“JAGOAN DARI PASAR PALAS!NEKAD MENGHANTAM!, MERAMPAS! & MEMERAS WARTAWAN J! KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : “JEBAKAN, PERSEKONGKOLAN & SANDIWARA SUAMI-ISTRI” WAJIB DI UNGKAP, FACEBOOK JADI BUKTI! (“Aku datang sayang”)πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 06:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Menikmati MLM Minggu tanpa adegan romantis”πŸ™ƒπŸ™ƒ

#kopi

#esse

#malamminggu

Agus Setiawan Berkomentar dengan Sangat Bahagia!

(“Aku datang sayang”) πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί

RIAU | PELALAWAN | PALAS | Buserinvestigasi24.com

Pada hari kamis malam Tgl 12/11/2026 pukul 09:00 hingga pukul 03:00 Wib Dugaan tindakan penganiayaan, intimidasi, ancaman kekerasan, serta perampasan sepeda motor yang dialami seorang wartawan berinisial “J” di Desa Pasar Palas, Kabupaten Pelalawan, menjadi perhatian serius dan Sorotan Tajam Ketua Satgasus KPK Tipikor Propinsi Riau Mas Julianto yang mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh rangkaian kejadian secara objektif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Rabu (18/11/2026).

BERAWAL DARI UNDANGAN, BERUJUNG DUGAAN KEKERASAN

Berdasarkan keterangan J, peristiwa bermula ketika dirinya menghadiri kegiatan kampanye kepala desa di kawasan Pasar Palas. Dalam kegiatan tersebut, J bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, istri Agus Setiawan.

J mengaku sempat diajak berkunjung ke rumah Sunenti, tetapi menolak dengan keras karena merasa tidak pantas berkunjung ke rumah pasangan suami istri tanpa mempertimbangkan situasi keluarganya. Menurut pengakuan J, Fitri kemudian mengarahkan agar pertemuan dilakukan di rumah kakek (Bapak Suparman) dan neneknya (Bu Mikem) saja. J akhirnya datang dan mengaku hanya berbincang biasa di halaman rumah, disaksikan oleh kakek, nenek, anak-anak, serta beberapa anggota keluarga. Namun, situasi mendadak berubah ketika Agus Setiawan datang dalam keadaan emosi brutal dan membabi buta.

J mengaku Agus menghampirinya sambil melontarkan kata-kata kasar dan ancaman. Karena merasa terancam, J berusaha menyelamatkan diri hingga terjatuh beberapa kali.

J selanjutnya mengaku berhasil ditangkap dan dipukuli tanpa ampun berulang kali oleh Agus Setiawan Akibat kejadian tersebut, ia mengklaim mengalami kepala bengkak, pusing, luka lecet memar pada lutut, serta memar pada lengan. Ia juga mengaku mengalami tekanan psikologis mental setelah peristiwa tersebut. Klaim mengenai luka-luka tersebut perlu diperkuat melalui pemeriksaan medis, dokumentasi luka, dan visum et repertum oleh penyidik Satreskrim polres pelalawan.

TEKANAN MASSA DAN ANCAMAN YANG DIKLAIM TEREKAM

Persoalan tidak berhenti pada dugaan pemukulan. Menurut J, setelah warga berdatangan dan memisahkan keduanya, dan ada salah satu tetangga fitri bernama “Mas Sholeh” mantan orang meranti yang mengajak berunding kerumahnya nenek (Bu Mikem) dan kakek (Bapak Suparman) nya Fitri sendiri dan J justru menghadapi tekanan dari sejumlah orang yang berkumpul di lokasi. Ia mengaku dituduh memiliki hubungan khusus dengan fitri. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh J. dan J menyatakan bahwa pertemuan itu terjadi atas undangan Sunenti ade safitri sendiri dan disaksikan sejumlah anggota keluarga. Ia juga mengaku tidak memiliki hubungan spesial sebagaimana yang dituduhkan oleh agus setiawan.

Dalam keterangannya, J mengaku mendengar Agus mengucapkan ancaman yang pada intinya menyatakan bahwa J bisa saja mati apabila warga tidak memisahkan mereka disini. J juga mengaku Agus menendang meja ke arah J dalam keadaan emosi. Yang menjadi perhatian, J menyatakan telah merekam sejumlah percakapan dan ucapan tersebut menggunakan telepon genggamnya.

