JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Meningkatnya perhatian terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah strategis dan terukur dalam menghadapi tantangan penanggulangan HIV/AIDS secara nasional.
Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan pelayanan kesehatan. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat.
“Jika angka kasus HIV/AIDS yang beredar mencapai ratusan ribu, pemerintah harus memberikan perhatian serius. Jangan menunggu persoalan semakin meluas baru mengambil tindakan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal H. Prabowo Subianto, diharapkan dapat menginstruksikan kementerian dan seluruh jajaran terkait untuk memperkuat gerakan nasional pencegahan HIV/AIDS hingga ke tingkat kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, 16 November 2026.
PENCEGAHAN HARUS MENJANGKAU SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa upaya pencegahan HIV/AIDS membutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah harus memperluas akses pemeriksaan HIV secara sukarela, menjaga kerahasiaan data pasien, menyediakan layanan konseling, serta memastikan masyarakat memperoleh pengobatan dan pendampingan tanpa diskriminasi.
Ia juga mendorong agar fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai titik strategis, termasuk kawasan transportasi umum seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dan terminal, dapat berperan aktif dalam memberikan informasi serta edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS.
“Jangan sampai masyarakat tidak memahami bagaimana HIV menular dan bagaimana cara mencegahnya. Edukasi harus dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan mudah dipahami. Kita membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan tenaga kesehatan, aparat keamanan, tokoh agama, pendidik, dan organisasi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Polri dan TNI dapat berperan sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam mendukung edukasi, menjaga keamanan kegiatan pelayanan kesehatan, serta membantu pencegahan peredaran narkotika dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, MUI dan tokoh lintas agama diharapkan turut mengambil bagian melalui pembinaan moral, pendidikan keluarga, penguatan nilai tanggung jawab, serta penyampaian pesan kesehatan yang tidak menghakimi masyarakat.
SEJUMLAH DAERAH DILAPORKAN MEMILIKI ANGKA KASUS YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Sebagai bahan perhatian publik, sejumlah angka kasus HIV/AIDS dari berbagai daerah yang disampaikan dalam bahan keterangan narasumber menunjukkan perlunya evaluasi dan verifikasi data secara nasional.
Beberapa angka yang disebutkan antara lain:
– Subang: 284 temuan kasus baru.
– Sidoarjo: 7.129 kasus terdata.
– Jawa Tengah: sekitar 22.000 kasus.
– Bogor: sekitar 2.000 kasus dalam periode lima tahun, dengan 619 temuan baru pada 2026.
– Bandung: sekitar 10.777 kasus.
– DKI Jakarta: sekitar 37.581 kasus.
– Banten: sekitar 2.288 kasus.
– Sumatera Selatan: hampir 1.000 kasus.
– Sumatera Barat: lebih dari 2.000 kasus.
– Sumatera Utara: lebih dari 2.300 kasus.
– Aceh: mendekati 1.000 kasus.
– Kalimantan Barat: lebih dari 500 kasus.
– Kalimantan Selatan: lebih dari 5.000 kasus.
– Kalimantan Timur: sekitar 10.000 kasus.
– Kalimantan Utara: sekitar 749 kasus.
– Sulawesi Selatan: sekitar 963 kasus.
– Sulawesi Tengah: sekitar 5.598 kasus.
– Sulawesi Tenggara: sekitar 386 kasus.
– Maluku: sekitar 9.955 kasus.
– Bali: sekitar 678 kasus.
– Nusa Tenggara Barat: sekitar 264 kasus.
– Nusa Tenggara Timur: sekitar 10.209 kasus.
– Papua: sekitar 26.271 kasus.
Narasumber menyebutkan bahwa angka-angka tersebut menjadi alasan perlunya perhatian lebih besar terhadap persoalan HIV/AIDS. Namun, seluruh angka tersebut perlu dicocokkan kembali dengan data resmi Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan masing-masing daerah, termasuk tahun pelaporan, kategori kasus, serta status kumulatif maupun temuan baru.
Prof. Sutan Nasomal juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap perkembangan HIV/AIDS di lingkungan institusi negara, termasuk TNI dan Polri, melalui pemeriksaan kesehatan yang sesuai prosedur, sukarela, rahasia, dan tidak diskriminatif.
ANGGARAN KESEHATAN HARUS MEMBERIKAN MANFAAT NYATA
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran kesehatan nasional yang disebut mencapai sekitar Rp114 triliun.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk untuk program pencegahan HIV/AIDS, pemeriksaan dan deteksi dini, ketersediaan obat antiretroviral (ARV), penguatan fasilitas kesehatan, serta edukasi kesehatan hingga wilayah terpencil.
Ia menegaskan bahwa HIV bukan penyakit yang boleh dijadikan alasan untuk mengucilkan atau mendiskriminasi seseorang. Dengan pengobatan antiretroviral yang tepat dan berkelanjutan, orang dengan HIV (ODHIV) dapat menjalani kehidupan produktif. Bahkan, seseorang yang mencapai kondisi viral load tidak terdeteksi tidak menularkan HIV melalui hubungan seksual (U=U).
Karena itu, menurutnya, pendekatan pemerintah harus mengutamakan pencegahan, pengobatan, tanggung jawab individu, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan, bukan melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
TARGET INDONESIA BEBAS AIDS HARUS MENJADI GERAKAN BERSAMA
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah dapat menyusun langkah percepatan penanggulangan HIV/AIDS dengan target yang terukur menuju 2030 dan 2035.
Ia mendorong adanya koordinasi nasional yang melibatkan Presiden, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, pemerintah daerah, MUI, tokoh lintas agama, serta organisasi kemasyarakatan.
“Jangan biarkan persoalan HIV/AIDS menjadi beban masyarakat yang terus berulang. Negara harus hadir melalui kebijakan yang tepat, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, edukasi yang benar, dan pengawasan yang bertanggung jawab. Kita ingin masyarakat Indonesia terlindungi, mendapatkan informasi yang benar, serta memiliki kesempatan hidup sehat dan produktif,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ia berharap gerakan nasional pencegahan HIV/AIDS tidak berhenti sebatas imbauan, melainkan diwujudkan dalam program nyata, terkoordinasi, transparan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)
NARASUMBER :
Prof.Dr.Sutan Nasomal,S.H.,M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)
Rektor UBNB
Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass



















