“JIKA PANCASILA HANYA GAGAH DI ATAS MIMBAR, TETAPI LEMAH DI HADAPAN KORUPSI, LALU SIAPA YANG SEBENARNYA MENGKHIANATI NEGARA?”
JAKARTA | Buserinvestigasi24.com
Pernyataan keras dilontarkan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., terkait dugaan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, eksploitasi sumber daya alam, dugaan perampasan hak masyarakat adat, serta lemahnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran hukum. Senin (09/11/2026).
Menurut Sutan Nasomal, Pancasila tidak boleh dijadikan sekadar slogan politik, hiasan pidato kenegaraan, atau tameng untuk membangun citra seolah-olah seseorang paling nasionalis. Nilai-nilai Pancasila harus dibuktikan melalui kejujuran, keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan keberanian membersihkan penyelenggaraan negara dari penyalahgunaan kekuasaan.
“Jangan lantang berteriak membela Pancasila jika dalam praktiknya justru membiarkan ketidakadilan, mempermainkan hukum, atau menutup mata terhadap dugaan korupsi. Pancasila bukan milik kelompok tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara,” tegas Sutan Nasomal dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, sebagaimana disampaikan melalui sambungan telepon pada 9 November 2026.
Ia mendesak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahan agar menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku kecil, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan orang berkuasa, pemilik modal besar, atau jaringan bisnis yang kuat justru tidak memperoleh penanganan yang transparan.
PANCASILA JANGAN DIJADIKAN TOPENG KEKUASAAN!
Sutan Nasomal menilai, salah satu ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa adalah kesenjangan antara pidato moral pejabat dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Di hadapan rakyat, seorang pejabat bisa berbicara tentang persatuan, nasionalisme, dan pengabdian. Namun, seluruh pernyataan tersebut harus diuji melalui integritas, transparansi anggaran, kepatuhan terhadap hukum, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
“Jangan rakyat terus-menerus diberi ceramah tentang bahaya perusakan NKRI, sementara dugaan penyimpangan di lingkungan kekuasaan sendiri tidak dibongkar secara serius. Kalau memang ingin membela Pancasila, buka ruang pemeriksaan, tegakkan hukum, dan jangan lindungi siapa pun yang terbukti bersalah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bukti permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan kepentingan publik merupakan bagian penting dari pengawasan demokratis.
Menurutnya, tuduhan terhadap masyarakat sebagai kelompok anti-Pancasila, anti-Bhinneka Tunggal Ika, atau ancaman terhadap NKRI tidak boleh dilontarkan secara serampangan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Negara wajib membedakan kritik yang sah, perbedaan pendapat, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum. Jangan sampai label ideologis digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola pemerintahan.
KORUPSI: MUSUH RAKYAT YANG HARUS DIBURU SAMPAI KE AKARNYA
Dalam pandangan Sutan Nasomal, korupsi merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat karena menggerogoti anggaran publik, menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan, dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Ia menyoroti dugaan praktik suap, pungutan liar, pengaturan proyek, penyalahgunaan jabatan, serta kemungkinan keterlibatan jaringan pejabat dan pelaku usaha dalam tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus ditelusuri melalui penyelidikan profesional, audit yang dapat dipertanggungjawabkan, penelusuran aliran dana, dan proses hukum yang menjamin hak semua pihak.
“Uang negara bukan milik pejabat. Kekayaan alam Indonesia bukan warisan pribadi penguasa ataupun kelompok pengusaha. Setiap rupiah anggaran dan setiap jengkal sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penanganan perkara korupsi tidak hanya berfokus pada orang yang berada di garis depan. Jika ditemukan bukti mengenai pihak yang memberi perintah, menerima aliran dana, memfasilitasi perbuatan, atau menyalahgunakan kewenangan, keterlibatan masing-masing harus diperiksa berdasarkan hukum.
Menurutnya, pengembalian kerugian negara, penyitaan aset hasil kejahatan, dan penindakan terhadap pihak yang menikmati hasil korupsi perlu menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
TAMBANG TIMAH ILEGAL: SIAPA YANG MENGAWASI, SIAPA YANG HARUS MENJAWAB?
Persoalan pertambangan ilegal juga menjadi sorotan. Sutan Nasomal mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung tanpa izin atau melanggar ketentuan, termasuk di wilayah Bangka Belitung serta sejumlah kawasan pertambangan di Sulawesi dan Kalimantan.
Ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan data lapangan, dokumen perizinan, hasil pengawasan, serta bukti transaksi yang relevan.