Rp;15 JUTA: KOMPENSASI ATAU DUGAAN PEMAKSAAN KEHENDAK?

Dan Pada Malam setelah selesai kejadian pemukulan dan Penganiayaan Itu J Sempat di paksa Berunding oleh agus dan J Merekam Semua isi percakapan perundingan itu dengan agus di hadapan warga yang hadir melalui HP nya ;

Agus Ke Jono :

“Sudah aku yang menyebutkan Angkanya biar enak, kau selesaikan semua hutangnya(Fitri), biar dia hidupnya enak, lepas dari aku pun enak, Catat semua hutang-hutang mu itu bun (Fitri), kalau hutangku urusanku lah, yang penting dia lepas semua sudah, hidup dia enak ngak ada beban mau ngelangkah kemapun bebas, ngak nyampek nya semua hutang dia itu 15jutapun, aku bikin kayak gini biar dia (Fitri) hidupnya enak, terlepas nanti sama aku pun aku pun ngak jadi beban lagi, aku pun ngak akan nyenggol nya duitmu (Jono) itu, najis duitmu kayak gitu sama aku!(Agus) Masih sanggup nya aku menghidupi anak-anakku sendiri.

Jono Bertanya Ke Agus :

itu maksudnya duit 15 juta buat apa?? Dan agus kembali menjawab “itu nanti duitnya terserah aku mau aku pakai buat apa! Cuman intinya yang jelas larinya duitnya ngak sama aku! Ntah untuk anak-anak aku nanti orang itu mau senang-senang untuk istriku (Fitri) mau bersenang-senang! Orang itulah yang menghabiskan! Toh intinya aku pun ngak makai uang itu juga! (Tapi Kok Menekan dan Memaksa! Ada Apa? Dan Apa Dasar Hukumnya Uang Itu! Tegas Julianto)

Jono Bertanya Ke Agus :

Brapa totalnya? Dan agus kembali menjawab! yang di koperasi itu 10 juta, mingguan, udah genapin aja 15 juta biar ngak ribet aku lebihnya nanti biar aku yang membayar masih ada lagi lebihnya itu!

Jono bertanya Ke Agus :

trus aku malam ini ngak megang uang gimana? Dan agus kembali menjawab : “sekarang gini kalau koe ngak punya uang duduk aja dulu koe disini ngak usah koe kemana-mana!”

Agus Menegaskan dengan Lantangnya Mengucapakan kepada Jono! :

“SEKARANG ZAMANNYA GAMPANG TINGGAL TELPON, KIRIM DAN TRANSFER! NGAK USAH KAU RIBETKAN MASALAH DUIT ITU JON! AKU BUKAN ANAK KECIL LO JON! CUMAN DUIT SEGITU AJA KOK!”

Jono Bertanya Ke Agus :

jadi Gus aku Izin Jadi kepalaku yang koe pukulin sampek bengkak ini gimana gus! Tapi agus tetap bersikukuh dengan pendiriannya sendiri dan mau membuka ruang pembelaan untuk jono sendirian dan agus tetap menahan, mengintimidasi dan menekan Jono tanpa ampun dan belas kasihan sedikitpun!

J mengaku mempertanyakan mengapa dirinya harus menanggung kewajiban utang pihak lain, terlebih setelah mengalami dugaan pemukulan dan luka pada tubuhnya.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: atas dasar hukum apa seseorang yang mengaku menjadi korban kekerasan justru diminta menanggung pembayaran Rp;15 juta untuk menyelesaikan Hutang-piutang orang lain? Apakah terdapat bukti kerugian yang sah? Apakah ada dasar perjanjian yang disepakati secara bebas? Apakah nominal tersebut merupakan kesepakatan sukarela atau lahir di bawah tekanan?ujar julianto kepada awak media dan publik.

Semua pertanyaan itu wajib diperiksa.

Tidak boleh ada seseorang yang dipaksa mengakui utang atau menyerahkan uang hanya karena berada dalam posisi tertekan, terintimidasi dan dikerumuni oleh banyak massa bahkan ada salah satu anggota banser yang selalu merebut HP dari tangan J dan selalu bilang tidak boleh menelpon siapa-siapa cukup selesaikan masalah ini saja ujarnya kepada J dengan nada emosi kepada J.

