Bandung | Buserinvestigasi24.com
Wacana penerapan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat yang disebut akan diajukan oleh Gubernur Jawa Barat menuai sorotan tajam dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH. Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak serta-merta menyetujui kebijakan tersebut apabila benar diajukan ke pemerintah pusat.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, masyarakat saat ini sudah cukup terbebani dengan keberadaan jalan tol berbayar. Karena itu, rencana menjadikan jalan provinsi sebagai jalan berbayar dinilai berpotensi semakin menyulitkan rakyat, khususnya masyarakat kecil di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yth. Bapak Presiden, jangan langsung diteken atau disetujui. Jalan tol berbayar saja selama ini sudah memberatkan masyarakat.
Jangan sampai jalan provinsi juga ikut berbayar,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom yang juga Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocate), saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Selasa (13/05/2025) melalui sambungan telepon seluler.
Ia juga menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu mengkaji ulang wacana tersebut secara matang agar tidak menambah tekanan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah terjepit ekonominya malah ditambah beban baru. Tolong dipikirkan dan dikaji ulang, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Prof. Sutan Nasomal menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Jawa Barat, hingga saat ini masih belum stabil. Daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional disebut masih menurun akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat berdampak pada kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.
“Saat ini banyak masyarakat mengalami stres karena tekanan ekonomi. Daya beli di pasar tradisional masih lemah. Kondisi ini jangan diperparah dengan kebijakan yang menambah beban rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Jawa Barat butuh pemimpin yang cerdas dan memiliki ilmu keseimbangan serta tata negara. Semua keputusan harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan,” katanya.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni tersedianya lapangan kerja, kemudahan mencari penghasilan, pendidikan anak yang terjamin, serta kondisi daerah yang aman dan nyaman.
“Tuntutan masyarakat tidak banyak. Mereka hanya ingin hidup layak, dapur tetap ngebul, anak-anak bisa sekolah, dan ekonomi berjalan baik,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok ikut naik. Jika jalan provinsi diberlakukan berbayar, maka biaya transportasi dan distribusi barang dipastikan meningkat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau jalan provinsi berbayar, harga kebutuhan pokok pasti naik lagi. Dampaknya masyarakat kecil semakin miskin,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH meminta Presiden RI untuk bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sikap tegas Presiden RI yang benar-benar mencintai rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,” tutupnya.
Narasumber: Prof.Dr.Sutan Nasomal,SH,MH.
