PROF. DR. SUTAN NASOMAL DESAK KAPOLDA SULSEL BERTINDAK! DUGAAN JUDI SABUNG AYAM DI BULU WATTANG DISEBUT BERLANGSUNG SETAHUN, JANJI PENGGEREBEKAN POLISI DIPERTANYAKAN PUBLIK! 

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 10:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULSEL | SIDENRENG RAPPANG | Buserinvestigasi24.com

Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan serius. Aktivitas yang menurut laporan awak media disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun itu memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan aparat kepolisian, dan apa langkah nyata yang telah dilakukan untuk menghentikannya? Selasa (17/11/2026).

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengecam keras dugaan praktik perjudian tersebut. Ia mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang tidak berhenti pada janji penindakan, melainkan segera memastikan adanya penyelidikan menyeluruh, tindakan hukum yang terukur, serta evaluasi terhadap pengawasan di wilayah hukum Panca Rijang. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekebalan hukum hanya karena kegiatan itu disebut telah berjalan lama atau didatangi banyak orang.

DUGAAN GELANGGANG JUDI TERBUKA, RATUSAN PENGUNJUNG DISEBUT DATANG SETIAP AKHIR PEKAN

Berdasarkan laporan dan penelusuran awak media pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 15.40 WITA, ditemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan gelanggang sabung ayam di Desa Bulo Wattang.

Dalam laporan tersebut, awak media menyampaikan sejumlah temuan:

1. Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terlihat berada di sekitar lokasi.

2. Sejumlah ayam diduga telah dipersiapkan untuk kegiatan adu ayam.

3. Aktivitas taruhan uang disebut berlangsung di arena tersebut.

4. Jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 500 orang setiap akhir pekan.

5. Kegiatan disebut berlangsung sejak siang hingga malam pada Sabtu dan Minggu.

6. Aktivitas tersebut menurut keterangan yang diterima awak media diduga telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Lokasi itu bahkan disebut masyarakat sebagai salah satu gelanggang sabung ayam terbesar di kawasan Panca Rijang. Namun, seluruh dugaan mengenai taruhan, pengelola, dan keberlangsungan kegiatan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan kepolisian.

Awak media juga mengaku telah berupaya menemui seseorang berinisial S yang menurut keterangan masyarakat diduga mengetahui atau mengelola kegiatan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum berhasil ditemui.

KAPOLSEK DISEBUT MENYAMPAIKAN RENCANA PENGGEREBEKAN, LALU DI MANA HASILNYA?

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah awak media mendatangi Kantor Polsek Panca Rijang untuk meminta konfirmasi. Menurut keterangan wartawan, Kapolsek Panca Rijang menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar dua bulan bertugas di wilayah tersebut. Ia juga meminta agar pemberitaan ditunda karena kepolisian disebut sedang mempersiapkan operasi penggerebekan.

Dalam keterangan yang disampaikan wartawan, Kapolsek disebut mengatakan:

“Jangan diberitakan dulu, karena kita mau gerebek. Kita sudah siapkan senjata dan senter, malam ini kita berangkat. Kalau Bapak mau ikut, boleh. Kita ini mitra, jangan beritakan dulu karena nanti bocor.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang patut mendapatkan penjelasan resmi. Sekitar pukul 19.30 WITA, awak media mengaku melihat sejumlah personel memasukkan senjata laras panjang dan perlengkapan operasi ke kendaraan dinas. Akan tetapi, berdasarkan keterangan wartawan hingga Minggu, 15 November 2026, pukul 14.36 WITA, belum diterima informasi resmi mengenai apakah penggerebekan benar-benar terlaksana, siapa yang diamankan, barang bukti apa yang ditemukan, maupun bagaimana hasil operasi tersebut.

Pertanyaan publik sangat sederhana: apakah operasi benar-benar dilaksanakan atau masih sebatas rencana?

Jika penggerebekan telah dilakukan, mengapa hasilnya belum dijelaskan kepada masyarakat? Jika belum terlaksana, apa kendalanya?

Kepolisian tentu berhak menjaga kerahasiaan strategi penyelidikan. Namun, kerahasiaan operasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban publik mengenai perkembangan penanganan perkara.

PESAN WHATSAPP KAPOLSEK MENJADI PERTANYAAN SERIUS TENTANG KEMITRAAN POLISI DAN PERS

Sorotan berikutnya muncul setelah awak media menerima pesan WhatsApp yang menurut keterangan mereka berasal dari Kapolsek Panca Rijang.

Pesan tersebut berbunyi:

“Kalau mau ki’ jadi mitra, jangan selalu dengan desa saya. Saya tidak suka.” Pesan ini perlu diklarifikasi langsung kepada Kapolsek yang bersangkutan agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai konteks dan maksud pernyataannya.

Prof. Sutan Nasomal menilai hubungan kemitraan antara kepolisian dan pers tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban wartawan untuk menunda atau mengesampingkan pemberitaan demi kepentingan pihak tertentu.