SURAT PERDAMAIAN DI BAWAH TEKANAN HARUS DIUJI

J mengaku pada malam kejadian dibuat surat kesepakatan perdamaian yang mencantumkan kewajiban pembayaran Rp;15 juta.

Ia menyatakan persetujuan tersebut diberikan dalam keadaan takut, tertekan, dan tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menjelaskan duduk perkaranya.

Secara hukum, keberadaan tanda tangan pada sebuah surat tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan pidana. Keabsahan kesepakatan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum, termasuk apakah persetujuan diberikan secara bebas, tanpa kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Karena itu, surat perdamaian tersebut perlu diperiksa bersama rekaman percakapan, saksi, dan kronologi sebelum maupun sesudah penandatanganan. Penyelesaian kekeluargaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan tindak kekerasan ataupun mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

POLISI SEMPAT DATANG, TETAPI APAKAH SELURUH DUGAAN SUDAH DIPERIKSA?

J mengaku sempat menghubungi Bhabinkamtibmas desa Palas untuk meminta pertolongan karena khawatir menjadi sasaran pengeroyokan dan amukkan massa lagi. Tidak lama kemudian, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras disebut datang ke lokasi dan memberikan arahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Menurut keterangan J, petugas kemudian meninggalkan lokasi setelah memberikan imbauan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga:  KETUA DPD PPWI PELALAWAN: KECAM KERAS "AGUS SETIAWAN!" SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN "J" DI POLRES PELALAWAN!

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut penanganan perkara ini, tanpa mengabaikan hak dan privasi seluruh pihak.

JULIANTO: JANGAN BIARKAN DUGAAN KEKERASAN BERAKHIR HANYA DENGAN SELEMBAR KERTAS

Ketua Satgasus KPK Tipikor, Julianto, menyampaikan keprihatinan terhadap keterangan yang disampaikan J.

Menurut Julianto, apabila benar seseorang mengalami pemukulan, ancaman, tekanan massa, serta dipaksa menyetujui pembayaran sejumlah uang, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh.

“Ini bukan sekadar persoalan kecemburuan rumah tangga. Ada rangkaian peristiwa yang harus dijelaskan. Mulai dari siapa yang mengundang, bagaimana pertemuan berlangsung, mengapa terjadi kekerasan, siapa yang memberikan tekanan, mengapa muncul angka Rp;15 juta, sampai bagaimana kendaraan korban berada dalam penguasaan pihak lain,” tegas Julianto kepada awak media.

Ia juga mempertanyakan dugaan adanya skenario atau jebakan yang menurutnya perlu diuji melalui penyelidikan.

“Kalau memang ada dugaan penjebakan, persekongkolan, atau sandiwara suami-istri, jangan langsung dianggap sebagai fakta. Buktikan melalui komunikasi sebelum kejadian, saksi, rekaman, dan rangkaian peristiwa. Aparat harus membuka semuanya berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan pihak tertentu,” ujarnya.

Julianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki keberanian mengerahkan massa.

“Jangan sampai orang yang mengaku menjadi korban justru dibuat seolah-olah menjadi pihak yang bersalah, kemudian ditekan untuk membayar uang yang dasar hukumnya belum jelas. Negara memiliki aparat penegak hukum. Bukan warga yang berhak menjatuhkan hukuman di tempat,” tegasnya.

UNGGAHAN FACEBOOK: BUKAN BUKTI PERSEKONGKOLAN, TETAPI PERLU DIVERIFIKASI

Perhatian Julianto juga tertuju pada unggahan Facebook dengan akun bernama “Fitri Doank” (SilahkanΒ  Ketik di Pencarian Facebook Anda Masing-masing) tertanggal 14 November 2026.

Dalam unggahan tersebut terdapat tulisan:

“Menikmati MLM Minggu tanpa adegan romantis”πŸ™ƒπŸ™ƒ

#kopi

#esse

#malamminggu

Pada kolom komentar ” Fitri Doang”, Agus Setiawan megomentari Dengan Penuh Semangat :