“Jika benar terdapat aktivitas tambang ilegal yang berlangsung lama dan menimbulkan kerugian negara, pertanyaannya sederhana: siapa yang mengawasi, apa tindakan yang telah dilakukan, dan bagaimana hasil penindakannya? Publik berhak memperoleh penjelasan yang berbasis fakta,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan tambang ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan aparat tertentu. Akan tetapi, jika ditemukan bukti bahwa seseorang dengan sengaja melindungi kegiatan ilegal, menerima suap, menyalahgunakan kewenangan, atau membantu tindak pidana, pihak tersebut harus diproses sesuai perannya.
Penegakan hukum, katanya, tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi atau penangkapan pekerja lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut.
HAK MASYARAKAT ADAT BUKAN BARANG YANG BOLEH DIKALAHKAN OLEH MODAL
Sutan Nasomal turut menyoroti konflik lahan yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam.
Ia meminta pemerintah memastikan bahwa pengadaan tanah, pemberian izin, pengelolaan perkebunan, dan penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukti hak, prosedur yang sah, serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang diakui peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat. Apabila terdapat dugaan penguasaan lahan secara melawan hukum, pemalsuan dokumen, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan, aparat wajib memeriksa laporan dan bukti secara objektif.
“Jangan sampai masyarakat kecil harus berjuang bertahun-tahun hanya untuk memperoleh keadilan, sedangkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dapat menikmati akses yang jauh lebih mudah. Hukum harus memberikan perlindungan yang adil, bukan tunduk kepada besarnya modal,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah dan aparat terkait membuka mekanisme pengaduan yang efektif, memastikan proses penyelesaian sengketa transparan, serta menghindari tindakan yang dapat memperuncing konflik sosial.
NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN: BONGKAR JARINGANNYA, BUKAN SEKADAR TANGKAP PELAKUNYA
Dalam persoalan narkotika, Sutan Nasomal meminta aparat memusatkan perhatian pada jaringan pemasok, pengendali peredaran, jalur distribusi, sumber pembiayaan, serta dugaan perlindungan terhadap kegiatan ilegal. Ia juga meminta pengawasan yang efektif terhadap lembaga pemasyarakatan dan seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara narkotika.
Jika terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat, kasus tersebut harus ditangani secara independen dan berdasarkan bukti, tanpa perlindungan institusional terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
“Jangan sampai masyarakat melihat hukum begitu keras kepada pengguna atau pelaku kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan bandar, pengendali jaringan, atau siapa pun yang diduga menggunakan kekuasaan untuk melindungi kejahatan. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum,” tegasnya kepada awak media Buserinvestigasi24.com
Ia menambahkan bahwa pemberantasan narkotika harus berjalan beriringan dengan pencegahan, rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi ketentuan, edukasi keluarga, dan perlindungan generasi muda.
APARAT PENEGAK HUKUM DITANTANG MEMBUKTIKAN INTEGRITAS
Sutan Nasomal meminta Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, auditor negara, serta lembaga pengawas terkait menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ia mendorong agar laporan yang disertai bukti ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, termasuk pemeriksaan kekayaan yang tidak wajar sesuai kewenangan, audit terhadap pengelolaan anggaran, penelusuran aset, dan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan.
Ia juga meminta lembaga terkait memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan proses hukum.
“Jangan hanya masyarakat yang diminta percaya kepada hukum. Institusi penegak hukum juga harus membangun kepercayaan melalui hasil kerja yang dapat diperiksa publik. Jika laporan memenuhi unsur dan didukung bukti, tangani secara serius. Jika tidak terbukti, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jangan menggantung persoalan tanpa kejelasan,” katanya.
Menurutnya, aparat yang berintegritas tidak perlu takut mengusut perkara hanya karena pihak yang diperiksa memiliki jabatan, kekayaan, atau hubungan dengan kekuasaan.
Sebaliknya, setiap tindakan penegakan hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah, hak pembelaan, independensi penyidik, dan proses peradilan yang adil.
PENDIDIKAN, GURU, DAN MORAL BANGSA: JANGAN KORBANKAN GENERASI MUDA
Sutan Nasomal juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan guru, kualitas kurikulum, pendidikan karakter, serta kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
Ia menilai bahwa pembenahan pendidikan harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur, penghargaan yang layak bagi tenaga pendidik, pengawasan penggunaan anggaran, serta evaluasi kurikulum berdasarkan bukti dan kepentingan peserta didik.
Ia meminta pemerintah menghindari politisasi pendidikan dan memastikan materi pembelajaran sesuai dengan peraturan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta prinsip perlindungan anak.