Pers bukan alat promosi institusi, bukan pula pihak yang harus diam ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kemitraan yang sehat justru dibangun melalui keterbukaan informasi, penghormatan terhadap tugas jurnalistik, komunikasi profesional, dan penghargaan terhadap fungsi kontrol sosial.

PROF. SUTAN NASOMAL: JANGAN BIARKAN HUKUM HANYA TAJAM KEPADA MASYARAKAT KECIL!

Menanggapi laporan tersebut, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan kecaman terhadap praktik perjudian yang terbukti melanggar hukum.

“Kalau benar ada gelanggang sabung ayam yang dijadikan tempat perjudian dan berlangsung secara terbuka selama lebih dari satu tahun, ini bukan persoalan kecil. Aparat kepolisian harus menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan dan apa tindakan yang sudah diambil. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, mengapa kegiatan yang disebut berlangsung terang-terangan belum mendapatkan penanganan yang jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, pernyataan, ataupun rencana operasi.

“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika menghadapi kegiatan ilegal yang melibatkan banyak orang. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tidak boleh ada pengecualian,” ujarnya.

Menurutnya, apabila aktivitas tersebut terbukti disertai perjudian, kepolisian harus menelusuri penyelenggara, pihak yang menyediakan tempat, pihak yang mengambil keuntungan, serta para pelaku lainnya sesuai peran dan alat bukti.

DUGAAN BEKING DAN SETORAN: PERIKSA, BUKTIKAN, JANGAN DITUTUPI!

Prof. Sutan Nasomal juga meminta agar dugaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya pihak yang melindungi atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak diabaikan.

Baca Juga:  KETUA SATGASUS KPK TIPIKOR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA "AGUS SETIAWAN" ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN "J"DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN!

Namun, ia mengingatkan bahwa dugaan penerimaan setoran, keterlibatan oknum aparat, ataupun perlindungan terhadap gelanggang perjudian tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti.

“Kalau ada informasi mengenai dugaan pihak yang membekingi atau mengambil keuntungan, silakan diperiksa secara profesional. Telusuri aliran uang, hubungan para pihak, dan setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan. Kalau tidak terbukti, sampaikan bahwa tidak ditemukan bukti. Kalau terbukti, proses sesuai hukum. Jangan biarkan dugaan menjadi fitnah, tetapi jangan pula menutup penyelidikan hanya karena persoalannya sensitif,” tegasnya.

Ia meminta pengawasan internal kepolisian dilibatkan apabila ditemukan alasan objektif untuk memeriksa pelaksanaan tugas personel di lapangan.

ANCAMAN PIDANA PERJUDIAN: KUHP NASIONAL SUDAH MENGATUR SANKSI BERAT

Penegakan hukum terhadap dugaan perjudian tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Ketentuan perjudian antara lain diatur dalam:

1. Pasal 426 KUHP – Penyelenggara atau penyedia kesempatan perjudian

Setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau terlibat dalam perusahaan perjudian dapat dipidana:

– Penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

– Denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Apabila tindak pidana dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan Pasal 426 ayat (2).

2. Pasal 427 KUHP – Pemain perjudian

Setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana:

– Penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

– Denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 79 KUHP – Kategori pidana denda

Ketentuan ini mengatur besaran kategori denda, termasuk kategori III sebesar Rp50 juta dan kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Penerapan pasal harus disesuaikan dengan peran, unsur tindak pidana, serta alat bukti masing-masing pihak. Tidak setiap orang yang berada di lokasi otomatis dapat dipidana sebagai penyelenggara perjudian.

KEMERDEKAAN PERS JUGA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Selain persoalan perjudian, perhatian juga perlu diberikan terhadap hubungan kepolisian dan awak media.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Pasal 4 ayat (2) menjamin pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa:

– Penjara paling lama 2 (dua) tahun.

– Denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut tidak berarti setiap permintaan menunda pemberitaan otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibuktikan unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan akibat yang disyaratkan undang-undang.

DESAKAN TERBUKA KEPADA KAPOLDA SULAWESI SELATAN DAN KAPOLRES SIDRAP

Atas persoalan tersebut, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan enam desakan:

1. Kapolda Sulawesi Selatan segera meminta laporan lengkap dan melakukan evaluasi terhadap penanganan dugaan perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang.

2. Kapolres Sidenreng Rappang memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyelidikan dan tindakan yang telah dilakukan.

3. Memastikan apakah rencana penggerebekan pada Sabtu malam, 14 November 2026, benar-benar dilaksanakan serta mengumumkan hasil penanganannya sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

4. Memeriksa setiap informasi mengenai dugaan pihak yang melindungi atau memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut apabila didukung bukti awal.

5. Mengklarifikasi komunikasi Kapolsek dengan awak media dan memastikan tidak ada tindakan yang melanggar kemerdekaan pers.

6. Menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam perjudian maupun tindak pidana lain sesuai ketentuan hukum, tanpa pandang jabatan, kedudukan, ataupun hubungan pribadi.

