Jakarta — Suhu politik nasional yang mulai menghangat menjelang Pemilu 2029 menjadi perhatian sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Di tengah dinamika politik tersebut, masyarakat dinilai tetap membutuhkan pemimpin yang memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional dan ekonom, saat memberikan pandangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, Senin (15/9/2026).
Menurut Sutan Nasomal, dinamika politik yang berkembang harus disikapi secara bijaksana agar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah, tidak menjadi korban dari pertarungan kepentingan elite politik.
«“Masyarakat Indonesia sangat berharap ke depan lahir pemimpin, baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota, yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai politik hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, sementara persoalan rakyat justru semakin jauh dari perhatian,” ujar Sutan.»
Ia menilai, berbagai dinamika politik yang muncul menjelang 2029 perlu dicermati secara serius. Namun, menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah terpancing oleh isu, provokasi maupun konflik antarkelompok yang berpotensi memecah persatuan.
Sutan juga menyinggung munculnya berbagai wacana dan manuver politik yang menurutnya mulai terlihat lebih awal. Ia mengingatkan agar setiap perbedaan kepentingan politik tetap disalurkan melalui mekanisme konstitusional dan demokratis.
Rakyat Jangan Dijadikan Penonton Pertarungan Elite
Sutan mengatakan, masyarakat saat ini menghadapi persoalan yang jauh lebih konkret, mulai dari tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh penghasilan hingga persoalan perizinan dan kesempatan membangun usaha secara mandiri.
Menurutnya, ketika elite politik mulai sibuk menyusun peta kekuasaan menuju 2029, pemerintah tetap harus memastikan persoalan keseharian masyarakat tidak terabaikan.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton ketika para elite sedang menyusun peta politik. Rakyat membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang mudah dan pemerintahan yang hadir ketika mereka menghadapi kesulitan,” katanya.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait berbagai proses birokrasi dan perizinan usaha yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Menurut Sutan, digitalisasi pelayanan publik seharusnya mampu memangkas birokrasi dan mempersempit ruang terjadinya pungutan tidak resmi.
Jika benar masih ditemukan praktik pungutan liar atau “uang pelicin” dalam pelayanan publik, kata dia, hal tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah.
“Digitalisasi jangan hanya mengganti meja pelayanan menjadi layar komputer. Kalau masyarakat masih dipersulit dan ada dugaan pungutan di balik pelayanan, maka tujuan reformasi birokrasi belum sepenuhnya tercapai,” tegasnya.
Kebijakan Daerah Jangan Menambah Beban Masyarakat Kecil
Sutan juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan penegakan kewajiban administrasi masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi menambah beban kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah justru membuat masyarakat kecil semakin tertekan. Pedagang kecil, buruh, tukang becak, pekerja informal dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapatkan perlindungan dan kebijakan yang proporsional,” ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan akurasi pendataan masyarakat dalam berbagai program bantuan sosial. Menurutnya, ketepatan data merupakan hal fundamental agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Ia menilai persoalan data tidak seharusnya terus-menerus menjadi alasan ketika masih ditemukan masyarakat miskin, lanjut usia, pekerja informal dan kelompok rentan yang kesulitan memperoleh bantuan.
“Data harus terus diperbaiki dan diverifikasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam sistem, sementara mereka yang tidak layak memperoleh bantuan,” katanya.
“Jangan Sampai Aspirasi Rakyat Berhenti di Pintu Istana”
Dalam pandangannya, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena itu, Sutan meminta agar tidak ada pihak yang menjadi penghalang antara suara rakyat dan pengambil kebijakan.
Ia kemudian menggunakan istilah metaforis untuk menggambarkan kondisi tersebut.
«“Lantai istana semakin licin oleh liur para penjilat. Jangan sampai kertas berisi keluhan rakyat tidak pernah sampai ke meja orang yang memiliki kekuasaan,” ungkapnya.»
Menurut Sutan, kritik terhadap pemerintah tidak selalu harus dipandang sebagai bentuk permusuhan. Kritik dapat menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh dinamika politik yang semakin memanas.
“Jangan rakyat kecil yang menjadi korban. Perbedaan pilihan politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Tetapi persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok atau kekuasaan sesaat,” tuturnya.
Berdoa dan Tetap Mengawal Demokrasi
Menutup pernyataannya, Sutan mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kritis dan menggunakan jalur demokrasi serta hukum dalam menyampaikan aspirasi.
Ia juga menyampaikan pesan bernuansa religius bahwa masyarakat tidak boleh kehilangan harapan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
“Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah tidur dan lantai-Nya tidak pernah licin. Doa rakyat yang terzalimi dan berharap kepada keadilan akan selalu memiliki tempat di hadapan-Nya,” pungkas Sutan.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID/Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum YLBH Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., Rektor Universitas STIA/STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP BRIGIP).
