JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum menghadirkan arah baru dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan ekonom sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Rabu (17/9/2026).
Menurut Prof. Sutan, kebijakan fiskal nasional memiliki posisi strategis dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan fiskal, termasuk transfer ke daerah, perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional.
«“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Prof. Sutan kepada awak media Buserinvestigasi24.com»
Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah
Prof. Sutan juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, daerah perlu memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, ruang fiskal tersebut, lanjutnya, harus berjalan beriringan dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
«“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis. Yang dibutuhkan adalah dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun kemampuan fiskal yang terbatas tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” katanya.»
Ia juga berharap Kementerian Keuangan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Menurutnya, masukan dari daerah sangat penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat dari sisi makroekonomi, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dorong Sektor Produktif di Daerah
Selain pemerataan fiskal, Prof. Sutan mendorong agar kebijakan keuangan negara semakin diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif di daerah.
Beberapa sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian antara lain infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
«“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah merupakan bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.»
Terkait kondisi nilai tukar dan tantangan perekonomian global, Prof. Sutan menyatakan optimisme bahwa Menteri Keuangan yang baru memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, penguatan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan fundamental ekonomi yang kuat, produktivitas nasional, pengelolaan fiskal yang sehat, peningkatan investasi, serta penguatan sektor-sektor ekonomi domestik.
«“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menghadirkan kebijakan yang memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Dengan fiskal yang sehat, produktivitas meningkat, dan ekonomi daerah bergerak, daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal juga akan semakin kuat,” ujarnya.»
Selamat Datang Menkeu Baru
Prof. Sutan berharap pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi energi baru dalam membangun keseimbangan antara kepentingan fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
«“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan dan pembangunan, bukan semata-mata instrumen pengendalian anggaran,” ungkapnya.»
Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan fiskal pada akhirnya harus dapat diukur dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan masyarakat.
«“Dengan pembangunan yang lebih berkeadilan, masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Selamat menjalankan amanah kepada Menteri Keuangan yang baru. Semoga mampu membawa kebijakan fiskal Indonesia menuju perekonomian yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Prof. Sutan Nasomal kepada awak media.» (Red)