(“Aku datang sayang”) πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί

dengan mengunakan emoji Tertawa terbahak-bahak girang bahagia dan emoji tersenyum dan fitri sebagai istrinya membalas respon tersebut dengan baik, seperti tidak ada rasa bersalah dan berdosa sedikitpun padahal sudah jelas-jelas hari kamis malam jumat nya si agus baru saja menghajar J tanpa ampun, memeras J Rp;15 Juta dengan dalih uang kompensasi karna telah merusak rumah tangganya dan dengan alasan telah berselingkuh dengan istrinya dan merampas sepeda motor J tanpa belas kasihan sedikitpun. Dan yang menjadi sorotan julianto adalah Status Fitri dalam facebook tersebut adalah : “Berpisah” dan status Agus Setiawan di dalam Facebook nya adalah : “Menjalin Hubungan Tanpa Status”

DUGAAN PENGUASAAN SEPEDA MOTOR JUGA HARUS DIJELASKAN

Selain dugaan kekerasan dan permintaan uang, status kendaraan Yamaha Lexi 155 LX bernomor polisi BM 5928 CAH juga menjadi persoalan yang harus segera diperjelas.

J mengaku sepeda motornya dikuasai pihak lain setelah kejadian. Aparat perlu memastikan siapa yang saat ini menguasai kendaraan tersebut, siapa pemilik sahnya, bagaimana kendaraan itu berpindah penguasaan, serta apakah terdapat persetujuan dari pemilik. Apabila kendaraan dikuasai tanpa hak, tindakan tersebut harus diuji berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Tidak boleh ada pembenaran terhadap penguasaan barang milik orang lain hanya karena terjadi perselisihan pribadi.

DASAR HUKUM: APARAT DIMINTA MENGUJI UNSUR PIDANANYA

Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk ditelaah berdasarkan fakta dan alat bukti antara lain:

1. Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai penganiayaan. Penganiayaan biasa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III. Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya dapat mencapai 5 tahun penjara. Penentuan pasal bergantung pada hasil pemeriksaan medis dan unsur perbuatannya.

2. Pasal 482 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai pemerasan. Apabila terbukti seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, ancamannya paling lama 9 tahun penjara.

3. Pasal 483 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengenai pengancaman dengan ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara atau denda kategori IV, apabila seluruh unsur terpenuhi.

4. Pasal Perampasan 479 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perampasan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan, Pemaksaan, intimidasi, Tekanan Psikologis dan ancaman kekerasan, Maksimal 9 tahun penjara dan denda Rp;50Juta

5. Pasal Pengrusakan Barang (Pasal 406 KUHP)

β€’ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, (Agus Merusak Motor Jono) membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diPidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta (berdasarkan KUHP lama) atau penyesuaian denda/ketentuan pidana baru pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DESAK POLRES PELALAWAN DAN POLDA RIAU BERTINDAK PROFESIONAL

Julianto meminta kepada bapak AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H sebagai Kapolres Pelalawan dan oleh bapak AKP Bayu Ramadhan Effendi, S.T.K., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Reskrim polres pelalawan untuk memberikan perhatian terhadap perkara tersebut. Ia mendorong agar korban J memperoleh perlindungan, pemeriksaan medis, kesempatan menyampaikan laporan, serta kepastian mengenai status kendaraan dan surat perdamaian tersebut.

Penyidik juga diminta memeriksa seluruh saksi secara berimbang, termasuk pihak yang mengundang J, keluarga yang menyaksikan pertemuan, warga yang melerai, anggota Banser yang hadir, serta anggota kepolisian yang datang ke lokasi.

Rekaman asli, metadata, percakapan WhatsApp, dokumentasi luka, surat perjanjian perdamaian, dan bukti kepemilikan kendaraan perlu diamankan sesuai prosedur hukum. Tidak boleh ada penghilangan, pemotongan, atau manipulasi bukti yang dapat merusak objektivitas pemeriksaan.

PENEGASAN: KEADILAN TIDAK BOLEH KALAH OLEH TEKANAN MASSA

Kasus ini menyisakan pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan asumsi, emosi, ataupun pembelaan sepihak. Apakah benar telah terjadi penganiayaan? Apakah terdapat ancaman yang dapat dibuktikan? Apakah permintaan Rp;15 juta merupakan kesepakatan sukarela atau dugaan pemaksaan? Mengapa kendaraan korban dikuasai pihak lain? Dan apakah surat perdamaian dibuat tanpa tekanan?

Semua itu harus dijawab melalui proses hukum.

Julianto menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, setiap pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa melihat pekerjaan, jabatan, kedekatan, maupun hubungan keluarga. Hukum bukan alat untuk menekan orang yang sedang tidak berdaya. Perdamaian bukan tiket untuk menghapus dugaan tindak pidana. Dan kerumunan massa bukan pengganti pengadilan.

