KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 15:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RIAU | PELALAWAN | PALAS | Buserinvestigasi24.com

Dugaan penganiayaan, intimidasi, hingga penguasaan sepeda motor milik Jono.Ms yang terjadi Pada hari kamis malam Tgl 12/11/2026 pukul 09:00 hingga pukul 03:00 Wib di pasar desa palas yang di lakukan oleh “Agus Setiawan” kini menjadi persoalan hukum yang menuntut perhatian serius aparat penegak hukum (APH). Kuasa hukum Jono, Azwar Alimin Musa, S.H., mendesak agar seluruh rangkaian peristiwa tersebut diperiksa secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Senin (16/11/2026).

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada selembar surat perdamaian yang mencantumkan kewajiban pembayaran sebesar Rp;15 juta. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: bagaimana dugaan kekerasan terjadi, dalam kondisi apa surat tersebut ditandatangani, siapa saja yang berada di lokasi, dan atas dasar hukum apa sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono dikuasai pihak lain?

JANGAN SAMPAI TANDA TANGAN MENUTUPI PERTANYAAN TENTANG DUGAAN KEKERASAN!

Kuasa hukum jono Azwar Alimin Musa,S.H., menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengabaikan keberadaan surat perdamaian. Namun, menurutnya, dokumen tersebut harus diperiksa berdasarkan proses pembentukannya, bukan semata-mata dilihat dari keberadaan tanda tangan.

Berdasarkan keterangan klien dan rekaman percakapan yang telah dipelajari, terdapat sejumlah bagian yang menurut pihak kuasa hukum perlu didalami penyidik.

Dari hasil rekaman HP jono tersebut, terdengar suara “Agus Setiawan” menyampaikan keberatannya:

(“Aku enggak terima.” Terdengar pula pernyataan, “Kalau kau tidak pegang uang duduk dulu saja kau di sini” dan “Tidak usah kau ke mana-mana ujar agus menekan jono.”)

Pernyataan tersebut perlu diperiksa secara utuh dengan mempertimbangkan konteks percakapan, situasi di lokasi, serta keterangan orang-orang yang hadir. Jono juga disebut mengeluhkan rasa sakit dan pembengkakan pada bagian kepala setelah dugaan pemukulan oleh agus setiawan namun agus setiawan tetap tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap menekan dan mengintimidasi jono.

“Pertanyaan kami sederhana, apakah seseorang yang berada dalam kondisi diduga mengalami kekerasan benar-benar mempunyai kebebasan untuk menyetujui kewajiban pembayaran Rp;15 juta? Jangan hanya melihat tanda tangannya. Periksa bagaimana proses tanda tangan itu diperoleh,” tegas Azwar. Menurutnya, penyidik harus menguji apakah persetujuan diberikan secara sadar dan sukarela atau terdapat tekanan yang memengaruhi kehendak Jono.

MOTOR DIRUSAK DAN DIKUASAI, DASAR HUKUMNYA HARUS DIBUKA!

Persoalan berikutnya adalah penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono dan merusak nya. Azwar mempertanyakan dasar penguasaan kendaraan tersebut, terlebih berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihaknya, istilah motor sebagai “jaminan” muncul dari pihak A.S., bukan atas inisiatif Jono yang secara sukarela menawarkan kendaraannya.

“Jangan sampai barang milik seseorang dikuasai begitu saja hanya karena muncul tuntutan pembayaran. Kami meminta penjelasan mengenai dasar persetujuan, siapa yang berwenang, serta apa dasar hukum penguasaan kendaraan tersebut,” ujar azwar kepada awak media. Pihak kuasa hukum meminta agar kendaraan tidak dijual, digadaikan, dialihkan, atau dipindahtangankan sebelum persoalan kepemilikan dan dasar penguasaannya memperoleh kejelasan.

