RIAU | SIAK | Buserinvestigasi24.com
Jeritan mencari keadilan kembali terdengar dari kawasan perkebunan sawit di kawasan Jalan Lintas Maredan–Simpang Beringin seikijang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, propinsi riau, tepatnya di areal PT.MSSP. Seorang warga, “Firman Jaya Lase”, bersama istrinya, “Diana Rohani Laia”, mengaku menjadi korban dugaan perampasan dua unit sepeda motor serta pembatasan kebebasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang disebut berada di bawah koordinasi “Amarones Nduru”, sebagai Ketua Rombongan (KR) di PT.MSSP yang berdomisili di afdeling 3.
Kasus yang kini menjadi perbincangan di tengah masyarakat itu memunculkan pertanyaan serius tentang penegakan hukum, perlindungan hak warga negara, dan dugaan tindakan di luar kewenangan yang, apabila terbukti benar, berpotensi masuk ke ranah pidana.
Menurut keterangan yang disampaikan korban, peristiwa itu bermula pada 6 Juni 2026 ketika Firman Jaya Lase menerima permintaan bantuan untuk menjemput seorang ibu dan anak yang disebut ingin keluar dari lingkungan perusahaan.
Berbekal izin dari pemilik kendaraan, Firman bersama istrinya menggunakan dua unit sepeda motor, yakni Honda Verza warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BM 5695 IV (STNK & BPKB) lengkap dan Honda Beat Street warna silver tahun 2022 dengan nomor polisi BM 2064 CAA (STNK & BPKB) lengkap.dugaan sementara kedua motor ini masih disimpan dirumah mamaknya “Amarones Nduru Cs” di afdeling 02 PT.MSSP.
Namun perjalanan yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pertolongan kepada sesama, menurut pengakuan korban, justru berubah menjadi peristiwa yang hingga kini masih membekas dalam ingatan mereka.
Dicegat Puluhan Orang, Motor Diduga Dikuasai Secara Paksa
Korban mengaku bahwa setelah berhasil mengantar keluarga tersebut keluar dari lingkungan perusahaan, mereka dicegat oleh sekelompok orang suruhan “Amarones Nduru”, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 20 orang lebih.
Di lokasi itu, menurut pengakuan korban, Amarones Nduru mempertanyakan keterlibatan mereka dalam membantu membawa keluarga pekerja keluar dari area perusahaan PT.MSSP.
Tak lama kemudian, korban mengaku dipaksa kembali masuk ke lingkungan perusahaan. Dua unit kendaraan yang mereka gunakan disebut dibawa dan dikuasai secara paksa oleh kelompok “Amarones Nduru Cs”,
Hingga berita ini ditulis, korban mengaku kedua kendaraan tersebut belum dikembalikan hingga saat ini. Jika keterangan ini terbukti benar, publik menilai tindakan tersebut bukan lagi persoalan internal perusahaan, melainkan dugaan pelanggaran hukum yang harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Istri Korban Mengaku Tidak Bebas Selama Tiga Hari
Tidak hanya kehilangan penguasaan atas kendaraan yang digunakan, Diana Rohani Laia juga mengaku tidak bebas meninggalkan lokasi selama tiga hari tiga malam.
Pengakuan tersebut menjadi bagian yang paling menyita perhatian publik.
Sebab dalam negara hukum, kebebasan seseorang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun tanpa dasar hukum yang sah dan jelas.
Apabila benar terjadi pembatasan kebebasan sebagaimana yang disampaikan korban, maka persoalan ini berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana yang serius.
Publik Bertanya: Siapa yang Memberi Kewenangan?
Kasus ini memunculkan pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat siak
Siapa yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk menahan warga sipil?
Siapa yang memberi hak untuk menguasai kendaraan milik orang lain tanpa proses hukum?
Apakah ada dasar hukum, surat resmi, atau kewenangan yang sah atas tindakan tersebut?
Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk melakukan penahanan maupun penyitaan barang diatur secara ketat oleh undang-undang dan hanya dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai prosedur hukum.
Karena itu, masyarakat menilai seluruh fakta dan keterangan yang muncul harus diuji secara objektif melalui penyelidikan resmi.
Potensi Pasal Pidana yang Dapat Didalami Apabila dugaan yang disampaikan korban terbukti melalui proses hukum, aparat dapat mendalami sejumlah ketentuan pidana, antara lain:
Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang.
Ancaman pidana: 8 tahun penjara.
>Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.
>Ancaman pidana: 9 tahun penjara atau lebih dalam keadaan tertentu.
>Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman atau kekerasan.
>Ancaman pidana: 9 tahun penjara.
>Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ancaman pidana: 5 tahun 6 bulan penjara.
Penerapan pasal-pasal tersebut tentunya harus berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, keterangan saksi, serta proses hukum yang objektif dan profesional.
Warga Desak Polisi Bertindak Cepat
Kasus ini memicu reaksi keras dari sejumlah warga yang meminta aparat penegak hukum khususnya polres siak dan polsek kerinci kanan agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan.
Masyarakat berharap agar kepolisian tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut karena dapat menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah publik.
Warga mendesak agar polisi segera:
>Memanggil seluruh pihak yang disebut dalam laporan.
>Memeriksa keberadaan dua unit kendaraan yang dipersoalkan.
>Mengumpulkan keterangan saksi-saksi.
>Menelusuri bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian.
>Menentukan ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan fakta hukum yang ada.
Dampak Sosial: Ketakutan di Tengah Masyarakat
Terlepas dari hasil akhir proses hukum nantinya, kasus ini telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Warga khawatir apabila dugaan tindakan semacam ini tidak ditangani secara serius, maka akan muncul rasa takut untuk membantu sesama, takut menyampaikan keluhan, bahkan takut memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.
Kondisi seperti ini dapat merusak hubungan sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya memberikan perlindungan hukum.
Keadilan Tidak Boleh Terkubur di Balik Kebun Sawit Kasus yang diungkap “Firman Jaya Lase” dan “Diana Rohani Laia” kini menjadi ujian bagi aparat penegakan hukum di daerah siak.
Publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap fakta secara terang benderang dan profesional. Jika dugaan tersebut tidak benar, maka proses hukum akan memberikan kejelasan dan memulihkan nama baik pihak yang dituduhkan. Namun apabila dugaan itu terbukti benar, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sebab dalam negara hukum, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mengambil hak milik warga atau membatasi kebebasan seseorang tanpa dasar hukum yang sah.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan dari pihak yang mengaku sebagai korban dan hasil penelusuran tim Awak media Buserinvestigasi24.com di lapangan dan Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pihak Amarones Nduru, PT.MSSP, maupun pihak terkait lainnya memiliki hak jawab dan hak klarifikasi atas pemberitaan ini.
