PEKANBARU | Buserinvestigasi24.com
Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, SH, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala daerah serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebagai bagian dari agenda tahunan dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pelalawan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H. Syafrizal, SE, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Penyerahan LHP oleh BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK akan menjadi perhatian dan tindak lanjut serius bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Husni Tamrin kepada awak media Buserinvestigasi24.com
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Momentum penyerahan LHP BPK RI ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan demi kemajuan Pelalawan yang lebih maju dan sejahtera. (Mas jono)