Menurutnya, penguatan moral bangsa tidak dapat dibangun hanya melalui slogan. Keteladanan pemimpin, kejujuran institusi, mutu pendidikan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus berjalan bersama.
HIV DAN NARKOTIKA: KEBIJAKAN HARUS BERDASARKAN DATA, BUKAN STIGMA
Dalam isu kesehatan masyarakat, Sutan Nasomal meminta pemerintah memperkuat edukasi, pencegahan HIV, akses pemeriksaan sukarela, layanan kesehatan, serta penanganan penyalahgunaan narkotika.
Ia mendorong evaluasi kebijakan berdasarkan data kesehatan yang valid, dengan tetap menjaga kerahasiaan medis dan martabat setiap orang.
Pemeriksaan terhadap aparatur negara tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau dijadikan sarana mempermalukan seseorang. Setiap program pemeriksaan harus memiliki dasar hukum, tujuan kesehatan yang jelas, prosedur yang sah, dan perlindungan terhadap data pribadi.
Menurutnya, upaya melindungi masyarakat akan lebih efektif apabila pemerintah memperkuat layanan kesehatan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV atau kelompok masyarakat tertentu.
PASAL HUKUM HARUS MENJADI ALAT PENEGAKAN KEADILAN, BUKAN SEKADAR ANCAMAN
Sutan Nasomal meminta agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan unsur tindak pidana yang benar-benar terpenuhi, bukan semata-mata karena tekanan politik atau kemarahan publik.
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk ditelaah sesuai peristiwa dan waktu terjadinya antara lain:
1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk ketentuan mengenai perbuatan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, serta pertanggungjawaban korporasi. Penetapan pasal dan ancaman pidana harus memperhatikan perubahan peraturan dan ketentuan KUHP yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagai salah satu dasar penguatan integritas penyelenggara negara.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan fungsi pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta penyampaian informasi untuk kepentingan publik.
4. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, pertanahan, dan perlindungan masyarakat adat, sesuai jenis perbuatan, status izin, bukti hak, serta kewenangan lembaga terkait.
5. Peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan kesehatan, sesuai perbuatan yang diduga dilakukan dan hasil pemeriksaan yang sah.
Sutan Nasomal menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada retorika. Namun, ancaman pidana juga tidak boleh ditempelkan sembarangan tanpa memastikan pasal yang tepat, unsur perbuatan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
PRESIDEN DIMINTA MENJAWAB DENGAN TINDAKAN, BUKAN SEKADAR PIDATO
Pada akhirnya, Sutan Nasomal meminta Presiden Republik Indonesia memastikan seluruh lembaga negara bekerja sesuai konstitusi, memperkuat pengawasan, dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai bahwa kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila pemerintah bersedia membuka ruang kritik, memberikan penjelasan yang transparan, memperbaiki kelemahan sistem, dan tidak membiarkan hukum dipengaruhi kepentingan kelompok.
“Indonesia tidak boleh kehilangan kepercayaan rakyat akibat ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut. Jangan sampai nama Pancasila digunakan untuk membungkam kritik, sementara dugaan penyalahgunaan kekuasaan tidak ditangani secara terbuka. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan memastikan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujarnya.
Ia mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers terus menjalankan pengawasan secara damai, kritis, berbasis bukti, serta menghormati hukum.
Pancasila tidak membutuhkan pembela yang hanya pandai berpidato. Pancasila membutuhkan penyelenggara negara yang jujur, aparat yang berintegritas, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang benar-benar melindungi rakyat.
Sebab, ukuran kecintaan terhadap Indonesia bukan seberapa keras seseorang mengaku paling Pancasilais, melainkan seberapa nyata ia menjaga keadilan, menghormati hak warga negara, dan menolak penyalahgunaan kekuasaan. (Red).
NARASUMBER :
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., sebagaimana diperkenalkan dalam bahan keterangan narasumber, sebagai pakar hukum internasional, ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), serta sejumlah jabatan organisasi lainnya yang perlu diverifikasi sebelum publikasi.
CATATAN REDAKSI :
Pernyataan mengenai dugaan korupsi, tambang ilegal, perampasan lahan, keterlibatan aparat, dan persoalan institusi lainnya merupakan materi yang memerlukan verifikasi independen. Redaksi perlu meminta tanggapan dari instansi atau pihak yang relevan, memeriksa dokumen pendukung, dan memberikan hak jawab sebelum memublikasikan tuduhan spesifik sebagai fakta.
