena kekayaan negaranya dikelola secara bertanggung jawab. Masa depan bangsa ini berada di tangan generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” menjadi pesan penutup Sutan Nasomal.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, pemerhati pendidikan dan sosial kemasyarakatan, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID). (Red)
Catatan redaksi :
Sejumlah angka kerugian ekonomi dan dugaan kebocoran penerimaan negara dalam materi narasumber masih memerlukan verifikasi sumber serta metodologi. Penyebutan dugaan kepentingan asing dan pihak tertentu dalam konflik geopolitik juga perlu didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dinyatakan sebagai fakta.