Kini publik menunggu keberanian dan profesionalitas aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya di balik peristiwa di desa Pasar Palas. (Tim Redaksi)

Catatan redaksi :

Berita ini disusun berdasarkan keterangan J dan pernyataan Julianto. Rekaman, surat perdamaian, status kendaraan, serta unggahan media sosial masih perlu diverifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, keluarga terkait, Polsek Pangkalan Kuras, dan Polres Pelalawan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Berita Terkait

“JAGOAN DARI PASAR PALAS!NEKAD MENGHANTAM!, MERAMPAS! & MEMERAS WARTAWAN J! KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : “JEBAKAN, PERSEKONGKOLAN & SANDIWARA SUAMI-ISTRI” WAJIB DI UNGKAP, FACEBOOK JADI BUKTI! (“Aku datang sayang”)πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί
POLRES PELALAWAN SAMPAIKAN PENJELASAN RESMI TERKAIT MENINGGALNYA “RF”, KABID PROPAM POLDA RIAU TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR
PROF.DR.SUTAN NASOMAL: ANCAMAN PANAS EKSTREM HINGGA 2040 HARUS MENJADI PERINGATAN SERIUS, PEMERINTAH DIMINTA SELAMATKAN HUTAN DAN KESEIMBANGAN ALAM
PROF. DR. SUTAN NASOMAL DESAK KAPOLDA SULSEL BERTINDAK! DUGAAN JUDI SABUNG AYAM DI BULU WATTANG DISEBUT BERLANGSUNG SETAHUN, JANJI PENGGEREBEKAN POLISI DIPERTANYAKAN PUBLIK!Β 
KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?
KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!
PROF. DR. SUTAN NASOMAL: TEMUAN 570 RIBU KASUS HIV/AIDS JADI PERINGATAN SERIUS, MENKES DIMINTA PERKUAT PENCEGAHAN NASIONAL BERSAMA POLRI, TNI, DAN TOKOH AGAMA
KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 06:01

“JAGOAN DARI PASAR PALAS!NEKAD MENGHANTAM!, MERAMPAS! & MEMERAS WARTAWAN J! KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : “JEBAKAN, PERSEKONGKOLAN & SANDIWARA SUAMI-ISTRI” WAJIB DI UNGKAP, FACEBOOK JADI BUKTI! (“Aku datang sayang”)πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί

Rabu, 18 November 2026 - 05:33

“JAGOAN DARI PASAR PALAS!NEKAD MENGHANTAM!, MERAMPAS! & MEMERAS WARTAWAN J! KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : “JEBAKAN, PERSEKONGKOLAN & SANDIWARA SUAMI-ISTRI” WAJIB DI UNGKAP, FACEBOOK JADI BUKTI! (“Aku datang sayang”)πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β˜Ί

Selasa, 17 November 2026 - 14:49

POLRES PELALAWAN SAMPAIKAN PENJELASAN RESMI TERKAIT MENINGGALNYA “RF”, KABID PROPAM POLDA RIAU TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR

Selasa, 17 November 2026 - 10:32

PROF.DR.SUTAN NASOMAL: ANCAMAN PANAS EKSTREM HINGGA 2040 HARUS MENJADI PERINGATAN SERIUS, PEMERINTAH DIMINTA SELAMATKAN HUTAN DAN KESEIMBANGAN ALAM

Selasa, 17 November 2026 - 10:20

PROF. DR. SUTAN NASOMAL DESAK KAPOLDA SULSEL BERTINDAK! DUGAAN JUDI SABUNG AYAM DI BULU WATTANG DISEBUT BERLANGSUNG SETAHUN, JANJI PENGGEREBEKAN POLISI DIPERTANYAKAN PUBLIK!Β 

Senin, 16 November 2026 - 15:03

KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!

Senin, 16 November 2026 - 13:17

PROF. DR. SUTAN NASOMAL: TEMUAN 570 RIBU KASUS HIV/AIDS JADI PERINGATAN SERIUS, MENKES DIMINTA PERKUAT PENCEGAHAN NASIONAL BERSAMA POLRI, TNI, DAN TOKOH AGAMA

Minggu, 15 November 2026 - 15:13

KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN

Berita Terbaru