Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Tinjau Ulang Kebijakan Pajak yang Dinilai Membebani Ekonomi Kerakyatan

- Penulis

Kamis, 4 Juni 2026 - 03:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Buserinvestigasi24.com

Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku usaha dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurutnya, kebijakan perpajakan yang meningkat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dapat berdampak pada berbagai sektor usaha, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat hingga terhambatnya investasi dan pembangunan.

“Kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seharusnya dikaji secara matang. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, dan perekonomian rakyat secara keseluruhan,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan media online di kantornya, kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (03/06/2026).

Ia menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia berharap terciptanya lapangan kerja yang luas dan meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat dapat menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.

Prof. Sutan juga mengaitkan harapan tersebut dengan konsep Ekonomi Pancasila yang beberapa kali disampaikan Presiden RI, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

“Ekonomi yang berkeadilan sosial dan berpihak kepada masyarakat merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Baca Juga:  Pengakuan Kades Masuk Rumah Warga Tengah Malam Picu Krisis Integritas di Ukui, Aparat Diminta Jangan Bungkam

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejumlah pemerhati ekonomi dan masyarakat telah mencermati dampak kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha yang saat ini masih berupaya bangkit dari tekanan ekonomi. Menurutnya, berbagai kebijakan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya nyata untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan dan komoditas di pasaran. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.

Prof. Sutan berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang mampu memperkuat sektor usaha kecil, menengah, dan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mandiri secara ekonomi.

“Harapan masyarakat sederhana, yakni tersedianya lapangan usaha, meningkatnya daya beli, dan adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Pemerintah diharapkan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Narasumber:

Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus

Berita Terkait

KEJARI ROKAN HULU BERHASIL PULIHKAN KERUGIAN NEGARA Rp;862 JUTA DARI DUGAAN PENYIMPANGAN DANA BOS SMAN 1 UJUNG BATU
Dua Truk Bermuatan Kayu Alam Diduga Hasil Pembalakan Liar Diamankan Polsek Bunut
SOROTAN TERHADAP PERUMDA TUAH SEKATA MEMANAS, APH DIDESAK BUKTIKAN KEHADIRAN NEGARA DI TENGAH DUGAAN KISRUH KEUANGAN MILIARAN RUPIAH
SPBU 14.284.633 Kerinci Kota Disorot Publik! Diduga Abaikan K3 dan Penyaluran BBM Bersubsidi Perlu Diawasi Lebih Ketat
Bupati Sudah Bergerak, Lalu Di Mana Pengawasan Dinas Perkebunan? Harga TBS Sawit di Pelalawan Masih Menjadi Sorotan
Wakapolres Pelalawan dan Kapolsek Pangkalan Kuras Cek 40 Hektare Jagung, dalam program ketahanan pangan
Diduga Tarif Parkir Tak Transparan, Warga Pertanyakan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Parkir di Pangkalan Kerinci
Presisi di Tengah Masyarakat, Bhabinkamtibmas Dorong Produktivitas Petani Cabai Desa Angkasa
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:03

KEJARI ROKAN HULU BERHASIL PULIHKAN KERUGIAN NEGARA Rp;862 JUTA DARI DUGAAN PENYIMPANGAN DANA BOS SMAN 1 UJUNG BATU

Kamis, 4 Juni 2026 - 03:51

Dua Truk Bermuatan Kayu Alam Diduga Hasil Pembalakan Liar Diamankan Polsek Bunut

Kamis, 4 Juni 2026 - 03:21

Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Tinjau Ulang Kebijakan Pajak yang Dinilai Membebani Ekonomi Kerakyatan

Rabu, 3 Juni 2026 - 09:15

SOROTAN TERHADAP PERUMDA TUAH SEKATA MEMANAS, APH DIDESAK BUKTIKAN KEHADIRAN NEGARA DI TENGAH DUGAAN KISRUH KEUANGAN MILIARAN RUPIAH

Selasa, 2 Juni 2026 - 07:19

Bupati Sudah Bergerak, Lalu Di Mana Pengawasan Dinas Perkebunan? Harga TBS Sawit di Pelalawan Masih Menjadi Sorotan

Selasa, 2 Juni 2026 - 06:30

Wakapolres Pelalawan dan Kapolsek Pangkalan Kuras Cek 40 Hektare Jagung, dalam program ketahanan pangan

Senin, 1 Juni 2026 - 14:52

Diduga Tarif Parkir Tak Transparan, Warga Pertanyakan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Parkir di Pangkalan Kerinci

Senin, 1 Juni 2026 - 04:34

Presisi di Tengah Masyarakat, Bhabinkamtibmas Dorong Produktivitas Petani Cabai Desa Angkasa

Berita Terbaru