JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Ancaman perubahan iklim, peningkatan suhu udara, kerusakan hutan, serta semakin berkurangnya kawasan resapan air menjadi persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, kondisi tersebut berpotensi memperbesar ancaman terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, serta kelangsungan hidup satwa dan ekosistem.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengingatkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Periode hingga tahun 2040 harus menjadi momentum bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman suhu panas ekstrem. Peringatan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka (POM), kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (17/11/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Menurutnya, kerusakan hutan akibat pembalakan, pembakaran, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi lingkungan. Hilangnya tutupan vegetasi menyebabkan berkurangnya kemampuan alam dalam menyerap air, menjaga kelembapan tanah, serta mengendalikan suhu lingkungan.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru mengorbankan kelestarian alam. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, tetapi merupakan penyangga kehidupan manusia, sumber air, pengendali iklim, sekaligus habitat bagi berbagai jenis satwa,” tegasnya.
SUHU PANAS SIANG DAN MALAM, ANCAMAN KESEHATAN MASYARAKAT
Prof. Sutan Nasomal menyoroti fenomena suhu udara yang tetap terasa panas hingga malam hari, bahkan menjelang pagi. Kondisi tersebut dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia, terutama kawasan perkotaan dan daerah padat penduduk.
Menurutnya, paparan suhu tinggi dalam waktu berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas, gangguan tidur, hingga penyakit yang berkaitan dengan tekanan panas (heat stress).
Ia mencontohkan kondisi sejumlah kawasan di Bekasi dan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang menurut pengamatannya mengalami peningkatan ketidaknyamanan akibat suhu udara. Bahkan, penggunaan pendingin ruangan di sejumlah tempat dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan kenyamanan ketika suhu lingkungan tetap tinggi.
“Bayangkan masyarakat yang harus beraktivitas dalam kondisi panas sepanjang hari, kemudian pada malam hari tubuh juga tidak mendapatkan kesempatan beristirahat dengan nyaman. Ini bukan persoalan sepele. Pemerintah harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, pekerja lapangan, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
KERUSAKAN HUTAN DAN HILANGNYA DAERAH RESAPAN MEMPERBESAR RISIKO BENCANA
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa persoalan perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari tata kelola pembangunan, tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.
Ia menggambarkan dua persoalan lingkungan yang semakin sering dihadapi masyarakat.
Pertama, ketika musim hujan tiba.
Curah hujan tinggi dapat menyebabkan sungai meluap dan banjir, terutama ketika kawasan hulu kehilangan tutupan hutan, daerah resapan air semakin berkurang, serta saluran drainase tidak mampu menampung limpasan air.
Kedua, ketika musim kemarau tiba.
Ketersediaan air tanah dapat menurun, mata air mengalami penyusutan, dan sejumlah wilayah menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.
Ironisnya, ketika hujan turun dalam jumlah besar, air tidak seluruhnya terserap ke dalam tanah. Sebagian besar mengalir menuju sungai dan laut tanpa dimanfaatkan secara optimal sebagai cadangan air untuk menghadapi musim kemarau.
“Air hujan seharusnya menjadi sumber kehidupan dan cadangan bagi masyarakat. Jangan sampai ketika musim hujan kita kebanjiran, tetapi ketika musim kemarau justru kesulitan mendapatkan air bersih. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air secara serius,” ungkapnya.
PEMDA DIMINTA MEMBANGUN KAWASAN RESAPAN DAN DANAU PENAMPUNG AIR
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sutan Nasomal mengimbau pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota agar lebih serius membangun infrastruktur lingkungan.
Ia mengusulkan agar setiap kawasan padat penduduk seluas kurang lebih 200 hektare memiliki kawasan penampungan dan resapan air, dengan luas sekitar 10 hektare, yang disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan hidrologis, serta kajian teknis wilayah.
Menurutnya, keberadaan danau retensi, embung, ruang terbuka hijau, sumur resapan, serta kawasan konservasi air sangat penting untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga ketersediaan air pada musim kemarau. Pemerintah juga diminta mengevaluasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan komersial agar tidak menghilangkan fungsi lahan sebagai daerah resapan air.
JALAN BETON, MINIMNYA POHON, DAN FENOMENA PULAU PANAS PERKOTAAN
Prof. Sutan Nasomal turut menyoroti pembangunan jalan raya dan kawasan perkotaan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, semakin luas permukaan beton dan aspal, ditambah minimnya pepohonan besar, dapat memperparah fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island.
Permukaan jalan dan bangunan menyerap serta menyimpan panas matahari, kemudian melepaskannya kembali ke lingkungan. Akibatnya, kawasan perkotaan dapat tetap terasa panas meskipun matahari telah terbenam. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, gedung, dan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan keberadaan pohon peneduh, jalur hijau, taman kota, serta ruang terbuka hijau.