Penyidik juga perlu memeriksa siapa yang sekarang menguasai kendaraan, di mana kendaraan tersebut berada, bagaimana kendaraan berpindah tangan, serta apakah terdapat bukti penyerahan dan persetujuan yang sah.

KUASA HUKUM INGATKAN: KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU, DUGAAN PIDANA HARUS DIUJI!

Azwar menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menilai peristiwa ini berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Beberapa ketentuan yang relevan untuk diuji berdasarkan fakta dan alat bukti antara lain:

1. Pasal 466 ayat (1) KUHP: Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III, yakni Rp;50 juta. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling lama 5 tahun sebagaimana ayat (2).

2. Pasal 448 ayat (1) KUHP: Pemaksaan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II, yakni Rp;10 juta.

3. Pasal 446 KUHP: Perampasan kemerdekaan orang secara melawan hukum diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama 9 tahun.

4. Pasal 482 ayat (1) KUHP: Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Baca Juga:  PROF.DR.SUTAN NASOMAL : RAKYAT INDONESIA APRESIASI LANGKAH PRESIDEN PRABOWO BERANTAS KORUPSI, HUKUM BERAT HARUS DITEGAKKAN

Penerapan pasal-pasal tersebut tentu harus berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, hasil pemeriksaan, serta alat bukti yang sah. Bukan berarti seluruh pasal tersebut otomatis terbukti hanya karena terdapat perselisihan dan penguasaan kendaraan.

Adapun nilai denda kategori II, III, dan IV masing-masing adalah Rp10 juta, Rp50 juta, dan Rp200 juta berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023.

APH JANGAN HANYA MENCATAT LAPORAN, TETAPI HARUS MENGUNGKAP SELURUH RANGKAIAN PERISTIWA!

Sorotan kini tertuju kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang menangani perkara ini.

Publik berhak memperoleh kepastian bahwa laporan dugaan kekerasan diperiksa secara profesional, tanpa keberpihakan, tanpa tekanan, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun.

Azwar meminta penyidik tidak hanya memeriksa satu sisi peristiwa, tetapi juga mendalami:

– Dugaan pemukulan dan kondisi fisik Jono setelah kejadian.

– Hasil pemeriksaan medis atau visum et repertum apabila tersedia.

– Rekaman percakapan secara utuh beserta keaslian dan konteksnya.

– Identitas dan keterangan seluruh orang yang berada di lokasi.

– Proses penyusunan dan penandatanganan surat perdamaian.

– Asal-usul tuntutan pembayaran Rp15 juta.

– Dasar penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi.

– Pihak yang menguasai kendaraan dan kondisi kendaraan saat ini.

“Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada surat perdamaian, sementara dugaan kekerasan, tekanan, dan penguasaan kendaraan tidak diperiksa secara mendalam. Kami meminta penyidik menjawab setiap persoalan berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegasnya.

SURAT PERDAMAIAN BUKAN ALASAN UNTUK MENGHENTIKAN PEMERIKSAAN FAKTA

Menurut Azwar, surat perdamaian harus dinilai berdasarkan keabsahan persetujuan dan substansi kesepakatannya. Dalam hukum perdata, Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau penipuan. Karena itu, apabila terdapat dugaan tekanan atau paksaan ketika surat tersebut ditandatangani, keadaan tersebut patut diperiksa dan diuji menurut hukum.

Keberadaan dokumen perdamaian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi. Persoalan mengenai akibat hukum surat tersebut juga harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

KUASA HUKUM: KAMI TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN, KAMI MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM!

Azwar Alimin Musa, S.H., menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal hak-hak hukum Jono melalui mekanisme yang tersedia.

“Kami tidak meminta klien kami diistimewakan. Kami juga tidak meminta siapa pun langsung dinyatakan bersalah. Yang kami minta adalah proses hukum yang adil. Jika ada dugaan penganiayaan, periksa. Jika ada dugaan pemaksaan, dalami. Jika kendaraan dikuasai tanpa dasar hukum yang sah, ungkap dasar penguasaannya,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut bersedia memberikan keterangan secara jujur kepada penyidik. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan uang Rp;15 juta. Ada persoalan keselamatan seseorang, kebebasan memberikan persetujuan, kepemilikan barang, dan penghormatan terhadap supremasi hukum.

