Pangkalan Kerinci – Polemik pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) versi Balai Seminai terus menuai kontroversi. Di tengah kebingungan masyarakat, suara pemuda IKTD Pelalawan mulai menguat, menyoroti kekacauan internal organisasi yang dinilai jauh dari nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan.
Nofri Hendra, pemuda aktif di lingkungan IKTD, menilai bahwa organisasi yang seharusnya menjadi rumah besar urang awak kini berada di ambang perpecahan akibat ulah segelintir pihak yang diduga membawa agenda pribadi dan politik.
“IKTD Pelalawan saat ini sudah jauh dari semangat awalnya. Dulu, kita bisa duduk bersama, berdiskusi, dan menyatukan pandangan. Tapi sekarang masyarakat disuguhi tontonan yang tidak elok, penuh manuver, bahkan diduga ditunggangi oleh kepentingan tertentu,” ujar Nofri Hendra, Sabtu (28/6/2025).
Ia menegaskan bahwa organisasi sebesar IKTD tidak boleh menjadi alat atau kendaraan politik siapa pun.
“Kami khawatir ada yang mengadu domba, memanfaatkan situasi ini demi agenda tertentu. IKTD bukan milik kelompok, apalagi tunggangan politik. Ini rumah besar urang awak di Kabupaten Pelalawan, jangan kotori dengan intrik,” tambahnya.
Selain itu, Nofri juga menekankan pentingnya menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan dan langkah organisasi.
“Kita ini berorganisasi, bukan kumpulan tanpa aturan. Maka segala tindakan, apalagi yang menyangkut pelantikan atau kepengurusan, wajib mengacu pada AD/ART. Itu sumber legalitas kita. Kalau tidak taat pada AD/ART, artinya kita sedang merusak rumah kita sendiri,” tegas Nofri.
Hal senada juga disampaikan oleh Musli Yagus, pemuda IKTD lainnya, yang secara tegas mengkritik pelaksanaan pelantikan yang dianggap sepihak dan mencoreng nama baik organisasi.
“Kami heran, kenapa tiba-tiba muncul pelantikan yang tidak melalui proses musyawarah dengan pihak-pihak yang sah. Di mana keterbukaan dan transparansi? Jangan jadikan organisasi ini seperti panggung sandiwara yang hanya menguntungkan segelintir orang,” kata Musli Yagus.
Musli juga mengingatkan agar tokoh-tokoh yang terlibat tidak menyeret pejabat daerah ke dalam konflik internal ini.
“Jangan libatkan Bupati, jangan bawa-bawa DPRD. Ini soal internal IKTD. Selesaikan dengan cara baik, jangan justru mempermalukan kita sendiri di hadapan publik,” tegasnya.
Kedua pemuda ini menyerukan agar seluruh pihak kembali ke jalan musyawarah dan mengedepankan aturan organisasi secara utuh demi menjaga marwah, persatuan, dan kehormatan masyarakat Tanah Datar yang ada di Kabupaten Pelalawan. (Jono)
