Jambi | Buserinvestigasi24.com
Sebuah peristiwa yang menimbulkan tanda tanya besar dialami oleh tim investigasi Media Tipikornews pada Senin, 19 Januari 2026. Saat tengah menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, awak media tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai pejabat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Kejadian ini menimbulkan dugaan kuat adanya pencatutan nama institusi kepolisian untuk tujuan yang tidak jelas.
Peristiwa bermula sekitar pukul 09.27 WIB. Saat itu, tim investigasi Tipikornews sedang melakukan koordinasi terkait rencana pemberitaan di ruang kerja Dinas Pendidikan Jambi. Tiba-tiba, sebuah nomor telepon yang tidak dikenal mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, lalu melakukan panggilan telepon berkali-kali secara berurutan.
Dalam pesan awal, sang penelepon mengaku bernama Armansyah, yang disebut-sebut menjabat sebagai Kepala Subdivisi Tindak Pidana Tertentu (Kasubdit Tipiter) Polda Jabar. Namun, karena awak media sedang berada dalam pertemuan penting bersama pihak Dinas Pendidikan dan beberapa unsur terkait di kompleks kantor Gubernur Jambi, tiga kali panggilan telepon dari nomor tersebut tidak sempat dijawab.
Setelah pertemuan selesai, pihak Tipikornews melakukan panggilan balik untuk mengonfirmasi maksud dan tujuan penelepon. Percakapan berlangsung sekitar 15 menit. Anehnya, sosok yang mengaku sebagai “Armansyah” tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah kerja atau urusan kepolisian di Jambi. Sebaliknya, ia justru menyinggung persoalan yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Secara spesifik, ia menanyakan kronologi kejadian pengejaran terhadap Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Karawang. Ketua DPC PPWI Karawang sebelumnya memang melaporkan bahwa dirinya dikejar oleh dua orang oknum yang diduga terkait dengan gudang pengoplosan LPG.
“Alhamdulillah, belum ada kontak fisik; hanya ketika saya mendekati gudang oplosan LPG tersebut, saya langsung dikejar oleh dua orang oknum gudang LPG oplosan tersebut,” jelas Ketua DPC PPWI Karawang dalam keterangannya.
Menanggapi hal itu, tim investigasi Tipikornews menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kasus tersebut bukan tanpa dasar. “Kami menaikkan berita tersebut karena benar-benar peduli terhadap sesama jurnalis yang dinilai telah diintervensi oleh oknum yang diduga sengaja membekingi aktivitas gudang oplosan LPG di wilayah Karawang,” ujar salah satu anggota tim investigasi.
Kejanggalan semakin terasa ketika orang yang mengaku sebagai Kasubdit Tipiter Polda Jabar mulai mendesak agar diberikan nomor kontak langsung Ketua DPC PPWI Karawang. Permintaan ini dianggap sensitif dan berpotensi membahayakan korban.
Pihak Tipikornews dengan tegas menolak memberikan data pribadi tersebut. “Saya jawab dengan tegas kepada pihak tersebut: ‘Maaf, untuk nomor kontak korban maupun informasi lebih lanjut, nanti saya konfirmasikan dulu di grup komunikasi PPWI Nasional serta akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sah di wilayah Karawang’,” jelas perwakilan tim investigasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi Tipikornews belum dapat memastikan apakah penelepon benar-benar pejabat sah dari Polda Jabar atau hanya oknum yang mencoba melakukan intimidasi dengan mencatut nama institusi kepolisian.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rekan-rekan media dan seluruh anggota PPWI di Indonesia, Tipikornews menghimbau agar insan pers tetap waspada terhadap modus serupa, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti mafia pengoplosan bahan bakar minyak dan gas LPG.
“Kita harus selalu memastikan kredibilitas setiap pihak yang menghubungi kita terkait kasus investigasi; jangan sampai informasi penting maupun data korban jatuh ke tangan yang salah,” tegas redaktur utama Tipikornews dalam siaran pers resmi.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, turut memberikan peringatan keras terkait kejadian ini. Menurutnya, masyarakat harus berhati-hati terhadap modus pencatutan nama institusi resmi.
“Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, walaupun yang bersangkutan mengaku dari pihak Kepolisian atau instansi resmi lainnya. Sebaiknya minta surat resmi saja ketika diundang atau ingin bertemu,” ujar Wilson Lalengke.
Wilson menekankan bahwa praktik pencatutan nama aparat atau lembaga negara sering digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, atau bahkan mengelabui masyarakat. Karena itu, kewaspadaan menjadi kunci agar tidak terjebak dalam intimidasi maupun penipuan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap aparat resmi memiliki prosedur dan mekanisme formal dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun media, sehingga tidak seharusnya menggunakan cara-cara yang mencurigakan.
Kasus dugaan pencatutan nama Kasubdit Tipiter Polda Jabar ini menjadi peringatan penting bagi dunia pers dan masyarakat luas. Insan media, khususnya yang sedang menangani kasus sensitif, harus selalu menjaga integritas dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Sementara masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada panggilan telepon dari nomor tak dikenal, meski mengaku dari institusi resmi.
Dengan adanya peringatan dari PPWI dan investigasi yang dilakukan Tipikornews, diharapkan publik semakin waspada terhadap modus-modus manipulatif yang berpotensi merugikan. Transparansi, kehati-hatian, dan solidaritas antarjurnalis menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi yang benar. (Jono.Ms)