PERTANYAAN TERAKHIR UNTUK APARAT PENEGAK HUKUM: APAKAH SELURUH FAKTA AKAN DIBUKA ATAU HANYA SEBAGIAN YANG DIPERIKSA?

Kini yang ditunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata dan penjelasan berdasarkan proses hukum.

Apakah dugaan kekerasan akan diperiksa melalui bukti medis dan keterangan saksi? Apakah surat perdamaian akan diuji proses pembuatannya? Apakah keberadaan sepeda motor akan ditelusuri hingga jelas siapa yang menguasainya dan atas dasar apa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara profesional oleh aparat yang berwenang.

Hukum tidak boleh berhenti pada selembar kertas, dan penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh tekanan dalam bentuk apa pun. Keadilan bukan soal siapa yang paling kuat, paling banyak, atau paling lantang. Keadilan harus ditentukan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. (Tim Redaksi)

Catatan Redaksi :

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan Azwar Alimin Musa,S.H., Sebagai kuasa hukum jono dan informasi yang disampaikan kepada redaksi. Dugaan terhadap pihak Agus Setiawan belum merupakan kesimpulan hukum atau putusan pengadilan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Agus Setiawan maupun pihak terkait lainnya secara proporsional sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Berita Terkait

KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!
PROF. DR. SUTAN NASOMAL: TEMUAN 570 RIBU KASUS HIV/AIDS JADI PERINGATAN SERIUS, MENKES DIMINTA PERKUAT PENCEGAHAN NASIONAL BERSAMA POLRI, TNI, DAN TOKOH AGAMA
KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN
KUASA HUKUM PPWI PUSAT : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN
KETUA DPD PPWI PELALAWAN: KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN!
KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN!
KETUA ADVOKAT MUDA INDONESIA PROF.DR.KH, SUTAN NASOMAL, SPdI ,S.E, S.H, M,H. LLB, LLM, PhD, C.F.L.E, C.L.A~ & REKAN : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN
KETUM PPWI MENGUTUK KERAS TINDAKAN KEKERASAN “AGUS SETIAWAN” KEPADA WARTAWAN “J” DI PASAR DESA PALAS DAN MEMINTA KAPOLRES PELALAWAN UNTUK BERTINDAK TEGAS DAN USUT SAMPAI TUNTAS!!! 
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:31

KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?

Senin, 16 November 2026 - 15:03

KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!

Senin, 16 November 2026 - 13:17

PROF. DR. SUTAN NASOMAL: TEMUAN 570 RIBU KASUS HIV/AIDS JADI PERINGATAN SERIUS, MENKES DIMINTA PERKUAT PENCEGAHAN NASIONAL BERSAMA POLRI, TNI, DAN TOKOH AGAMA

Minggu, 15 November 2026 - 15:13

KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN

Minggu, 15 November 2026 - 15:07

KUASA HUKUM PPWI PUSAT : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN

Minggu, 15 November 2026 - 14:57

KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN!

Minggu, 15 November 2026 - 14:52

KETUA ADVOKAT MUDA INDONESIA PROF.DR.KH, SUTAN NASOMAL, SPdI ,S.E, S.H, M,H. LLB, LLM, PhD, C.F.L.E, C.L.A~ & REKAN : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN

Minggu, 15 November 2026 - 14:47

KETUM PPWI MENGUTUK KERAS TINDAKAN KEKERASAN “AGUS SETIAWAN” KEPADA WARTAWAN “J” DI PASAR DESA PALAS DAN MEMINTA KAPOLRES PELALAWAN UNTUK BERTINDAK TEGAS DAN USUT SAMPAI TUNTAS!!! 

Berita Terbaru