SUMUT | BATU BARA | Buserinvestigasi24.com
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan warga, aspek lingkungan, serta dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menanggapi persoalan banjir yang kembali melanda masyarakat Desa Gambus Laut, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal dalam menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Sabtu (12/09/2026). Menurut Prof. Sutan, pemerintah tetap harus mendorong pembangunan, namun setiap proyek yang dibiayai APBN maupun APBD harus dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
«“Pembangunan pada prinsipnya sangat baik dan harus kita dukung. Tetapi apabila suatu pekerjaan penataan sungai yang menggunakan anggaran negara justru diduga berkaitan dengan persoalan banjir yang berdampak kepada masyarakat, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Harus ada pemeriksaan yang objektif dan penyelesaian yang memberikan kepastian kepada warga,” tegasnya.»
Penyebab Banjir Harus Dipastikan Secara Objektif
Prof. Sutan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Batubara segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi di Desa Gambus Laut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan secara teknis apakah banjir yang terjadi semata-mata disebabkan faktor alam atau terdapat faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan penataan maupun pembendungan aliran Sungai Dalu-Dalu. Pemeriksaan tersebut, kata dia, dapat mencakup kondisi aliran sungai, sistem drainase, perubahan kontur dan arah aliran air, desain bangunan pengendali sungai, spesifikasi pekerjaan, hingga pelaksanaan konstruksi di lapangan.
«“Gubernur Sumatera Utara harus mendorong jajaran terkait bersama Pemerintah Kabupaten Batubara turun langsung ke lapangan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak dari pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat,” ujarnya.»
Ia menilai, pemeriksaan lapangan harus dilakukan secara transparan dan berbasis data sehingga kesimpulan mengenai penyebab banjir tidak dibangun berdasarkan asumsi atau tuduhan sepihak.
Warga Terdampak Perlu Didata
Selain mencari penyebab banjir, Prof. Sutan juga mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk rumah, lahan, harta benda maupun aktivitas ekonomi warga yang mengalami kerugian.
Apabila berdasarkan hasil verifikasi resmi ditemukan adanya hubungan antara kerugian masyarakat dengan pelaksanaan suatu pekerjaan pemerintah, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Yang paling penting sekarang adalah warga mendapatkan perhatian. Pemerintah harus mengetahui siapa yang terdampak, seberapa besar dampaknya, dan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memulihkan kondisi mereka,” katanya.
Namun, Prof. Sutan mengingatkan agar dugaan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan konstruksi tidak langsung diarahkan sebagai tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang memadai.
«“Kalau hasil pemeriksaan teknis, audit, maupun proses hukum nantinya menemukan adanya kelalaian, pelanggaran kontrak atau unsur lain yang memenuhi ketentuan pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi semuanya harus berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang objektif,” tegasnya.»
Pemprov Sumut dan Pemkab Batubara Jangan Saling Menunggu
Lebih lanjut, Prof. Sutan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batubara tidak saling menunggu dalam merespons persoalan tersebut. Ia mendorong adanya langkah terpadu berupa pengecekan kondisi sungai, evaluasi pekerjaan, penanganan dampak banjir, pendataan warga terdampak, serta penyusunan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Jangan hanya melihat pembangunan dari besarnya anggaran dan bentuk fisiknya. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat merasakan manfaat dan mendapatkan rasa aman. Kalau warga mengalami persoalan, pemerintah harus hadir memberikan solusi,” ujarnya.
Prof. Sutan juga mendorong instansi berwenang melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan proyek serta hasil pemeriksaan lapangan.
Menurutnya, keterbukaan terhadap aspek-aspek tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan dapat diketahui secara objektif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Pembangunan Harus Memberikan Manfaat, Bukan Menambah Beban Warga
Persoalan banjir di Desa Gambus Laut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab kejadian sekaligus langkah konkret pemerintah dalam mengatasi dampak dan mencegah terulangnya persoalan serupa. Prof. Sutan menegaskan bahwa pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang bertanggung jawab.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi keselamatan dan kepentingan masyarakat tidak boleh diabaikan. Negara hadir melalui pembangunan, dan kehadiran negara itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
Narasumber :
Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom
