Kalbar | Mempawah | Buserinvestigasi24.com
13 Juli 2026 – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp32,4 miliar itu dinilai perlu ditangani secara transparan, profesional, dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerhati masyarakat sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian terhadap penegakan hukum dalam perkara tersebut dengan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan berkeadilan.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diusut secara menyeluruh apabila didukung alat bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami berharap proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila terdapat bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal kepada media Buserinvestigasi24.com
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Menurutnya, penyampaian informasi secara berkala akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Senada dengan itu, warga Mempawah, Andi Kamaludin, berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan perkara tersebut.
«”Kami meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat. Jika berdasarkan alat bukti terdapat pihak lain yang diduga terlibat, kami berharap seluruhnya diproses tanpa pandang bulu sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum hanya menyentuh sebagian pihak,” ujarnya.»
Selain menjadi perhatian masyarakat, penanganan perkara ini juga disebut mendapat perhatian dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Prof. Dr. Sutan Nasomal menyatakan dukungannya terhadap pengawasan publik yang konstruktif agar proses penyidikan berlangsung objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Kasus dugaan korupsi proyek BP2TD Mempawah menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera menyampaikan perkembangan resmi mengenai proses penyidikan sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai perkembangan penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan.
Narasumber :
#Prof.Dr.Sutan Nasomal, S.H.,M.H.
Pakar Hukum Internasional
#Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI)
#Ketua Umum YPLBH Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
#Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