MASYARAKAT TIDAK MEMBUTUHKAN JANJI OPERASI, MELAINKAN KEJELASAN PENEGAKAN HUKUM

Persoalan di Desa Bulo Wattang tidak boleh berhenti sebagai perdebatan antara wartawan dan aparat. Pokok persoalannya adalah dugaan aktivitas perjudian yang perlu dibuktikan atau dibantah melalui proses hukum yang transparan.

Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang kini diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat.

Apakah dugaan perjudian tersebut benar terjadi? Apakah penggerebekan benar dilaksanakan? Apakah ditemukan barang bukti? Apakah ada pihak yang telah dimintai keterangan atau diproses hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab melalui keterangan resmi, bukan spekulasi.

“Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan karena tidak mendapatkan penjelasan. Kalau ada perjudian, tindak. Kalau tidak terbukti, jelaskan. Kalau ada dugaan keterlibatan oknum, periksa. Kalau aparat sudah bekerja, sampaikan hasilnya. Negara ini negara hukum, bukan negara yang membiarkan persoalan menggantung tanpa kepastian,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. (Redaksi)

HUKUM TIDAK BOLEH BERHENTI PADA JANJI. MASYARAKAT BERHAK MENGETAHUI APA YANG SUDAH DIKERJAKAN APARAT.

Narasumber :

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.

Pakar Hukum Internasional

Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)

Association of Young Indonesian Advocates.

Catatan redaksi :

Pemberitaan ini disusun berdasarkan laporan dan keterangan awak media yang disampaikan kepada redaksi. Dugaan perjudian, identitas pengelola, dugaan taruhan, serta dugaan keterlibatan pihak tertentu belum dinyatakan sebagai fakta hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Kapolsek Panca Rijang, Kapolres Sidenreng Rappang, Kapolda Sulawesi Selatan, pihak yang disebut dalam pemberitaan, serta masyarakat setempat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Berita Terkait

POLRES PELALAWAN SAMPAIKAN PENJELASAN RESMI TERKAIT MENINGGALNYA “RF”, KABID PROPAM POLDA RIAU TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR
PROF.DR.SUTAN NASOMAL: ANCAMAN PANAS EKSTREM HINGGA 2040 HARUS MENJADI PERINGATAN SERIUS, PEMERINTAH DIMINTA SELAMATKAN HUTAN DAN KESEIMBANGAN ALAM
KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?
KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!
PROF. DR. SUTAN NASOMAL: TEMUAN 570 RIBU KASUS HIV/AIDS JADI PERINGATAN SERIUS, MENKES DIMINTA PERKUAT PENCEGAHAN NASIONAL BERSAMA POLRI, TNI, DAN TOKOH AGAMA
KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN
KUASA HUKUM PPWI PUSAT : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN
KETUA DPD PPWI PELALAWAN: KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:49

POLRES PELALAWAN SAMPAIKAN PENJELASAN RESMI TERKAIT MENINGGALNYA “RF”, KABID PROPAM POLDA RIAU TEGASKAN PEMERIKSAAN INTERNAL SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR

Selasa, 17 November 2026 - 10:32

PROF.DR.SUTAN NASOMAL: ANCAMAN PANAS EKSTREM HINGGA 2040 HARUS MENJADI PERINGATAN SERIUS, PEMERINTAH DIMINTA SELAMATKAN HUTAN DAN KESEIMBANGAN ALAM

Selasa, 17 November 2026 - 10:20

PROF. DR. SUTAN NASOMAL DESAK KAPOLDA SULSEL BERTINDAK! DUGAAN JUDI SABUNG AYAM DI BULU WATTANG DISEBUT BERLANGSUNG SETAHUN, JANJI PENGGEREBEKAN POLISI DIPERTANYAKAN PUBLIK! 

Senin, 16 November 2026 - 15:31

KUASA HUKUM JONO.MS SOROTI DUGAAN PENGANIAYAAN DAN INTIMIDASI: PENGUASAAN MOTOR DAN SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA DIPERTANYAKAN, ADA APA DI BALIKNYA?

Senin, 16 November 2026 - 15:03

KUASA HUKUM JONO.MS PERTANYAKAN SUBSTANSI SURAT PERDAMAIAN Rp;15 JUTA: DUGAAN PENGANIAYAAN, INTIMIDASI, DAN PENGUASAAN MOTOR HARUS DIUNGKAP SECARA HUKUM!

Minggu, 15 November 2026 - 15:13

KETUA DPD LSM GEMPUR : DESAK PIMPINAN PT.PHI LANGGAM! SEGERA EVALUASI KINERJA “AGUS SETIAWAN” ATAS DUGAAN KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN “J”DAN SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DI POLRES PELALAWAN

Minggu, 15 November 2026 - 15:07

KUASA HUKUM PPWI PUSAT : KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN

Minggu, 15 November 2026 - 15:02

KETUA DPD PPWI PELALAWAN: KECAM KERAS “AGUS SETIAWAN!” SIAP KAWAL TUNTAS KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN WARTAWAN “J” DI POLRES PELALAWAN!

Berita Terbaru