“Pembangunan jalan raya harus disertai perencanaan lingkungan. Jangan sampai setiap sudut kota dipenuhi beton, sementara pohon-pohon besar yang memberikan keteduhan justru semakin menghilang. Kota harus dibangun agar nyaman dihuni manusia, bukan sekadar terlihat megah,” tegasnya.
TATA RUANG NASIONAL HARUS MEMISAHKAN KAWASAN INDUSTRI, PENDIDIKAN, DAN PEMERINTAHAN
Dalam pandangannya, persoalan lingkungan juga berkaitan erat dengan kesalahan perencanaan tata ruang dan penempatan kawasan kegiatan masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal menilai pemerintah perlu memperkuat zonasi dan pengendalian pembangunan agar kawasan industri, permukiman, pendidikan, pertanian, serta pemerintahan dapat berkembang secara terencana.
Ia menguraikan beberapa konsep pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian:
1. Kawasan Industri: Harus direncanakan dengan standar pengendalian pencemaran, pengolahan limbah, pengawasan emisi, serta jarak aman yang mempertimbangkan keselamatan permukiman.
2. Kawasan Pendidikan: Perlu didukung lingkungan yang nyaman, hijau, aman, serta bebas dari gangguan kebisingan dan pencemaran berlebihan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara optimal.
3. Kawasan Pemerintahan: Harus memiliki tata kelola administrasi, pelayanan publik, penegakan hukum, serta fasilitas pendukung yang tertata dan ramah lingkungan.
4. Kawasan Pertanian: Harus menjadi prioritas pembangunan ketahanan pangan nasional dengan dukungan teknologi modern, ketersediaan air, perlindungan lahan produktif, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Menurutnya, pengembangan wilayah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang.
ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, kekeringan, serta bencana banjir dapat memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian dan peternakan. Jika tidak diantisipasi, produktivitas pertanian berpotensi terganggu, ketersediaan pakan ternak menurun, dan distribusi pangan menghadapi hambatan.
Dampak lanjutan yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, terganggunya pasokan pangan, serta meningkatnya kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian, pembangunan irigasi, pengelolaan cadangan air, pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan, serta pendampingan kepada petani dan peternak.
“Jangan menunggu sampai rakyat kesulitan mendapatkan makanan baru pemerintah bergerak. Ketahanan pangan harus dibangun sejak sekarang. Pertanian dan peternakan merupakan fondasi kehidupan bangsa,” katanya.
MENANAM POHON HARUS MENJADI GERAKAN NASIONAL
Dalam pandangannya, salah satu langkah penting untuk memulihkan keseimbangan alam adalah memperluas gerakan penghijauan dan penanaman pohon. Prof. Sutan Nasomal bahkan mengusulkan gagasan agar setiap kelahiran manusia di Indonesia diikuti gerakan penanaman 17 pohon sebagai simbol tanggung jawab terhadap kelestarian bumi.
Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut harus diwujudkan melalui program penanaman yang terencana, dengan memperhatikan jenis pohon, kesesuaian lahan, pemeliharaan, dan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi ekologis jangka panjang untuk menjaga sumber air, memperbaiki kualitas udara, mengurangi panas, serta mempertahankan habitat satwa. “Kalau manusia terus bertambah, seharusnya kepedulian terhadap alam juga semakin besar. Jangan hanya meninggalkan bangunan dan jalan untuk generasi berikutnya. Tinggalkan pula hutan, sumber air, dan lingkungan yang sehat,” pesannya.
PRESIDEN PRABOWO DIMINTA MEMIMPIN GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN LINGKUNGAN
Menutup pernyataannya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal meminta Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian serius terhadap ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Ia berharap Presiden dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, para pakar lingkungan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.
Beberapa langkah yang menurutnya perlu menjadi prioritas adalah pemberantasan pembalakan liar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan yang rusak, perlindungan daerah aliran sungai, pembangunan kawasan resapan air, serta penambahan ruang terbuka hijau. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini terhadap suhu panas ekstrem, edukasi kesehatan masyarakat, dan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan maupun bencana hidrometeorologi.
“Presiden Prabowo adalah Presiden kita semua. Karena itu, keselamatan rakyat dan kelestarian alam harus menjadi kepentingan bersama. Jangan sampai pembangunan hari ini justru menjadi sumber penderitaan bagi anak cucu kita di masa depan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat manusia semakin jauh dari prinsip keseimbangan alam. Alam harus dijaga, bukan terus-menerus dikorbankan demi kepentingan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan.
“Alam memiliki batas kemampuan untuk menanggung kerusakan. Jika manusia terus merusaknya, maka manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Menyelamatkan hutan, air, dan lingkungan berarti menyelamatkan kehidupan,” pungkas Prof. Sutan Nasomal. (Redaksi)
NARASUMBER :
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Presiden Partai Oposisi Merdeka (POM), Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Rektor UBNB, Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass, Ketua Umum LSM Mantan Preman Indonesia, serta Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren ASS SAQWA PLUS.



















