JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Persoalan penerimaan pajak negara kembali menjadi perhatian di tengah keluhan masyarakat mengenai melemahnya daya beli dan semakin beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan agar lebih berkeadilan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok masyarakat. Kamis (8 Oktober 2026).
Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Menurut Sutan, kebijakan perpajakan semestinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Di era kemajuan teknologi dan ekonomi seperti sekarang, pemerintah bersama para pakar yang membidangi perpajakan perlu meninjau kembali kebijakan pajak yang bersumber dari masyarakat. Harus ada keberpihakan berdasarkan kemampuan ekonomi.
Masyarakat miskin, menengah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi tentu tidak dapat diperlakukan dengan beban yang sama,” ujar Sutan.
Penerimaan Pajak Besar, Mengapa Beban Rakyat Masih Berat?
Sutan menyoroti besarnya penerimaan pajak negara yang menurutnya perlu diikuti dengan kebijakan yang benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya, ia merujuk pada data penerimaan pajak yang disampaikan pemerintah melalui konferensi pers APBN KiTa. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan pajak disebut mencapai sekitar Rp1.409 triliun, atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan, dan setara dengan sekitar 59,8 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sutan juga menyoroti rencana target penerimaan pajak pemerintah pada 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp2.593 triliun.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika penerimaan negara dari pajak terus meningkat, masyarakat kecil justru banyak yang mengeluhkan semakin beratnya memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan negara tersebut benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang mendorong kesejahteraan,” katanya.
Keluhan Masyarakat: Daya Beli Melemah
Sutan mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang dinilai semakin sulit. Ia menyebut sebagian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, kini kesulitan mendapatkan pekerjaan maupun peluang usaha. Bahkan, menurutnya, sebagian masyarakat terpaksa menggunakan tabungan yang sebelumnya dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Banyak masyarakat kecil yang menyampaikan kepada saya bahwa kondisi ekonomi saat ini terasa semakin berat. Tabungan yang sebelumnya menjadi pegangan sudah habis untuk bertahan hidup. Sementara peluang usaha dan sumber penghasilan baru semakin sulit ditemukan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi pedagang pasar tradisional yang disebut mengalami penurunan omzet akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Menurut Sutan, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang pasar, pekerja informal, hingga sektor transportasi berbasis aplikasi.
Tarif Listrik dan BBM Perlu Dikaji
Dalam kesempatan tersebut, Sutan juga mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali komponen biaya energi yang harus ditanggung masyarakat.
Ia berpendapat tarif listrik perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Menurut saya, pemerintah perlu mengkaji kemungkinan penurunan tarif listrik, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Energi merupakan kebutuhan dasar. Jangan sampai biaya listrik justru semakin mempersempit ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Selain listrik, ia juga meminta pemerintah memperhatikan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), karena biaya energi menurutnya memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“BBM harus tersedia dengan harga yang terjangkau dan stok yang memadai. Kalau biaya transportasi dan distribusi tinggi, pada akhirnya masyarakat juga yang menerima dampaknya melalui harga barang dan jasa,” katanya.
Nasib Ojol dan Pekerja Informal
Sutan juga menyinggung kondisi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol), yang menurutnya menghadapi tantangan berat akibat persaingan, biaya operasional, dan menurunnya daya beli mmasyarakat Ia mengaku menerima keluhan mengenai rendahnya pendapatan sebagian pengemudi ojol yang dinilai tidak lagi sebanding dengan kebutuhan hidup dan biaya operasional.
“Kalau pendapatan harian hanya cukup untuk sebagian kecil kebutuhan, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga, membayar kebutuhan rumah tangga, bahan bakar, cicilan, dan kebutuhan lainnya? Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Jangan Sampai Pajak Menjadi Beban yang Memperlebar Kesenjangan Sutan menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kewajiban masyarakat membayar pajak. Namun, menurutnya, sistem perpajakan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.
Ia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda semestinya mendapatkan perlakuan yang proporsional.
“Pajak tetap diperlukan untuk membiayai pembangunan negara. Tetapi jangan sampai kebijakan pajak justru memperberat masyarakat yang sudah berada dalam kondisi sulit. Prinsip keadilan harus menjadi dasar,” jelasnya.
Ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dan belanja negara dapat benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Serukan Perhatian Bersama
Sutan mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, ekonom, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap persoalan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat keberhasilan dari sisi meningkatnya penerimaan negara, tetapi juga harus mengukur apakah masyarakat semakin sejahtera atau justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Jangan sampai negara berhasil meningkatkan penerimaan, tetapi rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar uang yang masuk ke kas negara, tetapi juga seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Sutan.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal, perpajakan, energi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pertumbuhan penerimaan negara dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Narasumber :
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional dan Ekonom; Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates; Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, SH., MH.; Rektor Universitas Bangsa Negara Berdaya (UBNB); Rektor STIA-STIH Pronass; Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus; serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus.
